KABARIKA.ID – Kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Yang mengirimkan sejumlah siswa ‘nakal’ ke barak TNI, terus ramai diperbincangkan publik di tanah air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usulan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang saat ini menuai pro dan kontra tersebut turut mendapat tanggapan dari pihak Istana Kepresidenan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Dalam keterangannya mengaku tidak mempersoalkan usulan dari Dedi Mulyadi yang mengirimkan sejumlah siswa yang dinilai bermasalah ke barak militer TNI.
Nasbi mengatakan tidak mempermasalahkannya sejauh tidak adanya pelanggaran dalam penerapan kebijakan tersebut.
“Sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka,” ujar Hasan Nasbi, 10 Mei 2025, di Menteng, Jakarta Pusat.
Ia menyebut belum dapat mengungkap sikap presiden terkait pembinaan para siswa ke barak militer, karena pemerintah belum mengkaji kebijakan yang dimaksud.
Nasbi mengatakan bahwa inisiatif baru seperti usulan gubernur Jabar tersebut memang perlu mendapat masukan atau kritik yang membangun, namun demikian kiranya tidak disikapi dengan antipati.
“Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati, tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi nggak dari pola-pola pendidikan semacam itu,” jelasnya.
Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah mengeluarkan program pendidikan karakter dengan mengirimkan siswa ‘nakal’ ke barak TNI, kebijakan tersebut banyak mendapat kritikan dari Komnas HAM, pengamat pendidikan dan pemerhati anak. (*)
