Oleh: Munawir Kamaluddin

Ada kalanya sebuah piring bukan sekadar tempat meletakkan makanan. Ia adalah panggung tempat harapan dipertaruhkan. Di atas piring itu tersimpan doa orang tua, masa depan anak-anak, cita-cita negara, dan janji kesejahteraan yang ingin diwujudkan melalui kebijakan publik. Sebab itu, ketika sebuah program bernilai ratusan triliun rupiah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak bangsa tiba-tiba beririsan dengan pengawasan aparat penegak hukum, publik tidak bisa menghindari satu pertanyaan yang mengusik pikiran, mengapa piring anak-anak harus sampai menyentuh meja hukum?

Judul “Dari Piring ke Meja Hukum” bukan sekadar rangkaian kata yang terdengar dramatis. Ia adalah metafora tentang perjalanan sebuah amanah. Sebuah amanah yang semestinya berakhir di meja makan anak-anak Indonesia, tetapi karena besarnya anggaran, panjangnya rantai distribusi, dan kompleksitas tata kelola, sebagian perjalanannya harus melewati ruang audit, ruang pengawasan, dan bahkan ruang hukum.

Piring adalah simbol pelayanan. Meja hukum adalah simbol pertanggungjawaban. Di antara keduanya terdapat satu kata yang sering diucapkan tetapi tidak selalu mudah dijalankan: *amanah.*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat yang mulia. Tidak ada yang meragukan bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan asupan gizi yang lebih baik. Tidak ada yang membantah bahwa stunting harus diperangi, kualitas kesehatan harus ditingkatkan, dan konsentrasi belajar harus didukung dengan makanan yang layak. Namun sejarah mengajarkan satu hal yang menarik sekaligus mengkhawatirkan: banyak program besar tidak runtuh karena tujuan yang salah, melainkan karena pengelolaan yang tidak mampu mengimbangi besarnya tujuan tersebut.

Di sinilah sesungguhnya letak persoalannya. Semakin besar sebuah program, semakin besar pula godaan yang mengitarinya. Semakin besar anggaran yang berputar, semakin banyak pula mata yang melihatnya bukan sebagai amanah, tetapi sebagai peluang. Al-Qur’an telah lama mengingatkan:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.”(QS. An-Nisā’: 58)

Ayat ini terasa sangat hidup ketika dibaca dalam konteks MBG. Dana yang dialokasikan negara bukan sekadar angka dalam lembaran APBN. Ia adalah amanah rakyat. Ia adalah hak anak-anak Indonesia yang harus sampai dalam bentuk makanan yang sehat, bergizi, layak, dan aman dikonsumsi. Pertanyaannya, apakah seluruh amanah itu benar-benar sampai ke piring anak-anak secara utuh?

Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru di sinilah akar masalahnya. Sebab dalam program sebesar MBG, jarak antara niat baik dan hasil yang baik tidak selalu pendek. Di antara keduanya terdapat birokrasi, pengadaan, kontrak, distribusi, pengawasan, dan berbagai kepentingan yang saling bersinggungan.

Kita patut bertanya, ketika harga satu porsi makanan ditetapkan sekian rupiah, berapa rupiah yang benar-benar berubah menjadi makanan bergizi di atas piring anak-anak?. Ketika laporan administrasi menunjukkan semuanya baik-baik saja, apakah kondisi di lapangan benar-benar sebaik yang tertulis dalam dokumen?. Ketika menu yang direncanakan mengandung standar gizi tertentu, apakah yang diterima siswa juga memiliki kualitas yang sama?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat pengawasan menjadi penting. Karena sesungguhnya masalah terbesar dalam program publik bukanlah kurangnya niat baik. Masalah terbesar justru muncul ketika niat baik bertemu dengan sistem yang belum sepenuhnya siap.

Dalam banyak kasus, program besar sering terjebak dalam semangat percepatan. Semua ingin bergerak cepat. Semua ingin segera menunjukkan hasil. Namun kecepatan yang tidak diimbangi ketelitian sering melahirkan celah. Celah itulah yang kemudian menjadi pintu masuk berbagai bentuk penyimpangan. Mulai dari kualitas bahan yang menurun, data penerima yang tidak akurat, hingga kemungkinan praktik mark-up yang selama ini menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan anggaran publik.

Lebih rumit lagi, MBG bukan hanya soal memasak dan membagikan makanan. Di balik satu piring makanan terdapat petani yang menanam bahan pangan, pemasok yang menyediakan kebutuhan dapur, distributor yang mengangkut barang, pengelola dapur yang memasak, petugas yang mendistribusikan, hingga sekolah yang menerima dan mengawasi. Semakin panjang rantai tersebut, semakin banyak titik yang membutuhkan integritas.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih mendalam, apakah sistem pengawasan kita sudah sekuat besarnya program yang sedang dijalankan?

Di sinilah langkah Kejaksaan Agung melakukan sidak dan pengawasan menemukan relevansinya. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai sinyal adanya masalah. Namun dari sudut pandang tata kelola yang sehat, pengawasan justru merupakan tanda bahwa negara tidak ingin menunggu masalah menjadi besar.

Sidak tidak selalu identik dengan kegagalan. Kadang-kadang ia adalah bentuk cinta negara terhadap program yang ingin dijaga agar tetap berada di jalurnya. Rasulullah SAW. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada pejabat yang membuat kebijakan. Ia juga melekat pada setiap orang yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya laporan keuangan, melainkan masa depan jutaan anak Indonesia. Allah bahkan memperingatkan:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”(QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini seakan berbicara langsung kepada siapa pun yang tergoda menjadikan anggaran publik sebagai ladang keuntungan pribadi. Sebab setiap rupiah yang hilang dari program ini bukan sekadar angka yang berkurang dari laporan keuangan negara. Ia bisa berarti berkurangnya kualitas gizi seorang anak, berkurangnya kesempatan belajar, bahkan berkurangnya kualitas generasi masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata:
لَوْ عَثَرَتْ بَغْلَةٌ فِي الْعِرَاقِ لَخَشِيتُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا عُمَرُ
“Seandainya seekor bagal terjatuh di Irak, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban Umar atasnya.”

Betapa luar biasa standar kepemimpinan yang dicontohkan Umar. Jika seekor hewan saja menjadi sumber kegelisahan seorang pemimpin, lalu bagaimana dengan jutaan anak yang setiap hari menunggu makanan yang dijanjikan negara?

Karena itu, sidak Kejaksaan Agung seharusnya tidak dipahami sebagai ancaman terhadap program MBG. Ia lebih tepat dipandang sebagai cermin. Cermin yang memantulkan kondisi sebenarnya dari sebuah program besar. Bila hasilnya baik, maka kepercayaan publik akan semakin kuat. Bila ditemukan masalah, maka masih ada kesempatan memperbaikinya sebelum terlambat.

Yang berbahaya bukanlah pengawasan. Yang berbahaya adalah ketika sebuah program besar berjalan tanpa pengawasan, sementara publik dipaksa percaya bahwa semuanya baik-baik saja.

Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya efektivitas MBG, tetapi juga integritas bangsa dalam mengelola amanah. Jangan sampai program yang lahir dari kepedulian berubah menjadi ruang kekecewaan. Jangan sampai piring anak-anak berubah menjadi simbol kegagalan tata kelola.

Piring itu seharusnya tidak pernah menjadi barang bukti. Ia harus menjadi bukti bahwa negara hadir. Bukti bahwa amanah dijaga. Bukti bahwa anggaran yang besar benar-benar berubah menjadi manfaat yang besar.

Sebab anak-anak yang makan hari ini adalah pemimpin Indonesia esok hari. Dan sejarah kelak akan bertanya kepada kita semua: ketika negara memiliki kesempatan memberi makan generasinya dengan baik, apakah kita menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, atau justru membiarkannya tersesat di tengah jalan antara piring dan meja hukum?.

#Wallhu A’lam Bishawab🙏
SEMOGA BERMANFAAT
Al-Faqir. Munawir Kamaluddin

Artikel DARI PIRING KE MEJA HUKUM: Ada Apa di Balik Program Triliunan? pertama kali tampil pada KABARIKA.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas sekaligus Tim Ahli SPPG Tamalanrea 14 Unhas, Prof. dr. Veny Hadju, MSc, PhD, mengatakan program MBG yang dijalankan kampus dirancang untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas dibanding sekadar produksi makanan siap saji.

Hal itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “SPPG UNHAS: Laboratorium MBG untuk Gizi Bangsa” yang digelar di Redaksi Harian FAJAR, Graha Pena, Kota Makassar, Kamis (4/6/2026).

Menurut Veny, pendekatan berbasis riset menjadi pembeda utama SPPG Unhas dengan sejumlah program serupa yang telah berjalan di berbagai daerah.

“Harapan kami, apa yang dilakukan ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak hanya memproduksi makanan siap saji saja,” kata Veny.
Ia menjelaskan, program tersebut juga membuka ruang kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi, pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Melalui kerja sama tersebut, berbagai aspek yang berkaitan dengan gizi, kualitas pangan, pola konsumsi, hingga efektivitas program dapat diteliti dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Peternakan Unhas Prof. Dr. Syahdar Baba, S.Pt., MSi, menuturkan bahwa MBG tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem program.

Menurut dia, model yang dibangun Unhas akan berlandaskan pada data empiris dan hasil penelitian akademik sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan SPPG di daerah lain.
“Dengan model yang dibangun berdasarkan fakta-fakta empiris, kami berharap ini bisa menjadi pusat diseminasi bagi SPPG lainnya,” ujarnya.

Syahdar menilai masih terdapat aspek penting yang perlu diperkuat dalam implementasi MBG secara nasional, yakni pembentukan karakter dan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah.

