KABARIKA.ID, BOGOR – Presiden terpilih Prabowo Subianto mematok target tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029 nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Senior Ekonom dari INDEF Tauhid Ahmad, target tersebut berat, terutama karena IMF dan Lembaga internasional lainnya memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan ada di kisaran 5%.
Meski begitu, Tauhid melihat target tersebut masih bisa dicapai dengan beberapa kondisi, seperti pertumbuhan kredit perbankan, lapangan kerja, dan investasi harus tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata 16 tahun terakhir.
Khusus untuk sektor pertanian, Tauhid menyebutkan swasembada pangan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.
Ia menyebut bahwa sejarah menunjukkan saat Indonesia berhasil mencapai swasembada pada era Soeharto, sektor pertanian mampu tumbuh hingga 5%.
Namun, untuk mencapainya lagi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah ekstensifikasi lahan sawah secara besar-besaran.
“Ekstensifikasi lahan pertanian tidak bisa dihindari jika kita ingin mengejar swasembada pangan. Ini bukan tugas mudah, tetapi wajib dilakukan,” jelas Tauhid pada saat menjadi pembicara pada kegiatan FGD “Perluasan Lahan Sawah Sebagai Kunci Menuju Kedaulatan Pangan,” di Bogor, Senin (7/10/2024) siang.
Dengan proyeksi kebutuhan beras nasional mencapai 33 juta ton, Indonesia perlu memproduksi minimal 35 juta ton beras. Ini berarti diperlukan pembukaan lahan baru untuk sawah, dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
“Tapi pemerintah harus memiliki target produksi yang jelas untuk lahan-lahan baru tersebut, apalagi produktivitasnya pasti tidak akan bisa langsung setinggi lahan existing. Jadi lokasinya di mana saja dan kemampuan produksinya berapa, itu harus bisa diprediksi dari sekarang,” tegas Tauhid.
Pada kesempatan tersebut, Tauhid juga mengkritisi ketidaksinkronan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang disusun pemerintah dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tertuang dalam “Asta Cita”.
“Dari delapan Asta Cita, tiga di antaranya secara eksplisit mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Namun dokumen RPJM yang disusun pemerintah justru tidak mengakomodasi sektor pertanian sebagai prioritas utama,” sebut Tauhid.
Dalam Asta Cita, terdapat tiga program prioritas terkait sektor pertanian yang dinilai penting untuk mencapai kemandirian pangan. Pertama, mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Kedua, menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Ketiga, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.
Lebih lanjut, Tauhid menegaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, khususnya target 8% pada 2029, sinkronisasi antara RPJM dan Asta Cita sangat krusial.
“Tidak bisa kita hanya berfokus pada dokumen RPJM tanpa mempertimbangkan arah kebijakan strategis yang diusung oleh Presiden terpilih,” kata Tauhid. (*)
