KABARIKA.ID, MAKASSAR – Provinsi Sulawesi Selatan masul lima besar daerah yang dinilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pemetaan kerawanan pemilihan dengan tingkat kerawan tinggi, setelah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan di atas Sulawesi Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu didasari pada sejumlah indikator seperti sosial politik, pencalonan, kampanye, dan pungut hitung.
Sehingga kata Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, kita harus selalu waspada.
“Satu fase kita telah dilalui, Pemilu 2024 yang situasi politiknya aman terkendali, yang memang dari data Bawaslu RI disebut rawan rendah. Dan itu bisa kita buktikan saat itu,” katanya.
Tantangan selanjutnya Pilkada seretak 2024. “Akan kita jawab. Kita ada diindeks kerawanan tinggi lima besar. Ini jadi tantangan bersama. Maka kita penting melukan mitigasi, tidak hanya persoalan data, tapi juga bagaimana menginterfensi dan memetakan,” lanjutnya dalam pembukaaan Peluncuran Peta Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Senin (9/9/2024) di Hotel Harper Makassar, Sulsel.
Menurut Mardiana, dari pantauan dan pengawasan yang dilakukan bawaslu selama ini, sejak Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024 lalu, yang menjadi sangat rawan dalam hitungan Bawaslu Sulsel, yaitu dalam sisi netralitas, baik oleh penyelenggara dan aparatur negeri sipil (ASN).
Bahkan dari data yang dimiliki Bawaslu Sulsel tertinggi adala Kabupaten Pinrang.
Di Kabupaten Pinrang, ada 29 kasus netralitas ASN yang ditangani dan 28 diantaranya sudah dilimpahkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Kemudian ada Luwu Timur 19 kasus, Pangkep enam kasus, Luwu Utara sembilan kasus, Makassar dua, tapi masih ada empat lainnya yang masih ditangani.
“Ini sebenarnya menjadi peringatan dini bagi kita, agar sebagai penyelenggara dan paratur sipil negara, harus punya komitmen. Jangan karena dekat dan adanya pola kekerabatan maka menjadi tidak netral. Harapan kita, dengan adanya peluncuran peta kerawanan ini, bisa dielaborasi dan dicari cara strategis, agar semua bisa berjalan sesuai koridornya,” tegas Mardiana.
Karena pada Pemilu 2024 yang baru lalu, Bawaslu Sulsel yang mengerahkan 1.200 pengawas selama masa kampanye, menemukan terjadi potensi tindak pidana di sembilan kabupaen/kota, yaitu di Kota Palopo dan Makassar, Kabupaten Sidenreng Rappnag (Sidrap), Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sinjai, Luwu Timur (Lutim), Luwu Utara (Lutra), Luwu, serta Bone.
Bahkan empat terjadi PSU (Pemilihan suara ulang), lantaran ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT, tapi melakukan pemilihan dan bukan berasal dari lokasi pemilihan.
Termasuk ada 43 pelanggaran pemilu yang ditangani Sentra Gakkumdu (Penegakan hukum terpadu). Beberapa sudah divonis dan yang lain tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti.
Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrulloh yang berhlangan hadir, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Suulsel Ansyar menjelaskan, jika ini adalah PIlkda serentak yang dilakukan untuk pertama kalinya. Sehingga butuh langkah strategis untuk memastikan semua tahapan pilkada aman.
“Harus mengidentifikasi masalah dalam proses pemilu, agar pilkada nbisa berlangsung lancar sesuai harapan kita semua,” jelasnya.
Terkait Sulsel yang masuk lima besar provinsi yang tingkat kerawanannya rawan tinggi, dharapkan kegiatan pelunduran peta kerawanan bisa memberi gambaran dengan jelas titik-titik rawan, agar bisa dirumuskan langkah strategis sebelum muncul konflik yang lebih besar.
“Bawaslu punya tugas mengedukasi. Pendidikan pemilih harus menjadi fokus utama kita. Pentingnya memilih cerdas, berdasarkan informasi akurat dan berpartispasi mengawasi pilkada agar meminimalisir kecurangan dalam pilkada. Kolaborasai memperkuat pemetaan dan menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif. Dan hasil pemetaan kerawanan ini bukan hanya jadidokumen administrasi, tapi jadi pijakan untuk menyusun rencana kerja baik dengan pemda dan keamanan. Terlebih bagi masyarakat juga diajak untuk lebih peduli pada lingkungan sosial sekitar kita, dengan menciptakan susasan aman dan damai,” tutupnya. (*)