Menurut dia, program MBG dapat menjadi instrumen pendidikan yang tidak hanya meningkatkan status gizi anak, tetapi juga menanamkan kebiasaan baik dan nilai kebersamaan sejak dini.

Selain itu, Unhas berencana melibatkan peternak mitra dalam pengembangan rantai pasok pangan berbasis inovasi hasil penelitian kampus.

Peternak akan mendapatkan pendampingan dan transfer teknologi untuk menghasilkan produk pangan dengan kualitas yang lebih baik, termasuk telur dengan kandungan gizi yang ditingkatkan.

“Hasil-hasil riset yang dimiliki kampus akan kami diseminasi kepada peternak mitra agar mereka mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas,” kata Syahdar.

Melalui pendekatan tersebut, Unhas berharap program MBG tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas peternak, penguatan ekonomi lokal, serta lahirnya model pengelolaan pangan berbasis ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan secara lebih luas. (*)

Artikel Unhas Kembangkan MBG Berbasis Riset, Tak Sekadar Produksi Makanan Siap Saji pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, di Makassar, Selasa (2/6/2026).

Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah yang dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Capaian ini sekaligus membuktikan konsistensi Pemkab Toraja Utara dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Bupati yang akrab disapa Dedy itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi.

“Capaian WTP ke-11 ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Toraja Utara. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja penuh tanggung jawab sehingga prestasi ini dapat terus dipertahankan,” ujar Dedy melalui sambungan WhatsApp, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa raihan WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri dan tetap menjunjung tinggi prinsip disiplin, transparansi, serta integritas.

“Ke depan, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut masih ada beberapa temuan dan rekomendasi BPK yang perlu ditindaklanjuti, khususnya terkait pengelolaan aset,” katanya.

Dedy menambahkan, berbagai rekomendasi dari BPK akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah guna memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik dan akuntabel.

Dengan raihan WTP ke-11 ini, Pemkab Toraja Utara berharap dapat terus mempertahankan prestasi tersebut sekaligus melakukan pembenahan di berbagai sektor. Hal ini sebagai wujud komitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Sebelas kali WTP bukan sekadar prestasi, tetapi bukti komitmen Toraja Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas,” tegas Bupati Toraja Utara. (*)

Artikel Toraja Utara Raih WTP ke-11 Berturut-turut, Bupati Dedy: Prestasi Harus Dibarengi Perbaikan Tata Kelola pertama kali tampil pada KABARIKA.

Politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang menarik. Menariknya karena berbagai kebijakan publik semakin diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketahanan pangan, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh bagaimana negara berupaya menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh warga negara. Orientasi semacam inilah yang dipahami sebagai bentuk keberpihakan negara kepada rakyat.

Fenomena tersebut memperlihatkan menguatnya karakter populis dalam kebijakan publik. Dalam praktek politik dan pemerintahan di berbagai negara saat ini, isu populisme mengalami penguatan dan mempengaruhi tata pemerintahan dengan membentuk kembali kebijakan publik agar selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Cas Mudde menjelaskan populisme sebagai thin centered ideology yang membangun antagonism antara rakyat dan elit, serta menempatkan kehendak rakyat sebagai sumber utama legitimasi politik.

Tentu saja populisme yang dimaksud disini tidak semata-mata dipahami sebagai strategi politik elektoral atau retorika yang mengatasnamakan rakyat. Tetapi populisme hadir dalam bentuk kebijakan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Negara tidak lagi hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, atau indikator pembangunan makro. Negara mulai berbicara tentang apa yang langsung dirasakan rakyat seperti pangan, gizi, kesehatan, dan kesejahteraan sehari-hari.

Dalam banyak literatur politik, populisme sering dipandang secara ambivalen. Di satu sisi, ia dianggap sebagai koreksi terhadap demokrasi yang terlalu elitis dan teknokratis. Populisme mengingatkan bahwa tujuan akhir pemerintahan adalah melayani rakyat. Namun di sisi lain, populisme juga sering dikritik karena kecenderungannya menyederhanakan persoalan publik, membangun polarisasi antara rakyat dan elite, serta mengabaikan pentingnya institusi dalam proses pengambilan keputusan.

Perdebatan tersebut sesungguhnya menyisakan satu pertanyaan, apakah keberpihakan kepada rakyat harus selalu dipertentangkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik? Pertanyaan ini menjadi relevan dalam membaca perkembangan kebijakan publik di Indonesia saat ini. Berbagai program yang berorientasi pada rakyat menunjukkan bahwa populisme masih memiliki daya tarik yang kuat sebagai sumber legitimasi politik. Namun pengalaman di banyak negara juga menunjukkan bahwa kebijakan yang populer tidak selalu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan apabila tidak ditopang oleh tata kelola yang memadai. Amerika Latin misalnya yang menghadapi persoalan ketika pengawasan anggaran, kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan sosialnya tidak sering dengan perluasan program, atau Venezuela yang sangat populer dan memperoleh dukungan luas masyarakat untuk berbagai program sosialnya, namun tidak mampu dipertahankan secara berkelanjutan ketika krisis melanda.

Nah, di sini letak ambiguitasnya, bahwa semakin dekat kebijakan dengan rakyat semakin besar pula tuntutan terhadap tata kelolanya. Program yang menyentuh jutaan warga negara tidak hanya membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan integritas dalam pelaksanaannya.
Perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis beberapa waktu terakhir memberikan pelajaran penting mengenai hal tersebut. Terlepas dari proses hukum yang sedang berlangsung, peristiwa tersebut mengingatkan bahwa kebijakan yang dirancang untuk rakyat tidak secara otomatis menghasilkan manfaat bagi rakyat. Niat baik sebuah program harus ditopang oleh sistem yang mampu memastikan bahwa setiap sumber daya publik digunakan secara tepat, efisien, dan bertanggung jawab.

Di sinilah perdebatan mengenai populisme perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Selama ini populisme sering dipertentangkan dengan institusi dan tata kelola pemerintahan. Populisme dianggap menekankan hubungan langsung antara pemimpin dan rakyat, sementara governance menekankan pentingnya prosedur, regulasi, dan pengawasan. Akibatnya, keduanya sering diposisikan sebagai dua kutub yang saling berlawanan. Padahal dalam praktik kebijakan publik modern, hubungan keduanya justru bersifat saling melengkapi.
Kebijakan yang paling dekat dengan rakyat seharusnya menjadi kebijakan yang paling akuntabel kepada rakyat. Semakin besar klaim keberpihakan kepada masyarakat, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap proses pelaksanaannya. Perlu kita tekankan bahwa governance bukanlah penghambat, melainkan prasyarat agar populisme dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Saya menyebut pendekatan ini sebagai Governed Populism, yakni bentuk populisme yang memperoleh legitimasi bukan hanya dari kedekatannya dengan rakyat, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi prinsip-prinsip governance. n. Dalam konsep ini, keberpihakan kepada rakyat dan tata kelola yang baik bukanlah dua kutub yang saling bertentangan, melainkan dua syarat yang harus berjalan bersamaan.
Ketahanan pangan dan Program MBG menjadi contoh yang menarik dibaca melalui perspektif ini. Ketahanan pangan memastikan pangan tersedia, sedangkan program MBG memastikan pangan tersebut dapat diakses oleh kelompok yang paling membutuhkan. Keduanya menunjukkan bahwa pangan tidak lagi sekadar isu pertanian atau gizi, tetapi telah menjadi arena utama tempat negara membangun legitimasi politiknya di hadapan rakyat.

Tanpa governance yang memadai, kebijakan populis berisiko berubah menjadi populisme administratif, tampak dekat dengan rakyat, tetapi rentan terhadap inefisiensi, penyimpangan, dan hilangnya kepercayaan publik. Sebaliknya, ketika keberpihakan kepada rakyat ditopang oleh tata kelola yang kuat, kebijakan populis dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat legitimasi demokrasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menyebabkan demokrasi modern menghadapi tantangan besar.

Persoalannya bukan lagi bagaimana menciptakan program yang populer di mata rakyat, tetapi bagaimana memastikan bahwa program tersebut dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Sebab rakyat tidak hanya membutuhkan negara yang hadir dalam kehidupan mereka, tetapi juga negara yang dapat dipercaya.

Keberhasilan kebijakan publik tidak ditentukan oleh seberapa sering pemerintah berbicara atas nama rakyat, tetapi seberapa baik negara mengelola keberpihakan tersebut menjadi manfaat yang nyata bagi rakyat. Karena itu, masa depan kebijakan publik bukan terletak pada pilihan antara populisme atau governance. Masa depan kebijakan publik justru terletak pada kemampuan menghadirkan Governed Populism, sebuah model pemerintahan yang menggabungkan keberpihakan kepada rakyat dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebab dalam demokrasi, semakin populis sebuah kebijakan, semakin tinggi pula standar tata kelola yang harus dipenuhi. (*)

Artikel Populisme yang Ditata Melalui Governance pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dari sejumlah peserta yang mengikuti penjaringan, kini tersisa 10 nama terbaik yang akan bersaing memperebutkan lima kursi pimpinan Baznas Kota Makassar periode mendatang.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa proses seleksi yang berjalan secara baik, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting untuk melahirkan figur-figur yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat untuk kepentingan umat.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Verifikasi Faktual Offline Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar Periode 2026-2031 di Balai Kota Makassar, Kamis (4/6/2026).

“Kami berharap adanya seleksi Baznas, bisa memberikan titik terang terkait tugas pokok dan perhatian kepada masyarakat Kota Makassar,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan Baznas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran.

“Banyak pekerjaan yang selama ini dilakukan bersama dan manfaatnya masih sangat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini,” ujar Munafri.

Dia menilai proses seleksi merupakan tahapan yang harus dilalui secara objektif untuk mendapatkan pimpinan terbaik.

