KABARIKA.ID, JAKARTA – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) marah besar usai pemerintah memangkas anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) hingga kurang dari 10 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPR kecewa anggaran pertanian tidak masuk pada sektor strategis nasional.
Mengenai hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengingatkan bahwa pidato Presiden pada 16 Agustus lalu menyebut bahwa anggaran pangan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 mencapai 124,4 triliun.
Namun Slamet mempertanyakan mengapa tahun ini dan tahun-tahun mendatang anggaran kementan sangatlah kecil.
Karena itu, dia ingin pemerintah segera berbenah dan melihat sektor pertanian sebagai sektor vital masa depan bangsa.
“Innalillahiwainnailaihirojiun karena anggaran ketahanan pangan itu 124 triliun sementara pagu yang disiapkan untuk kementan cuma 7,9 triliun. Jadi dari sisi pangan hanya 5 persen sehingga ini harus menjadi perhatian kita semuanya,” ujar Slamet dalam rapat kerja Komisi IV bersama jajaran Kementan, Senin, 26 Agustus 2024.
Slamet mempertanyakan mengapa pemerintah begitu tega menyisihkan anggaran kementan sekecil itu. Dia bingung karena pertanian adalah sektor yang sangat strategis dan menyangkut sektor dasar bagi masyarakat Indonesia.
“Jadi saya pikir di akhir pemerintahan ini kita perlu sinergis merumuskan yang disampaikan presiden 124 triliun itu untuk ketahanan pangan arahnya ke mana? Kalau hanya 5 persen diberikan kepada Kementan saya lihat di situ tidak ada sedikitpun poin untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi silahkan dibuka lagi pidato Presiden tanggal 16 Agustus lalu,” katanya.
Senada dengan Slamet, Anggota lainnya dari PKS Andi Akmal Pasluddin mengaku marah besar kepada Badan Anggaran (Banggar) yang menetapkan anggaran pagu indikatif kementan 2025 sebesar 7,9 triliun. Akmal beralasan anggaran sekecil itu tidak akan cukup dan tidak bisa berbuat banyak dalam memperkuat produksi nasional.
“Saya kemarin di banggar marah besar Pak Menteri karena kenapa Kementerian Pertanian yang sangat besar ini mengurusi rakyat anggarannya dipotong setengah. Ini gila Pak 32 triliun sekarang tinggal 7,9 triliun dan ini sangat menyedihkan,” katanya.
Oleh karena itu, Akmal mendukung penuh upaya penambahan anggaran Kementan untuk merealisasikan berbagai program di pemerintahan yang akan datang. “Saya mendukung dan nanti pada kesimpulan untuk setuju adanya penambahan anggaran,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endro Hermono juga meminta pemerintah segera menambah anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi 68 triliun.
Menurut Endro, anggaran sebesar itu sangat diperlukan intuk mengeksekusi berbagai program jangka panjang seperti peningkatan produksi dalam memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis.
“Oleh karena itu, kami dari fraksi Partai Gerindra meminta penambahan anggaran untuk Kementerian Pertanian pada tahun 2025 mendatang untuk mengeksekusi visi Presiden terpilih,” katanya.
Endro menambahkan bahwa peningkatan produksi mutlak dilakukan mengingat tentangan ke depan tidaklah mudah.
Karena itu pemerintah memerlukan format cepat dalam mengakselerasi produksi nasional. Dia ingin, Indonesia mampu menjadi negara paling kuat di bidang ketahanan pangan.
“Salah satu visi presiden terpilih adalah menjamin ketersediaan pupuk benih dan pestisida yang langsung diberikan kepada petani. Karena itu, kementan harus memiliki formulasi penerapannya terutama program makan bergizi yang membutuhkan daging dan susu tidak hanya di tingkat 399,41 ton tetapi lebih tinggi lagi,” jelasnya.
