KABARIKA.ID, MAKASSAR – Menyongsong genap dua dasawarsa terbentuknya provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada 5 Oktober 2024 mendatang, eksponen pejuang Sulbar akan menggelar kegiatan bertajuk “Kaukus Pejuang Sulbar” selama dua hari, yakni Jumat-Sabtu (26-27/04/2024) bertempat di Novotel Grand Syaila, Makassar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Acara Kaukus Pejuang Sulbar ini dijadwalkan dibuka oleh Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arief Fakrulloh, pada Jumat malam (26/04/2024).

Kegiatan ini mengangkat tema, “Rembuk Strategis Menyambut Dua Dekade Lahirnya Provinsi Sulawesi Barat”.

Menurut Ir. Mukhsin Husain selaku ketua panitia, acara Kaukus Pejuang Sulbar ini diinisiasi oleh Komite Aksi Pembentukan Provinsi (KAPP) Sulbar dan Barisan Pemuda Pembela (BPP) Sulbar.

Pamflet acara “Kaukus Pejuang Sulbar”, Jumat-Sabtu (26-27/04/2024) di Novotel Grand Syaila, Makassar. pada 22 September 2004. (Foto: panitia.)

Ada dua agenda utama dalam kegitan ini. Pertama, diskusi dengan topik Akselarasi Pembangunan Sulawesi Barat Menuju Indonesia Emas 2045.

Kedua, Perumusan Strategis Kaukus Pejuang Sulbar untuk menentukan kriteria bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulbar dan kriteria Bupati/Wakil Bupati dalam Pilgub dan Pilkada serentak 2024.

Sesi diskusi, lanjut Muhsin, akan menampilkan sejumlah pembicara dari unsur pejuang Sulbar dan berbagai latar belakang profesi yang akan memaparkan tentang masa lalu perjuangan, masa kini dan masa depan provinsi Sulbar.

Pembicara yang akan tampil pada sesi diskusi sebanyak tujuh orang, yakni:
1. Dr. Rahmat Hasanuddin, SE, M.Si,
2. Drs. H. Syahrir Hamdani,
3. Dr. Ir. H. Arifuddin, MBS,
4. Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, MA,
5. Drs. H. Anwar Adnan Saleh,
6. Drs. H. Ali Baal Masdar, M.Si,
7. Dr. Muhammad Idris DP, M.Si.

Sementara untuk sesi perumusan kebijakan strategis kaukus, akan digodok oleh tim perumus dari kalangan eksponen pejuang Sulbar.

Kilas Balik Pembetukan Provinsi Sulbar

Tonggak sejarah pembetukan provinsi Sulbar bermula dari pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat oleh DPR RI pada 22 September 2004.

Provinsi Sulbar resmi berdiri berdasaran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, yang disahkan pada 5 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Provinsi Sulbar merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Mamuju.

Provinsi ini terbentuk setelah melalui proses perjuangan panjang yang dimotori oleh tokoh masyarakat Mandar yang tergabung dalam berbagai Ormas yang bermarkas di Makassar.

Antara lain, Forum Partisipasi dan Komunikasi Masyarakat Mandar (Forum Sipamandar), KAPP Sulbar, BPP Sulbar, Forum Mahasiswa Mandar Bersama (Fommbes), dan Dewan Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulbar (DP3 Sulbar).

Selain itu, ada juga Ormas perjuangan yang berkedudukan di Jakarta, yakni Kerukunan Keluarga Mandar yang dipimpin oleh Ir. H. Arifuddin, MBA bersama tokoh-tokoh masyarakat Mandar yang berdomisili di ibu kota negara.

Luas wilayah provinsi Sulbar sekitar 16,796.19 km². Suku-suku bangsa yang ada di provinsi ini terdiri dari suku bangsa Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku bangsa lainnya (19,15%).

Provinsi Sulbar saat ini terdiri atas enam kabupaten, yaitu kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamasa, dan kabupaten Pasangkayu.

Jumlah penduduk Sulbar menurut hasil Sensus Penduduk BPS pada 2010 sebanyak 1.158.336 jiwa. (rus)