Namun demikian, peserta yang nantinya belum terpilih tidak berarti tidak memiliki kapasitas atau kualitas yang baik.

Lanjut dia, dalam seleksi tentu ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Yang terpilih bukan berarti paling sempurna di antara semuanya, dan yang belum terpilih bukan berarti tidak bisa mengabdi.

“Pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan melalui banyak cara dan banyak ruang,” katanya.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan, pihaknya menyerahkan seluruh proses kepada tim seleksi agar berjalan sesuai aturan dan mampu menjaring figur yang memiliki kemampuan menggali serta mengembangkan potensi zakat yang masih sangat besar di Kota Makassar.

Appi meyakini Baznas bukan sekadar lembaga pengelola zakat, melainkan salah satu instrumen penting yang dapat memperkuat kehidupan sosial masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan kemanusiaan.

“Karena saya sangat paham bahwa kehadiran Baznas bukan hanya sebagai lembaga, tetapi menjadi struktur penguat dalam kehidupan masyarakat yang mampu melihat kebutuhan warga dan memberikan manfaat yang besar,” tuturnya.

Dengan mekanisme berlapis tersebut, Pemkot Makassar optimistis proses seleksi akan menghasilkan pimpinan Baznas yang memiliki kapasitas, integritas.

Serta komitmen kuat dalam mengelola zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Munafri berharap seluruh tahapan seleksi dapat menghasilkan pimpinan Baznas yang mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang inklusif dan berkeadilan.

“Yang paling penting adalah memberikan yang terbaik sehingga Baznas ke depan, siapa pun yang terpilih, dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Kota Makassar yang kita cintai,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai kriteria yang diharapkan dari calon pimpinan Baznas Kota Makassar, Munafri menegaskan sedikitnya terdapat tiga aspek utama yang harus dimiliki.

Pertama, memiliki pemahaman yang kuat terkait syariat Islam dan sistem pengelolaan zakat.

Kedua, mampu membangun sinergi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, Baznas merupakan bagian penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya memastikan dana umat dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara kriteria ketiga adalah amanah. Menurut Munafri, integritas menjadi fondasi utama dalam mengelola dana zakat yang berasal dari masyarakat.

Ia berharap lima pimpinan yang nantinya terpilih benar-benar mampu membawa Baznas Kota Makassar menjadi lembaga yang semakin profesional, kredibel, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Kita berharap seleksi ini benar-benar menghasilkan sosok pimpinan Baznas yang mampu membawa Baznas memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat,” harapanya.

Terkait komitmen transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi, Munafri memastikan seluruh tahapan telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar telah membentuk tim seleksi independen yang diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan proses penjaringan dan penilaian peserta.

“Tim seleksinya sudah kita bentuk dan seluruh prosesnya kita percayakan kepada tim seleksi untuk dilaksanakan secara profesional,” tuturnya.

Ia menjelaskan, setelah melalui tahapan seleksi di tingkat daerah, para peserta yang lolos hingga 10 besar masih harus menjalani proses lanjutan oleh Komisioner Baznas Pusat sebelum ditetapkan sebagai pimpinan definitif.

“Lalu kita menghasilkan 10 besar, kemudian diseleksi lagi oleh Komisioner Baznas Pusat. Jadi menurut saya, kurang transparan apa lagi,” pungkas Munafri.

Sedangkan, Pimpinan Baznas RI, Saidah Sakwan, mengatakan, proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar, memasuki tahapan verifikasi faktual.

Selaku Baznas RI menegaskan bahwa proses tersebut merupakan amanat konstitusi untuk menjaring amil negara yang kompeten, profesional, berintegritas, dan memahami tata kelola zakat sesuai syariat serta regulasi yang berlaku.

“Kita diminta mencari para amil negara yang kompeten, profesional, dan tentu aman secara syar’i,” katanya.

Menurut Saidah, proses seleksi pimpinan Baznas bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Kita sedang melanjutkan proses konstitusional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pengelolaan zakat memiliki landasan kuat dalam syariat Islam. Bahkan, menurutnya, proses pengangkatan amil zakat merupakan bagian dari estafet risalah implementasi yang dijalankan oleh pemerintah atau ulil amri.

Dalam konteks Indonesia, mandat itu diteruskan kepada Presiden, gubernur, hingga kepala daerah termasuk wali kota.

Saidah menegaskan, secara kelembagaan Baznas merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan masyarakat.

Karena itu, pimpinan Baznas yang nantinya terpilih harus mampu menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus menjaga independensi dan profesionalitas lembaga.

“Ketika seseorang ditetapkan menjadi pimpinan Baznas, maka dia menjalankan fungsi negara dalam pengelolaan zakat,” ungkapnya.

“Seluruh kebijakan yang dijalankan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melayani masyarakat,” tambah dia .

Menurutnya, dinamika yang berkembang menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel.

“Saya senang melihat antusiasme di Makassar. Ramainya proses ini menunjukkan banyak pihak yang ingin berpartisipasi dan memastikan pengelolaan zakat berjalan baik, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk menjaga kepercayaan publik, Baznas RI menerapkan prinsip 3A dalam tata kelola zakat, yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI.

Prinsip pertama adalah Aman Syar’i, yakni seluruh proses penghimpunan dan pendistribusian zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kedua adalah Aman Regulasi, yaitu seluruh aktivitas pengelolaan zakat wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga regulasi teknis lainnya.

Sedangkan prinsip ketiga adalah Aman NKRI, yakni memastikan dana zakat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umat dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Seluruh penggunaan dana zakat, infak dan sedekah harus digunakan untuk meneguhkan NKRI, bukan untuk meruntuhkannya,” tegas Saidah.

Dalam proses verifikasi faktual tersebut, Baznas RI menegaskan hanya ingin memastikan para calon pimpinan memahami dan mampu menjalankan tiga prinsip utama tersebut.

Menurut Saidah, seluruh kandidat yang masuk dalam 10 besar merupakan figur-figur yang memiliki kualitas baik.

“Kami hanya ingin memastikan siapa yang paling memahami aspek syariah, regulasi dan tata kelola kelembagaan. Sepuluh calon ini semuanya bagus, dan tugas kami adalah memilih lima yang paling siap mengemban amanah tersebut,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Baznas RI bersikap netral dan objektif dalam proses seleksi, sehingga hasil seleksi nantinya dapat melahirkan pimpinan Baznas Kota Makassar yang tidak hanya memiliki kompetensi dan integritas.

Tetapi juga mampu membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas manfaat zakat bagi masyarakat.

“Kita berharap dapat memperoleh pimpinan-pimpinan terbaik yang mampu menjaga kredibilitas Baznas, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi umat serta pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya. (*)

Artikel 10 Kandidat Berebut 5 Kursi Pimpinan Baznas Makassar pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kenapa yang dibahas hanya pesta babi di Merauke? Kenapa tidak melihat Sumatera Selatan yang kami buka dan kembangkan hingga ratusan ribu hektare? Kenapa tidak melihat Kalimantan Selatan yang rawa-rawanya kami sulap menjadi lahan produktif hingga bisa tanam tiga kali setahun? Kenapa tidak melihat Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan?” kata Amran saat mengisi Kuliah Umum kepada 500 Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Rabu, 4 Juni 2026.

Menurutnya, program pengembangan lahan di Merauke merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lahan yang dibangun bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk petani dan masyarakat sekitar.

“Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat. Kami membangun optimalisasi lahan, menyediakan irigasi, menyerahkan alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Traktor kami berikan gratis untuk petani, alsintan kami siapkan, irigasi kami bangun. Semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Amran menegaskan bahwa program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Salah satunya adalah perbaikan ketersediaan pangan yang berdampak pada stabilitas harga beras.

“Dulu harga beras di Papua bisa mencapai Rp30 ribu per kilogram. Sekarang sekitar Rp13 ribu. Ini hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya di hadapan 300 Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Mentan Amran menduga munculnya berbagai tudingan terhadap program pangan nasional tidak lepas dari adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia mencapai swasembada pangan.

“Ketika Indonesia masih impor pangan, semua diam. Tidak ada yang membuat narasi seperti ini. Tetapi ketika kita bergerak menuju swasembada, justru muncul berbagai tudingan dan fitnah. Padahal yang kami bangun bukan hutan, melainkan lahan rawa yang dioptimalkan untuk produksi pangan,” katanya.

Amran mengingatkan bahwa swasembada pangan merupakan kebutuhan strategis bangsa. Tanpa kemampuan memproduksi pangan sendiri, Indonesia akan terus bergantung pada impor dan rentan menghadapi krisis pangan global.

“Kalau kita tidak swasembada dan terus impor, lalu suatu saat negara lain tidak bisa memasok pangan kepada kita, bagaimana nasib rakyat? Karena itu yang kita pilih adalah pesta panen, bukan ketergantungan impor,” katanya.

Menurut Amran, pengembangan lahan pertanian telah dilakukan di sedikitnya 14 provinsi, mulai dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh hingga Sulawesi Selatan. Namun keberhasilan tersebut kerap tenggelam oleh isu-isu yang tidak mencerminkan keseluruhan program yang sedang dijalankan pemerintah.

“Yang kami bangun adalah masa depan pangan Indonesia. Lahan-lahan tidur kami hidupkan kembali, rawa kami optimalkan menjadi sawah produktif, dan hasilnya kami serahkan kepada petani. Tujuannya satu, memastikan Indonesia mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tutupnya. (*)

Artikel Mentan Amran Jawab Isu “Pesta Babi” di Merauke: Yang Kami Bangun Adalah Pesta Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di sebuah pesta, ketika meja dipenuhi aneka makanan, sering terdengar kalimat yang sangat akrab di telinga kita: “Belum makan kalau belum makan nasi.” Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan terasa biasa. Namun sesungguhnya, di baliknya tersembunyi sebuah cara pandang yang telah membentuk perilaku pangan bangsa ini selama puluhan tahun.

