KABARIKA.ID – Polemik empat pulau yang saat ini menjadi rebutan antara Pemprov Aceh dan Sumut, mengundang banyak komentar termasuk dari mantan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam tanggapannya yang disampaikan pada 13 Juni 2025, dikediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Jusuf Kalla memastikan perebutan empat pulau yang dimaksud bukan dipicu karena temuan migas.
“Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada gas. Mungkin saja beberapa hari nanti ada, tapi hari ini tidak ada,” ujar Jusuf Kalla.
Mantan Wapres RI tersebut berharap agar kiranya pemerintah pusat dapat mengambil keputusan terkait polemik tersebut dengan baik untuk kemaslahatan bersama, terlebih ia mengatakan bahwa tidak adanya faktor penting yang diperebutkan di empat pulau yang dimaksud.
“Saya yakin ini agar diselesaikan. Agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ,” tuturnya.
Ia mempertanyakan Pemprov Sumut yang mengambil alih empat pulau yang masuk wilayah Aceh tersebut.
“Kenapa diambil? Dan itu masalah kepercayaan ke pusat,” tanyanya.
JK juga mengomentari terkait wacana empat pulau tersebut yang nantinya dikelola oleh dua provinsi tersebut, ia berpendapat bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan.
“Setahu saya tidak ada pulau atai daerah yang dikelola bersama, tidak ada, masa dua bupatinya, bayar pajaknya kemana?” tegasnya.
Diketahui, empat nama pulau yang saat ini menjadi rebutan antara Pemprov Aceh dengan Sumatra Utara tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Pemerintah Pusat melalui Kepmendagri pada 25 April 2025 telah menetapkan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumut. (*)
