KABARIKA.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta kepada TNI untuk tetap menjaga sinergisitas dengan Polri serta menginstruksikan prajurit TNI menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Selain itu, TNI juga diingatkan agar terus memelihara watak kesatria dan memegang teguh sumpah prajurit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tetap jaga sinergitas dengan Polri, dan tetap jaga netralitas TNI. Dan tetap pelihara watak kesatria, selalu jadikan sapta marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak,” kata Presiden Jokowi dalam amanatnya saat bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-78 TNI di lapangan silang Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membuat suasana tidak kondusif dalam tahun politik ini akibat perbedaan pilihan, Kepala Negara juga memerintahkan prajurit TNI untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan dalam Pemilu merupakan hal yang wajar.
“Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apapun. Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang kalah itu juga wajar,” tandas Presiden Jokowi.
Modernisasi Alutsista
Dalam bagian lain amanatnya, Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI. Kepala Negara mengakui kalau modernisasi Alutsista TNI sangat diperlukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia.
Namun demikian, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa belanja Alutsista TNI harus dilakukan secara baik dan tepat, karena keterbatasan anggaran dalam APBN.
“Urusan Alutsista memang modernisasi sangat diperlukan, tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas,” kata Presiden Jokowi.
Belanja Alutsista TNI, kata Presiden, harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun untuk peruntukannya.
Modernisasi Alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan dalam negeri.
Presiden Jokowi juga mengingatkan tentang pentingnya melakukan transfer teknologi dalam pengembangan Alutsista TNI. Sumber Daya Manusia yang dimiliki TNI harus ditingkatkan sehingga mampu melakukan alih teknologi.
“Harus diutamakan produk dalam negeri, terkait dengan ini, minta anggaran yang dimiliki, karena sulit untuk mengumpulkannya, sulit mendapatkannya; dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat,” tandas Presiden Jokowi.
Pengetatan belanja Alutsista TNI terkait dengan besarnya penggunaan anggara negara untuk kesejahteraan rakyat.
“Untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar, sehingga belanja Alutsista harus dilakukan secara bijak, baik besarannya maupun peruntukannya,” tambah Presiden Jokowi.
Menurut Kepala Negara, pemerintah harus mengucurkan dana cukup besar dari APBN untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, anggaran belanja Alutsista TNI harus dilakukan dengan bijak dan efisien.
Penganugerahan Tanda Kehormatan
Pada momentum peringatan HUT ke-78 TNI hari ini, Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama kepada tiga anggota TNI.
Mereka adalah Mayjen TNI Legowo WR Jatmiko yang merupakan Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI (Mar) Markos yang kini menjabat Aspotmar Kasal, dan Marsda TNI Andi Kustoro, Pangkoopsau II.
Penganugerahan tanda kehormatan tersebut, tertuang dalam Keppres Nomor 153 dan 75 TK Tahun 2023 tentang Penganugrahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama.
Bintang Yudha Dharma adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa darmabakti seseorang yang melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan, serta menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara.
Tanda kehormatan terdiri atas kalung, patra, dan miniatur.
Lajur-lajur pada pita kalung dan miniaturnya memiliki satu lajur merah di tengahnya.
Bintang ini ditetapkan secara resmi pada tahun 1971.
Komitmen Netralitas TNI
Usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-78 TNI, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan pernyataan, bahwa TNI terus berkomitmen menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
“Saya tekankan pada prajurit saya, TNI tetap netral. Karena kuncinya satu, kita komitmen dalam tugas pokok dan bisa mensukseskan Pemilu. Kuncinya hanya satu, TNI/Polri dan ASN harus netral,“ tegas Panglima TNI.
Menurutnya, untuk menjaga netralitas prajurit TNI diserahkan kepada setiap kepala staf angkatan dan komandan satuan. “Cara-caranya bagaimana, itu tergantung kepada setiap prajurit,” ujar Laksamana Yudo.
Namun Panglima memastikan TNI transparan dalam menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.
Peringatan HUT ke-78 TNI tingkat kenegaraan ini, dimeriahkan dengan atraksi terjun payung dari wanita TNI dan juga defile pasukan.
Presiden dan seluruh tamu undangan menyaksikan langsung atraksi helikopter menari Gemu Famire di Langit Monas.
HUT ke-78 TNI, 5 Oktober 2023, mengambil tema, “TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju.”
Atraksi Parade dan Defile
Upacara parade dan defile HUT ke-78 TNI di silang Monas mengerahkan 4.630 personel prajurit TNI dan 130 unit Alutsista.
Pasukan parade terdiri dari kelompok panji-panji, satu brigade gabungan (1 Yon POM, 1 Yon Wan TNI, dan 1 Yon Taruna Akademi TNI), Satu brigade TNI AD, satu brigade TNI AL, satu brigade TNI AU, satu Yon Gabungan Komcad, dan Komduk dan Satsik.
Sedangkan kekuatan defile pasukan dan Alutsista, terdiri dari satu Yon Drumband gabungan Taruna Akademi TNI, kelompok panji-panji, satu brigade gabungan (1 Yon POM, 1 Yon Wan TNI dan 1 Yon Taruna Akademi TNI), satu brigade TNI, satu Brigade TNI AD, satu Brigade TNI AL, satu Brigade TNI AU, satu Yon Gabungan Komcad dan Komduk, satu Kompi Pasukan Tatikal dan kelompok personel veteran (naik kendaraan).
Upacara peringatan HUT ke-78 TNI ini dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
mantan presiden dan wakil presien juga hadir, yakni mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri, mantan Wakil Presiden ke- 7 Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden ke-11 Boediono, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. (rus)