Bukan karena nasi salah. Bukan pula karena beras harus disingkirkan. Persoalannya adalah ketika kecintaan berubah menjadi ketergantungan, dan ketergantungan perlahan menjelma menjadi kerentanan.

Ironisnya, ketergantungan itu terjadi di negeri yang sesungguhnya sangat kaya. Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi juga salah satu pusat biodiversitas pangan paling menakjubkan di planet ini. Dari hutan Papua hingga pesisir Sulawesi, dari lereng pegunungan Jawa hingga dataran Nusa Tenggara, tumbuh beragam sumber pangan yang telah menghidupi masyarakat selama berabad-abad.

Menurut data yang dikemukakan Prof. Dr. Ir. Meta Mahendradatta dari Universitas Hasanuddin (Unhas TV /2 Juni 2026), Indonesia memiliki sekitar 77 jenis sumber karbohidrat yang tersebar di berbagai daerah. Angka yang mencengangkan. Namun anehnya, sebagian besar dari kekayaan itu seperti hidup sebagai kenangan budaya, bukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kita memiliki sagu. Kita memiliki jagung, tetapi merasa belum makan jika tidak ada nasi.

Kita memiliki singkong, ubi jalar, talas, gembili, sukun, dan puluhan sumber pangan lain, tetapi tetap mengukur kenyang dengan warna putih yang mengepul dari penanak nasi.

Padahal sejarah Indonesia sesungguhnya adalah sejarah keberagaman pangan. Orang Papua hidup bersama sagu. Masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara pernah menjadikan jagung sebagai sumber energi utama. Umbi-umbian menjadi sahabat banyak komunitas lokal jauh sebelum negara ini mengenal konsep swasembada beras.

Nasi bukan takdir budaya bangsa Indonesia. Ia adalah salah satu pilihan yang kemudian menjadi dominan.

Masalah muncul ketika dominasi itu menghapus keberagaman.

Dalam ilmu ekologi, keberagaman adalah fondasi ketahanan. Semakin beragam sebuah sistem, semakin kuat ia menghadapi guncangan. Prinsip yang sama berlaku dalam sistem pangan. Ketika seluruh kebutuhan karbohidrat bangsa bertumpu pada satu komoditas, maka sedikit gangguan produksi dapat memicu gejolak yang besar.

Perubahan iklim, kekeringan, banjir, serangan hama, hingga fluktuasi harga global dapat dengan mudah mengguncang ketahanan pangan nasional.

Karena itu, diversifikasi pangan bukan sekadar urusan menu dapur. Ia adalah strategi peradaban.

Lebih jauh lagi, banyak pangan lokal Indonesia ternyata memiliki nilai kesehatan yang luar biasa. Di era ketika diabetes, obesitas, dan berbagai penyakit metabolik meningkat, berbagai sumber pangan lokal justru menawarkan alternatif yang lebih sehat. Banyak di antaranya kaya serat, memiliki indeks glikemik lebih rendah, serta mengandung senyawa bioaktif yang mendukung kesehatan tubuh.

Artinya, masa depan pangan tidak semata berbicara tentang kenyang, tetapi juga tentang kualitas hidup.

Menariknya, para peneliti Universitas Hasanuddin kini mengembangkan konsep beras analog, yakni produk berbentuk bulir beras yang dibuat dari sagu, singkong, ubi, dan berbagai bahan lokal lainnya. Inovasi ini seperti sebuah jembatan psikologis antara kebiasaan lama dan kebutuhan masa depan.

Masyarakat tetap melihat bentuk yang akrab, tetapi sesungguhnya sedang mengonsumsi sumber pangan yang berbeda.

Ini bukan sekadar inovasi teknologi pangan. Ini adalah upaya mendidik kesadaran.

Sebab tantangan terbesar sesungguhnya bukan berada di sawah, melainkan di kepala kita.

Masalah utama bukan kekurangan sumber pangan, tetapi kemiskinan imajinasi pangan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa nasi adalah satu-satunya jalan menuju kenyang. Akibatnya, puluhan sumber pangan lain kehilangan panggung dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, pendidikan pangan harus dimulai sejak dini. Anak-anak perlu diperkenalkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki nasi. Mereka perlu mengenal sagu, ubi, jagung, talas, dan berbagai kekayaan pangan Nusantara sebagai bagian dari identitas mereka. Di sinilah gerakan B2SA GOES TO SCHOOL perlu mendapat apresiasi.

Jika generasi muda hanya mengenal satu jenis makanan pokok, maka sesungguhnya kita sedang mewariskan kemiskinan budaya di tengah kelimpahan sumber daya.

Krisis pangan global yang mulai mengetuk pintu dunia memberi pesan yang jelas: bangsa yang bertahan bukanlah bangsa yang memiliki satu sumber pangan paling kuat, melainkan bangsa yang memiliki banyak pilihan ketika keadaan berubah.

Maka pertanyaan penting hari ini bukanlah apakah kita masih makan nasi.

Pertanyaannya adalah: masihkah kita ingin menjadi MADONA, Manusia Doyan Nasi, yang melupakan puluhan anugerah pangan lain yang tumbuh di tanah sendiri?

Sebab mungkin yang perlu kita ubah bukan isi piring kita terlebih dahulu, melainkan cara pandang kita terhadap kekayaan negeri ini.

Ketika kita kembali menghargai sagu, jagung, ubi, talas, dan seluruh pangan lokal Nusantara, sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar makan. Kita sedang merawat kedaulatan pangan, menjaga kesehatan bangsa, dan menghormati kebijaksanaan leluhur yang sejak lama memahami bahwa keberagaman adalah sumber kekuatan.

Dan mungkin, di masa depan, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan lagi berapa banyak beras yang dikonsumsi, melainkan seberapa bijaksana bangsa itu menghargai seluruh karunia yang tumbuh di tanahnya sendiri.
__________
Muliadi Saleh: Menulis Makna, Membangun Peradaban.

Artikel Masihkah Kita MADONA? Bangsa dengan 77 Sumber Karbohidrat Tetap Bersujud pada Sepiring Nasi pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kami tidak meragukan swasembada pangan yang saat ini dicapai. Justru kami optimistis swasembada pangan dapat berkelanjutan. Tekad dan komitmen Menteri Pertanian selama ini sangat kuat. Berbagai program yang mengarah pada terwujudnya swasembada terus dijalankan secara konsisten,” ujar Farida, Kamis, 4 Juni 2026.

Ia menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sebagai negara agraris dengan sumber daya lahan yang luas, berbagai potensi yang dimiliki harus terus dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ke depan, program-program yang berjalan akan semakin baik. Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi besar. Lahan-lahan yang ada harus terus dioptimalkan sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan dan menjaga keberlanjutan swasembada,” katanya.

Rektor Farida juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang dinilainya telah bekerja maksimal sebagai sektor utama dalam pembangunan pertanian nasional. Berbagai terobosan yang dilakukan dinilai berhasil mendorong peningkatan produksi dan memperkuat fondasi swasembada pangan Indonesia.

“Kami sangat mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian sebagai leading sector patut diapresiasi karena telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam merealisasikan swasembada pangan,” katanya.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNM menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program strategis pemerintah di sektor pertanian. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan dalam penelitian, pengembangan inovasi pertanian, pendampingan teknologi, hingga kolaborasi dalam program-program peningkatan produksi pangan.

“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan pertanian. Karena itu, UNM siap terus berkolaborasi melalui riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat guna memperkuat ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan,” tutupnya. (*)

Artikel Rektor UNM: Tak Ada Alasan Meragukan Indonesia Sudah Swasembada Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ketika nama Suwardi Thahir mengemuka dan diterima secara aklamasi sebagai Ketua PWI Sulawesi Selatan periode 2026–2031, yang sesungguhnya berbicara bukan sekadar mekanisme organisasi, melainkan nurani kolektif para wartawan yang sedang merindukan seorang pemimpin yang mampu merangkul, menyatukan, dan mengembalikan organisasi sebagai rumah bersama. Di tengah zaman yang semakin gaduh oleh perbedaan, kerinduan akan kepemimpinan yang meneduhkan sering kali menjadi kebutuhan yang lebih penting daripada sekadar pergantian kepemimpinan itu sendiri.

Aklamasi adalah bahasa kepercayaan. Ia adalah titik temu dari berbagai pandangan yang akhirnya bersepakat pada satu nama. Dalam konteks organisasi, aklamasi merupakan bentuk legitimasi moral yang tidak lahir dalam sehari, melainkan dibangun melalui perjalanan panjang, rekam jejak, integritas, dan konsistensi pengabdian.

Suwardi Thahir tidak hadir sebagai figur yang tiba-tiba muncul menjelang pemilihan. Namanya telah lama dikenal dalam dunia jurnalistik Sulawesi Selatan. Ia tumbuh bersama dinamika profesi wartawan, memahami denyut ruang redaksi, merasakan tantangan kerja jurnalistik, sekaligus terlibat dalam proses pembinaan dan penguatan kompetensi insan pers.

Pengalamannya sebagai penguji kompetensi wartawan memberikan perspektif yang utuh tentang pentingnya profesionalisme dalam dunia jurnalistik. Ia memahami bahwa pers yang kuat tidak hanya lahir dari kebebasan, tetapi juga dari kompetensi, integritas, dan tanggung jawab moral.

Di tengah perubahan zaman yang bergerak sangat cepat, dunia pers menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Disrupsi digital mengubah lanskap media. Informasi bergerak dalam hitungan detik. Kecerdasan buatan mulai mengambil sebagian fungsi yang selama ini dilakukan manusia. Di sisi lain, hoaks, disinformasi, dan polarisasi sosial terus menguji kualitas kerja jurnalistik.

