KABARIKA.ID, MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Jumat (19/7/2024), dengan memberikan ceramah umum di Kantor Gubernur Sulsel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terkait upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), transparansi dan akuntabilitas rekrutmen serta penerapan teknologi informasi.
“Mohon berkenan nanti pelayanan publik secara nasional dapat diimplementasikan. Kami di provinsi dan kabupaten kota siap jadi pilot project pelayanan publik dengan penerapan teknologi dengan satu platform,” terangnya.
Sementara, Menteri PAN-RB berharap fasilitas yang semakin baik dapat semakin meningkatkan pelayanan publik (MPP).
Berdasarkan data evaluasi Menpan RB Azwar Anas, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan.
Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dengan predikat Sangat Baik (BB), sementara daerah lain berkisar antara Baik (B) hingga Cukup (CC).
Bahkan, beberapa daerah seperti Kabupaten Palopo, Luwu, Sidenreng Rappang (Sidrap), Tana Toraja, Enrekang, dan Toraja Utara masih mendapatkan predikat Kurang (C).
Menyadari hal tersebut, Menpan RB Azwar Anas menegaskan komitmennya untuk membantu dan membimbing daerah-daerah di Sulsel dalam meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja (AKIP) dan reformasi birokrasi secara keseluruhan.
“Reformasi birokrasi bukan hanya penilaian, tapi juga pembinaan dan pendampingan agar tercipta sistem yang lincah dan cepat,” jelasnya.
Salah satu indikator penting reformasi birokrasi adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini, baru 63% kabupaten/kota di Sulsel yang memiliki MPP.
Dari jumlah tersebut, hanya Kabupaten Bantaeng dan Kota Palopo yang telah mencapai kinerja Sangat Baik.
Menpan RB Azwar Anas menekankan bahwa MPP digital menjadi kunci untuk mencapai kinerja prima. Meskipun beberapa daerah telah memiliki MPP, namun belum sepenuhnya digital.
Perlu dilakukan percepatan digitalisasi MPP di seluruh daerah, termasuk Kota Makassar yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Dalam kesempatan itu, hadir juga Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Haryomo Dwi Putranto; pejabat pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenpan RB, Sesmenpan RB, Rini Widyantini, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Jufri Rahman dan Plt Deputi Pelayanan Publik, Abdul Hakim, Staf Khusus, Brigjen Donny Aditya Warman, serta Forkopimda Sulsel. Bupati Wali Kota se-Sulsel, Deputi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Andhianti, Rektor PTN dan PTS, dan Kepala Kantor BKN Regional IV Makassar, Andi Anto. (*)
