KABARIKA.ID, JAKARTA — Presiden Jokowi menerima Surat-surat Kepercayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (08/08/2024) pagi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan tersebut dimulai dengan upacara penyambutan kedatangan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) oleh pasukan militer, dan dengan diputarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat, sebagai bentuk penghormatan.

Setelah penyambutan di halaman istana merdeka, satu persatu para Duta Besar dipersilahkan masuk kedalam Istana Merdeka, dan mereka menghadap Presiden Joko Widodo. Kepada Presiden, mereka menyerahkan Surat Kepercayaan secara bergiliran.

Setelah menyerahkan surat, mereka semua satu persatu secara bergantian melakukan prosesi foto bersama dengan Presiden, kemudian kembali keluar untuk diberikan penghormatan oleh pasukan militer.

Adapun 10 duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Jokowi terbagi menjadi dua, para Dubes yang berkedudukan di dalam negeri, dan yang berkedudukan di luar negeri, yaitu;

1. Brigadir Jenderal (Purn) Dato Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin

2. Haji Abdul Kadir, Duta Besar LBBP Designate Resident Brunei Darussalam, untuk Republik Indonesia;

3. Dagmar Gonzales Grau, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Kuba, untuk Republik Indonesia;

4. Mohamed Trabelsi, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Tunisia, untuk Republik Indonesia;

5. Sergei G Tolchenov, Duta Besar LBBP Designate Resident Federasi Rusia, untuk Republik Indonesia;

6. Tanya Dimitrova, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Bulgaria, untuk Republik Indonesia;

7. Simon Namiss, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Merdeka Papua Nugini, untuk Republik Indonesia;

8. Kamala Shirin Lakhdhir, Duta Besar LBBP Designate Resident Amerika Serikat, untuk Republik Indonesia;

9. Darius Gaidys, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Republik Lithuania berkedudukan di Singapura;

10. Biljana Stefanovska, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Republik Makedonia Utara berkedudukan di Canberra; dan

11. Marko Ham, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Republik Slovenia berkedudukan di Canberra.

“Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan 10 negara tersebut. Beberapa diantaranya merupakan mitra dagang atau mitra kerja sama ekonomi utama Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024.

Menlu mengungkapkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tengah mendorong negosiasi terkait Critical Mineral Agreement (CMA) dan perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP) untuk Indonesia. Kemudian dengan Tunisia, Indonesia sedang menyelesaikan perundingan kerja sama di bidang perdagangan (Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement).

“Kita rencana kalau bisa, kalau dapat tahun ini sudah akan selesai. Dan kalau Preferential Trade Agreement dapat diselesaikan, proyeksinya kenaikan ekspor kita dapat mencapai 32,82 persen,” jelasnya.

Selanjutnya, Indonesia dan Rusia juga sedang mendorong penyelesaian perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA). Menurut Retno, kerja sama perdagangan tersebut dapat meningkatkan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara anggota EAEU.

“Dengan negara anggota UE (Uni Eropa) ada Bulgaria, Lituania, Slovenia, kita sedang mendorong penyelesaian negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau sering disebut CEPA,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia secara aktif turut mendorong penguatan kerja sama antara negara-negara Amerika Latin dan Eropa. Untuk itu, pemerintah berinisiatif untuk menjajaki sejumlah kerja sama ekonomi dengan negara-negara tersebut melalui sebuah forum yang akan digelar di Peru dan Jakarta.

“Indonesia memiliki beberapa inisiatif, antara lain, Indonesia-Latin America and The Caribbean Business Forum yang tahun ini akan dilakukan pada bulan September di Peru dan juga Indonesia-Europe Business Forum yang tahun ini akan dilakukan 7 dan 8 Oktober di Jakarta,” ujar Menlu.