Dalam situasi seperti ini, organisasi profesi tidak cukup hanya menjadi wadah administratif. Ia harus menjadi rumah pembelajaran, ruang kolaborasi, pusat penguatan kompetensi, sekaligus benteng etika profesi.

Karena itulah, pernyataan Suwardi Thahir yang ingin menjadikan PWI Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang inklusif dan tidak eksklusif memiliki makna yang sangat strategis. Inklusivitas bukan sekadar konsep organisasi modern. Ia adalah fondasi bagi tumbuhnya kepercayaan.

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membuka ruang bagi semua anggotanya untuk berpartisipasi. Ia tidak membangun tembok pemisah antara senior dan junior, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Sebaliknya, ia membangun jembatan yang memungkinkan semua energi positif bertemu dan bergerak menuju tujuan yang sama.

Dalam perspektif ilmu organisasi, kepemimpinan inklusif terbukti mampu meningkatkan rasa memiliki, memperkuat solidaritas, dan mendorong inovasi. Ketika anggota merasa dihargai dan didengar, mereka tidak hanya menjadi bagian dari organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi.

Mungkin inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak kalangan menaruh harapan besar kepada Suwardi Thahir. Mereka melihat bukan hanya kapasitas intelektualnya, tetapi juga kemampuannya membangun komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan.

Dunia jurnalistik pada hakikatnya adalah dunia yang dibangun oleh dialog. Wartawan setiap hari mendengar berbagai suara, memahami beragam perspektif, dan berusaha menghadirkan informasi yang berimbang. Karena itu, organisasi wartawan pun membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan mendengar, bukan sekadar kemampuan berbicara.

Sejarah menunjukkan bahwa organisasi yang besar tidak runtuh karena kekurangan aturan. Ia runtuh ketika kehilangan rasa kebersamaan. Sebaliknya, organisasi yang kuat bukanlah organisasi yang bebas dari perbedaan, melainkan organisasi yang mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama.

Di sinilah tantangan sekaligus peluang bagi kepemimpinan Suwardi Thahir. Amanah yang kini berada di pundaknya bukan hanya mengelola organisasi, tetapi juga merawat semangat kolektif para wartawan Sulawesi Selatan agar tetap berada dalam satu rumah besar yang saling menghormati, saling menguatkan, dan saling mendukung.

Tentu, harapan besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Aklamasi bukanlah garis akhir perjuangan. Ia justru merupakan titik awal dari kerja-kerja yang lebih berat. Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dijawab dengan program yang nyata, tata kelola organisasi yang transparan, penguatan kapasitas anggota, serta keberpihakan pada nilai-nilai profesionalisme dan etika jurnalistik.

Namun, setiap perubahan besar selalu dimulai dari sebuah harapan. Dan harapan itu kini sedang bertumpu pada sosok yang dipercaya menjadi nahkoda baru PWI Sulawesi Selatan.

Selamat kepada Suwardi Thahir atas amanah sebagai Ketua PWI Sulawesi Selatan periode 2026–2031. Semoga kepercayaan yang diberikan menjadi energi untuk memperkuat persatuan insan pers, membangun organisasi yang semakin profesional dan bermartabat, serta menghadirkan semangat pembaruan yang memberi manfaat bagi seluruh anggota.

Sebab pada akhirnya, wartawan tidak hanya merindukan pemimpin yang mampu memimpin organisasi. Mereka merindukan pemimpin yang mampu merangkul hati, menyatukan langkah, dan menghidupkan kembali keyakinan bahwa organisasi adalah rumah bersama.

Muliadi Saleh: Menulis Makna, Membangun Peradaban.

Artikel Suwardi Thahir dan Kerinduan Wartawan pada Pemimpin yang Merangkul pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kedua lembaga sepakat untuk mendorong peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia wartawan melalui akses pendidikan pascasarjana.

Beasiswa Perlu Dirancang Fleksibel

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, program beasiswa ini harus dirancang secara matang melalui pembahasan teknis yang komprehensif agar efektif menjawab kebutuhan nyata insan pers.

“Kerja sama ini sangat baik untuk mengembangkan keilmuan dan kapasitas wartawan. Namun perlu ada rapat teknis lanjutan yang lebih mendalam agar seluruh mekanisme dapat disusun dengan baik,” ujar Akhmad Munir.

Ia mengakui, dua tantangan utama wartawan untuk melanjutkan kuliah adalah tingginya aktivitas profesi di lapangan dan keterbatasan finansial. Karena itu, skema beasiswa ke depan perlu fleksibel dan realistis.

“Termasuk kemungkinan sinergi dengan program LPDP, skema pembiayaan parsial, bantuan pembayaran UKT, maupun bentuk dukungan pendidikan lain yang memungkinkan wartawan tetap bertugas tanpa gangguan,” katanya.

Akhmad Munir menegaskan, bentuk dukungan tidak harus menanggung seluruh biaya, tetapi bisa berupa bantuan parsial yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan program. PWI akan mengemas program ini sebagai bagian dari pengembangan kompetensi anggota dan kemitraan strategis organisasi.

IPB Siap Dukung Peningkatan Kualitas Wartawan

Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University, Prof. Yusli Wardiatno, menyampaikan komitmen IPB dalam mendukung peningkatan kualitas SDM nasional, termasuk insan pers yang dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan dan penyebaran informasi.

“Rencana kerja sama dengan PWI adalah langkah positif untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi wartawan serta memperkuat kapasitas akademik dan profesionalisme mereka,” ujar Prof. Yusli.

10 Program Studi Unggulan yang Ditawarkan

Dalam pertemuan itu, pihak Sekolah Pascasarjana IPB memaparkan sejumlah program studi magister yang potensial menjadi pilihan wartawan. Setidaknya terdapat 10 prodi unggulan, yakni:

1. Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
2. Komunikasi Digital dan Media
3. Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
4. Pengembangan Industri Kecil Menengah
5. Logistik Agro-Maritim
6. Klimatologi Terapan
7. Manajemen Pembangunan Daerah
8. Ilmu Manajemen
9. Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan
10. Manajemen dan Bisnis

Para wartawan diharapkan dapat memilih program studi sesuai bidang tugas dan minat masing-masing, mulai dari komunikasi, ekonomi, lingkungan hidup, hingga bisnis. Program ini diharapkan makin relevan dengan tantangan profesi kewartawanan di era digital.

Ditindaklanjuti dengan Pembahasan Teknis

IPB University dan PWI Pusat sepakat menindaklanjuti hasil pertemuan melalui pembahasan teknis yang lebih rinci. Materi yang akan dibahas meliputi draf nota kesepahaman (MoU), skema pembiayaan, kriteria peserta, serta bentuk dukungan pendidikan yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Delegasi PWI Pusat dipimpin langsung Ketua Umum Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto, Anggota Dewan Pakar Yulian Warman, Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Sarwani, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Zarman Syah, Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan Dr. Jufri Alkatiri, Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho, serta Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi.

Rombongan PWI diterima oleh Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Prof. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc., didampingi Dr. Perdinan (Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerja Sama, dan Pengembangan), Fatmasari Siregar, S.P., M.M. (Kepala Subbagian Humas, Kerja Sama, dan Penerimaan Mahasiswa Baru), Rudi Irawan (Kepala Bagian Tata Usaha), serta Nana Yuana (Kepala Subbagian Keuangan, SDM, dan Umum).

Pertemuan berlangsung hangat, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi untuk menghadirkan program pendidikan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas wartawan Indonesia. (*)

Artikel PWI dan IPB University Rancang Beasiswa S2 untuk Wartawan, Perkuat Kompetensi Insan Pers pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Pertama saya ingin menekankan, setiap kepemimpinan di pemerintahan ini memiliki strategi dan urgensi masing-masing terkait dengan soal diplomasi dan membangun hubungan baik dengan negara-negara sahabat,” ujar Saan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem itu, setiap pemerintahan memiliki pendekatan berbeda dalam menjalankan diplomasi luar negeri karena dipengaruhi situasi domestik maupun global yang terus berubah.

“Urgensi, kepentingan, dan strategi tentu setiap pemerintahan itu berbeda. Dan itu juga terkait dengan situasi dan perkembangan serta dinamika global,” kata Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu.

Ia menjelaskan intensitas kunjungan luar negeri seorang presiden tidak bisa disamaratakan karena dipengaruhi kebutuhan masing-masing era pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, Saan menilai kondisi global yang sangat dinamis menuntut Indonesia membangun hubungan internasional yang lebih intensif dan serius.

“Karena memang situasi hari ini mengharuskan Presiden untuk membangun hubungan baik secara lebih intensif dan lebih serius. Karena memang terkait dengan kondisi di dalam maupun juga kondisi global yang memang dinamikanya sangat tinggi,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia menolak anggapan yang membandingkan frekuensi kunjungan Presiden Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya secara sederhana.

“Jadi tidak bisa dikomparasikan, seakan-akan ini banyak ke luar negeri. Enggak bisa begitu. Jadi inilah urgensinya kenapa Presiden banyak melakukan kunjungan ke luar negeri,” tegas Saan.

Berdasarkan sejumlah data yang beredar, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan sekitar 49 kunjungan luar negeri dalam kurun 1,5 tahun pertama pemerintahannya sejak Oktober 2024 hingga April 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pola kunjungan Presiden sebelumnya. Sementara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tercatat melakukan total 86 kunjungan luar negeri selama 10 tahun masa kepemimpinannya, sedangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan sekitar 58 kunjungan selama dua periode pemerintahan.

Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Menurut Dino, diplomasi internasional tetap penting dilakukan, namun ia mengingatkan agar frekuensi perjalanan Presiden tetap mempertimbangkan efektivitas dan prioritas kebutuhan domestik. (*)

Artikel Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Bagian dari Strategi Diplomasi Global pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam sesi dialog yang berlangsung terbuka dan interaktif, sejumlah mahasiswa dan dosen menyampaikan beragam persoalan, mulai dari distribusi pupuk subsidi, akses petani terhadap sarana produksi, hingga tantangan yang dihadapi masyarakat pertanian di daerah.

Seorang mahasiswi asal Bone menyampaikan keluhan warga terkait harga pupuk subsidi yang dinilai tidak sesuai ketentuan serta keterlambatan ketersediaan pupuk di wilayahnya. Persoalan pupuk juga dikeluhkan mahasiswa dari Enrekang yang orang tuanya petani. Ia mengungkapkan harga pupuk yang mahal untuk bawang merah.

“Di desa saya, pupuk subsidi Rp115 ribu per sak dengan tambahan transportasi. Kesediaan pupuk juga sering terlambat,” curhat mahasiswa bernama Ika asal Bone.

Menanggapi hal itu, Mentan Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dari hak petani. Ia langsung menginstruksikan Pupuk Indonesia untuk segera melakukan peninjauan dan tindakan tegas.

“Kasih namanya pengecernya. Pupuk Indonesia turun ke sana, begitu benar terbukti melanggar, langsung cabut izinnya. Kita tindak tegas. Hak petani harus kita jaga,” tegas Mentan Amran.

Selain itu, seorang mahasiswa asal Mamasa, Sulawesi Barat menceritakan perjuangan usaha singkongnya yang masih menghadapi kerugian. Perjuangan juga diceritakan seorang dosen UNM yang membagikan pengalamannya pernah mengalami kerugian lebih dari Rp100 juta akibat gagal dalam usaha budidaya bawang merah.

Alih-alih menyarankan untuk berhenti, Mentan Amran justru mendorong agar pengalaman tersebut dijadikan pelajaran untuk bangkit dan mencoba kembali. Menurutnya, keberhasilan sering kali lahir dari proses panjang yang tidak lepas dari kegagalan.

“Kegagalan bukan alasan untuk berhenti. Banyak orang berhasil karena mau bangkit setelah jatuh. Yang penting terus belajar dan memperbaiki cara,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan, Mentan Amran memberikan tips berwirausaha bagi mahasiswa dan bahkan langsung menghubungi jajaran Direktorat Jenderal Hortikultura untuk membantu dan mengawal pengembangan budidaya bawang merah yang akan kembali dilakukan dosen tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, seorang dosen lainnya juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait kualitas beras bantuan yang diterima warga. Mendengar hal itu, Mentan Amran meminta persoalan tersebut segera ditelusuri agar masyarakat mendapatkan bantuan pangan yang layak.

Bagi Mentan Amran, dialog seperti ini penting karena memberikan gambaran langsung mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaannya di lapangan.

Karena itu, ia mengajak kampus untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah melalui riset, inovasi, dan pengabdian yang mampu menjawab persoalan nyata di sektor pertanian.

“Perguruan tinggi memiliki peran besar dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Inovasi yang lahir dari kampus harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan petani,” katanya.

Dalam kuliah umum tersebut, Mentan Amran juga memaparkan berbagai capaian sektor pertanian nasional yang menjadi fondasi swasembada pangan berkelanjutan. Di antaranya stok beras nasional yang mencapai lebih dari 5,3 juta ton, peningkatan kesejahteraan petani, kemudahan akses pupuk bersubsidi, hingga peningkatan ekspor komoditas pertanian bernilai tambah.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa. Karena itu, swasembada pangan yang telah diraih harus terus dijaga dan diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, petani, perguruan tinggi, dan masyarakat.

“Ini adalah kerja bersama. Swasembada pangan yang kita capai hari ini harus dijaga agar terus berkelanjutan dan memberi manfaat bagi generasi mendatang,” tutupnya. (*)

Artikel Dialog di UNM, Mentan Amran Respons Cepat Suara Mahasiswa dan Dosen pertama kali tampil pada KABARIKA.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gema Kosgoro, Agus Syafrudin, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan Presiden karena ketiga pejabat tersebut dinilai harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Gema Kosgoro mendukung kebijakan Presiden atas pencopotan ketiga pejabat BGN tersebut. Mereka harus bertanggung jawab atas carut-marut pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis yang sejatinya merupakan program mulia, namun dalam pelaksanaannya justru tercemar berbagai persoalan,” ujar Agus, Rabu (3/6/2026).

Menurut Agus, berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program MBG tidak dapat dilepaskan dari lemahnya tata kelola dan pengawasan. Ia menyoroti sejumlah persoalan mulai dari petunjuk teknis yang kerap berubah-ubah, dugaan praktik jual beli titik MBG, kasus keracunan makanan, hingga proses pengadaan barang dan jasa yang dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel.

“Yang paling menyedihkan adalah tidak adanya empati terhadap para korban kasus keracunan makanan dengan menyebut hanya sekian persen serta munculnya sikap anti-kritik terhadap berbagai masukan dari masyarakat seperti kritik yang dilontarkan rekan BEM UGM Padahal program ini menggunakan anggaran negara dan menyangkut keselamatan anak-anak Indonesia,” tegasnya.

Agus juga menilai bahwa kualitas pelaksanaan program MBG telah dikorbankan akibat tidak diwajibkannya seluruh dapur MBG sejak awal untuk mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Program mulia ini ternoda karena kualitas makanan tidak dijaga secara optimal. Dapur MBG seharusnya sejak awal diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Dampak dari kebijakan tersebut adalah terjadinya kasus keracunan yang bertubi-tubi di berbagai daerah,” katanya.

Selain itu, Agus turut menyoroti dugaan praktik jual beli titik MBG yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas negara.

“Ayo direview. Portal pendaftaran MBG ditutup pada November 2025, dan itu ada beritanya. Namun bagaimana bisa muncul pembangunan dapur MBG pada Mei 2026? Sementara pembangunan dapur dibatasi selama 45 hari. Pertanyaannya, kapan pendaftarannya dilakukan? Hal-hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengaku prihatin terhadap berbagai pengadaan di lingkungan BGN yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan pertanyaan publik.

“Yang lebih membuat shock adalah pengadaan di BGN yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Mulai dari pengadaan kaos kaki, sendok makan, motor listrik, sertifikat halal, pengelolaan opini publik, rapat daring, hingga pengembangan aplikasi di lingkungan BGN yang terkesan ugal-ugalan. Semua harus diaudit dan dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.

Gema Kosgoro berharap pergantian pejabat di BGN menjadi momentum perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar kembali pada tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel.

“Program MBG adalah program strategis yang sangat baik dan menyentuh kebutuhan rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional, terbuka terhadap kritik, dan memiliki komitmen kuat terhadap keselamatan serta kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkas Agus. (*)

Artikel Gema Kosgoro Kirim Karangan Bunga Apresiasi Presiden Copot 3 Pejabat BGN pertama kali tampil pada KABARIKA.

Oleh: Muslimin Mawi
Aktivis / Pemerhati Organisasi

Dalam kehidupan demokrasi modern, organisasi merupakan instrumen penting yang memungkinkan warga negara menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan bersama, serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Namun, tidak semua organisasi memiliki tujuan, fungsi dan orientasi yang sama. Di tengah dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks, sering kali muncul persepsi yang mencampuradukkan antara Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Partai Politik (PARPOL), padahal keduanya merupakan entitas yang berbeda secara konseptual, yuridis, maupun operasional.
Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan nomenklatur, melainkan menyangkut filosofi keberadaan, landasan hukum, pola kepemimpinan, hingga tujuan akhir yang hendak dicapai oleh masing-masing organisasi.

ORMAS:
Ruang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam perspektif ilmu organisasi dan ilmu sosial, Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah berhimpun yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, kegiatan atau tujuan tertentu. Kehadirannya dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, kemanusiaan dan berbagai bidang pengabdian lainnya.
Secara yuridis, keberadaan ORMAS berlandaskan pada:
– Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
– Ketentuan peraturan organisasi masing-masing yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
Karena orientasinya bersifat sosial kemasyarakatan, ORMAS tidak dibentuk untuk merebut, memperoleh, atau menjalankan kekuasaan negara. Fokus utamanya adalah membangun solidaritas sosial, memperkuat modal sosial masyarakat, menjaga nilai budaya, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Dalam konteks inilah organisasi seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) hadir sebagai rumah besar masyarakat Sulawesi Selatan di perantauan. KKSS dibangun di atas fondasi kekeluargaan, budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Massenrempulu dan komunitas Sulawesi Selatan lainnya.
Tujuan utamanya bukanlah kekuasaan, melainkan pengabdian.
Bukan perebutan jabatan publik, melainkan penguatan ikatan sosial.
Bukan kompetisi politik, melainkan konsolidasi kekeluargaan.

Partai Politik:
Instrumen Demokrasi dan Kekuasaan Konstitusional.
Berbeda dengan ORMAS, Partai Politik merupakan organisasi yang secara khusus dibentuk untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan.
Secara akademis, partai politik dipahami sebagai organisasi yang menghimpun warga negara dengan kesamaan ideologi, platform, visi politik dan tujuan kekuasaan. Melalui partai politik, warga negara menyalurkan aspirasi politiknya serta memperjuangkan program-program yang diyakini dapat diwujudkan melalui pengelolaan negara.
Landasan hukum partai politik di Indonesia adalah:
– Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
Berbeda dengan ORMAS yang bergerak di wilayah sosial kemasyarakatan, partai politik memiliki fungsi konstitusional untuk:
Melakukan pendidikan politik.
Melakukan rekrutmen politik.
Mengusulkan calon anggota legislatif.
Mengusulkan calon kepala daerah.
Mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.
Berkompetisi dalam pemilihan umum.
Mengelola kekuasaan pemerintahan melalui mekanisme demokrasi.
Karena itu, orientasi utama partai politik adalah memperoleh legitimasi rakyat melalui pemilu untuk menjalankan kekuasaan secara konstitusional.

Perbedaan Mekanisme Pemilihan Ketua Tingkat Provinsi
Perbedaan orientasi tersebut juga tercermin dalam tata cara pemilihan pimpinan organisasi di tingkat provinsi.
Dalam Organisasi Kemasyarakatan
Pada ORMAS, pemilihan Ketua Tingkat Provinsi umumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah organisasi, seperti:
Musyawarah Wilayah (Muswil);
Konferensi Wilayah;
Muktamar Wilayah;
Kongres Wilayah;
sesuai ketentuan AD/ART masing-masing organisasi.
Prinsip yang dikedepankan adalah:
Musyawarah mufakat;
Persaudaraan;
Kebersamaan;
Kolegialitas;
Penguatan organisasi.
Pemilihan tidak selalu bersifat kompetitif. Dalam banyak ORMAS, termasuk organisasi kedaerahan seperti KKSS, pemilihan Ketua dapat dilakukan melalui aklamasi apabila seluruh peserta musyawarah mencapai kesepakatan bersama.
Karena orientasinya bukan perebutan kekuasaan, maka proses pemilihan lebih menekankan pada pencarian figur pemersatu yang mampu mengayomi seluruh anggota organisasi.

Dalam Partai Politik
Sebaliknya, pemilihan Ketua Tingkat Provinsi partai politik umumnya dilaksanakan melalui:
Musyawarah Daerah (Musda);
Musyawarah Wilayah (Muswil);
Konferensi Daerah;
Forum sejenis yang diatur dalam AD/ART partai.
Namun mekanisme tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik organisasi karena Ketua Partai memiliki peran strategis dalam pengendalian struktur partai, pengusulan kandidat pemilu, serta konsolidasi kekuatan politik.
Oleh karena itu, proses pemilihannya cenderung lebih kompetitif, lebih terstruktur dan sering kali melibatkan pertimbangan elektoral serta strategi politik organisasi.

KKSS dan Konsistensi pada Jalur Pengabdian
Bagi KKSS, memahami perbedaan antara ORMAS dan Partai Politik bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga strategis dalam menjaga jati diri organisasi.
Sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis kedaerahan, KKSS memiliki mandat moral untuk menjadi perekat persaudaraan warga Sulawesi Selatan di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara. Keberadaannya harus tetap menjadi ruang yang inklusif bagi seluruh warga, tanpa membedakan pilihan politik, profesi, latar belakang sosial, maupun afiliasi organisasi.
Politik boleh berbeda.
Pilihan boleh tidak sama.
Namun persaudaraan harus tetap terjaga.
Di situlah letak kekuatan sebuah ORMAS. Ia tidak dibangun di atas kompetisi kekuasaan, melainkan di atas kepercayaan, kebersamaan dan nilai-nilai sosial yang mempersatukan.

Penutup
Dalam perspektif akademis, ORMAS dan Partai Politik merupakan dua institusi yang memiliki landasan hukum, fungsi, tujuan, sifat dan orientasi yang berbeda. ORMAS hadir sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan kohesi sosial, sedangkan Partai Politik merupakan instrumen demokrasi yang bertujuan memperoleh serta menjalankan kekuasaan pemerintahan melalui mekanisme konstitusional.
Karena itu, KKSS sebagai organisasi kemasyarakatan harus tetap menjaga marwahnya sebagai rumah besar persaudaraan masyarakat Sulawesi Selatan. Perbedaan pilihan politik dapat menjadi bagian dari dinamika demokrasi, tetapi persatuan, budaya dan semangat pengabdian harus tetap menjadi fondasi utama organisasi.
Sebab pada akhirnya, kekuatan ORMAS tidak terletak pada seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya, melainkan pada seberapa besar manfaat yang mampu diberikannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Eramas 2000, 02 Juni 2026
Pernulis, Aktivis/Pemerhati Organisasi

Artikel ORMAS DAN PARTAI POLITIK Dua Jalan Berbeda dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Tidak semua perjalanan mengubah manusia. Ada perjalanan yang hanya memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Ada pula perjalanan yang mengubah cara berpikir, cara merasakan, cara memandang kehidupan, bahkan mengubah arah hidup seseorang. Haji termasuk dalam jenis perjalanan yang kedua. Ia bukan sekadar perpindahan dari tanah air menuju Makkah, dari Makkah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina, lalu kembali pulang dengan gelar haji di depan nama. Haji adalah perjalanan menuju fitrah. Ia adalah perjalanan meninggalkan diri yang lama untuk melahirkan jiwa yang baru, hati yang lebih bening, akhlak yang lebih mulia, dan kehidupan yang lebih bermakna.

Karena itu, pertanyaan terbesar dalam ibadah haji bukanlah berapa kali seseorang mencium Hajar Aswad, berapa kali ia thawaf mengelilingi Ka’bah, atau berapa lama ia tinggal di Tanah Suci. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah setelah semua ritual itu jiwanya menjadi lebih bersih, hatinya lebih lembut, pikirannya lebih jernih, akhlaknya lebih luhur, dan kehidupannya lebih bermanfaat bagi sesama?

Di sinilah makna terdalam dari Haji Mabrur dan Kesalehan Mabrur. Banyak orang memahami haji mabrur sebagai haji yang diterima Allah Swt. Pemahaman ini benar, tetapi belum sepenuhnya lengkap. Sebab jika kemabruran hanya dipahami sebagai penerimaan Allah yang tersembunyi di alam gaib, lalu bagaimana manusia dapat mengenali tanda-tandanya? Para ulama menjelaskan bahwa kemabruran bukan sekadar status spiritual yang tersimpan di sisi Allah, tetapi harus memancarkan jejak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW. bersabda:
الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ
“Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Namun para ulama kemudian menjelaskan bahwa kemabruran memiliki tanda-tanda yang dapat dilihat. Imam Hasan Al-Bashri berkata:
الْحَجُّ الْمَبْرُورُ أَنْ يَرْجِعَ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا، رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ
“Haji mabrur adalah ketika seseorang kembali dengan hati yang tidak lagi berlebihan mencintai dunia dan semakin mencintai akhirat.”

Betapa dalam makna ungkapan ini. Ternyata ukuran kemabruran bukan terletak pada apa yang dilakukan seseorang di Makkah, melainkan pada siapa dirinya setelah pulang dari Makkah.

Karena itu, haji mabrur pada hakikatnya adalah transformasi. Transformasi diri menjadi lebih rendah hati. Transformasi jiwa menjadi lebih bersih. Transformasi hati menjadi lebih peka terhadap kebenaran. Transformasi ruhani menjadi lebih dekat kepada Allah. Transformasi akhlak menjadi lebih mulia. Transformasi kehidupan menjadi lebih bermanfaat. Transformasi sosial menjadi lebih peduli. Bahkan pada tingkat yang lebih luas, transformasi peradaban menjadi lebih adil, beradab, dan penuh kasih sayang.

Kesalehan mabrur tidak boleh dipahami hanya sebagai kesalehan ritual yang berhenti di sajadah atau di pelataran masjid. Kesalehan mabrur adalah kesalehan yang hidup dalam seluruh dimensi kehidupan. Ia tampak ketika seseorang berhadapan dengan harta, ketika memegang jabatan, ketika menghadapi perbedaan pendapat, ketika menghadapi godaan, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya selain Allah. Allah Swt. berfirman:
لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ
“Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kalian.”
(QS. Al-Hajj: 37)

Ayat ini sesungguhnya mengajarkan filosofi seluruh ibadah. Yang dicari Allah bukan semata-mata gerakan lahiriah, melainkan perubahan batiniah. Yang dinilai bukan sekadar ritual, melainkan kualitas ketakwaan yang lahir dari ritual tersebut. Karena itu, ada sejumlah pertanyaan yang patut diajukan kepada diri kita masing-masing.

Apakah Ka’bah yang kita kelilingi telah berhasil mengelilingi hati kita sehingga seluruh orientasi hidup berpusat kepada Allah?. Apakah Arafah yang kita datangi telah membuat kita mengenali kelemahan, kesalahan, dan keterbatasan diri?. Apakah lemparan jumrah telah berhasil mengusir kesombongan, iri hati, kedengkian, kerakusan, dan hawa nafsu yang selama ini bersemayam dalam jiwa?. Apakah pakaian ihram telah mengajarkan kesederhanaan ketika kita kembali mengenakan atribut kebesaran dunia?. Apakah air mata yang jatuh di Multazam masih hidup ketika kita kembali ke rumah, kantor, dan lingkungan masyarakat?. Ataukah seluruh pengalaman spiritual itu hanya menjadi kenangan indah tanpa meninggalkan jejak perubahan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan di zaman modern. Kita hidup pada masa ketika masjid semakin megah, tetapi kejujuran semakin langka. Kajian agama semakin ramai, tetapi persaudaraan semakin rapuh. Perjalanan umrah dan haji semakin mudah, tetapi kesabaran, kerendahan hati, dan keikhlasan semakin sulit ditemukan.

Padahal tujuan utama seluruh ibadah adalah perubahan. Shalat bertujuan mencegah kemungkaran. Puasa bertujuan melahirkan ketakwaan. Zakat bertujuan menyucikan jiwa. Dan haji bertujuan membentuk manusia yang kembali kepada fitrahnya.

Kesalehan mabrur karena itu harus tampak dalam hubungan seorang hamba dengan Allah. Orang yang pulang dari haji seharusnya semakin mencintai shalat, semakin akrab dengan Al-Qur’an, semakin menikmati zikir, dan semakin istiqamah dalam ibadah. Allah berfirman:
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
“Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin (kematian).”(QS. Al-Hijr: 99)

Kemabruran bukanlah akhir perjalanan spiritual, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju Allah. Kesalehan mabrur juga harus tampak dalam hubungan dengan sesama manusia. Sebab tidak mungkin seseorang dekat kepada Allah tetapi gemar menyakiti manusia. Tidak mungkin seseorang menangis di Arafah, tetapi tetap ringan memfitnah, mencaci, merendahkan, dan menzalimi sesama. Rasulullah bersabda:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا

“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya.”(HR. At-Tirmidzi)

Maka ukuran kemabruran tidak hanya terletak pada banyaknya ibadah, tetapi juga pada kualitas akhlak.

Dalam keluarga, kesalehan mabrur harus melahirkan kasih sayang. Dalam pekerjaan, ia harus melahirkan kejujuran. Dalam bisnis, ia harus melahirkan amanah. Dalam pendidikan, ia harus melahirkan adab. Dalam kepemimpinan, ia harus melahirkan keadilan. Abdullah bin Mas’ud berkata:
لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّمَنِّي وَلَا بِالتَّحَلِّي وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ
“Iman bukanlah angan-angan dan bukan pula sekadar penampilan, tetapi sesuatu yang menetap dalam hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan.”

Dalam bidang ekonomi, kemabruran harus melahirkan kejujuran dan integritas. Orang yang pernah berdiri di Arafah seharusnya malu mengambil hak orang lain. Orang yang pernah bertalbiyah seharusnya takut melakukan penipuan dan kecurangan.Allah berfirman:
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ
“Celakalah orang-orang yang curang.”(QS. Al-Muthaffifin: 1)

Dalam bidang pendidikan, kemabruran harus melahirkan kecintaan terhadap ilmu sekaligus penghormatan terhadap adab. Sebab ilmu tanpa adab dapat melahirkan kerusakan yang lebih besar daripada kebodohan. Imam Malik berkata:
تَعَلَّمِ الْأَدَبَ قَبْلَ أَنْ تَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ
“Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu.”

Sementara dalam kehidupan sosial dan kepemimpinan, kemabruran harus melahirkan keadilan dan kerendahan hati. Jutaan manusia yang mengenakan ihram sesungguhnya sedang diajarkan bahwa tidak ada keunggulan karena jabatan, kekayaan, warna kulit, atau keturunan. Allah Swt. berfirman:
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”(QS. Al-Hujurat: 13)

Pada akhirnya, kemabruran tidak diukur ketika seseorang berada di depan Ka’bah, tetapi ketika ia kembali menghadapi kehidupan. Tidak diukur ketika mengenakan pakaian ihram, tetapi ketika mengenakan pakaian jabatan. Tidak diukur ketika membaca talbiyah, tetapi ketika berhadapan dengan pilihan antara amanah dan pengkhianatan. Tidak diukur ketika berada di Tanah Haram, tetapi ketika kembali hidup di tengah masyarakat.

Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, Apakah setelah berhaji kita lebih mudah memaafkan?. Apakah kita lebih jujur dalam bekerja?. Apakah kita lebih santun kepada keluarga?. Apakah kita lebih peduli kepada kaum lemah? Apakah kita lebih mampu menahan amarah?. Apakah kita lebih banyak bersyukur daripada mengeluh?. Apakah kehadiran kita lebih membawa manfaat bagi orang lain?

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu semakin mengarah kepada kebaikan, maka itulah tanda bahwa kemabruran sedang bertumbuh dalam diri kita.

Sebab pada akhirnya, haji mabrur bukanlah gelar yang disematkan manusia, melainkan cahaya yang dipancarkan oleh perubahan hidup. Kesalehan mabrur bukan sekadar kenangan spiritual dari Makkah dan Madinah, tetapi kemampuan membawa nilai-nilai tauhid, kejujuran, kasih sayang, keadilan, amanah, dan kemuliaan akhlak ke mana pun kaki melangkah.

Haji mabrur adalah ketika Makkah tidak lagi sekadar tempat yang pernah dikunjungi, tetapi menjadi nilai yang hidup di dalam hati. Dan kesalehan mabrur adalah ketika seseorang tidak hanya pulang dari Tanah Suci, tetapi juga pulang kepada fitrahnya sebagai hamba Allah yang lebih dekat kepada Tuhan, lebih bermanfaat bagi manusia, dan lebih bertanggung jawab terhadap peradaban kehidupan.

#Wallahu A’lam Bishawab🙏
SEMOGA BERMANFAAT
Al-faqir. Munawir Kamaluddin

Artikel HAJI MABRUR DAN KESALEHAN MABRUR: Dari Ritual Menuju Transformasi Kehidupan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kenaikan tersebut menjadi indikator bahwa pendapatan yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya produksi maupun pengeluaran rumah tangga yang harus mereka tanggung.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengatakan kenaikan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) meningkat lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB).

“Nilai Tukar Petani atau NTP untuk Mei 2026 tercatat sebesar 127,73 atau naik 1,99 persen dibandingkan April 2026. Kenaikan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,53 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani yang naik sebesar 0,53 persen,” ujar Pudji ketika memberikan rilis BPS, Selasa (2/6/2026).

Pudji menjelaskan, peningkatan NTP nasional ditopang oleh menguatnya harga sejumlah komoditas utama pertanian. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani antara lain karet, gabah, kakao atau cokelat biji, serta bawang merah.

Berdasarkan subsektornya, hortikultura menjadi penyumbang kenaikan NTP terbesar. BPS mencatat NTP subsektor hortikultura meningkat 7,08 persen pada Mei 2026.

“Subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi adalah subsektor hortikultura. Subsektor hortikultura ini mengalami kenaikan NTP sebesar 7,08 persen. Hal ini karena IT naik sebesar 7,52 persen sedangkan IB hanya naik sebesar 0,41 persen,” kata Pudji.

Menurutnya, komoditas yang paling dominan mendorong kenaikan indeks harga yang diterima petani hortikultura adalah bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan tomat.

Dari sisi ekonomi pertanian, lonjakan harga sejumlah komoditas hortikultura tersebut membuat pendapatan petani meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Kondisi inilah yang kemudian mendorong penguatan NTP secara nasional.

Sementara subsektor tanaman pangan juga mencatat kinerja positif dengan NTP naik 1,34 persen dari 112,29 pada April 2026 menjadi 113,79 pada Mei 2026. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya posisi ekonomi petani tanaman pangan.

Menanggapi capaian tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan NTP menjadi bukti bahwa berbagai program peningkatan produksi dan penguatan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mulai memberikan manfaat nyata bagi petani.

Menurut Mentran Amran, NTP merupakan salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Ketika nilai yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka daya beli dan kemampuan ekonomi petani ikut menguat.

“Alhamdulillah, kenaikan NTP menjadi kabar baik bagi petani Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pendapatan petani meningkat dan hasil kerja keras mereka di lapangan semakin memberikan nilai tambah. kementan akan terus berupaya menjaga agar petani memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya,” kata Mentan Amran.

Mentan menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah percepatan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam dua tahun terakhir, mulai dari peningkatan luas tanam, optimasi lahan, rehabilitasi dan normalisasi irigasi, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan pendampingan petani di berbagai daerah sentra produksi.

Menurut Mentan Amran, keberhasilan subsektor hortikultura mencatat kenaikan NTP tertinggi juga menunjukkan besarnya potensi komoditas hortikultura sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan agar petani memperoleh keuntungan yang optimal.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Karena itu fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” ujarnya.

Mentan Amran menambahkan, Kementan akan terus memperkuat program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani. Di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika ekonomi global, sektor pertanian Indonesia terbukti tetap mampu tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik, biaya produksi semakin efisien, dan usaha tani semakin menjanjikan. Kenaikan NTP ini harus kita jaga bersama agar manfaatnya semakin dirasakan oleh petani di seluruh Indonesia,” tegasnya. (*)

Artikel NTP Mei 2026 Naik Jadi 127,73, Mentan Amran Sebut Pendapatan Petani Tumbuh Lebih Cepat dari Biaya Produksi pertama kali tampil pada KABARIKA.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus pesan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Penyerahan bantuan tersebut di antaranya dilakukan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Selasa, 2 Juni 2026. Diketahui, bantuan yang diserahkan tersebut merupakan gaji Amran sebagai pengajar selama kurang lebih 3 tahun. Juga gaji sejak Dosen 2013 telah diserahkan ke Yatim Piatu. Baru baru ini mentan Amran menyerahkan beasiswa 2 milyar untuk 200 mahasiswa Yatim piatu.

“Semoga apa yang dilakukan ini memberi dampak dan manfaat yang cukup besar bagi anak-anak kota yang sedang berjuang di bangku pendidikan,” katanya.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat dan negara harus dijaga dengan kerja nyata dan kejujuran. Karena itu, ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun.

Mentan Amran juga meminta dukungan dan doa masyarakat agar berbagai program sosial yang telah direncanakan dapat segera diwujudkan. Salah satu cita-cita besar yang ingin direalisasikan adalah pembangunan sarana ibadah berskala besar di Sulawesi Selatan.

Ia mengungkapkan keinginan untuk membangun masjid terbesar di Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Mentan Amran menilai, berbagai kegiatan sosialnya itu menjadi pesan bahwa jabatan tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai sarana untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Keberhasilan bukan hanya diukur dari capaian jabatan, tetapi juga dari sejauh mana amanah yang diemban dapat memberikan dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan,” jelasnya. (*)

Artikel Gaji Dosen Mentan Amran Diserahkan ke Mahasiswa Yatim Piatu pertama kali tampil pada KABARIKA.

Di hadapan sekitar 300 mahasiswa, Mentan Amran membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi peserta untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun persoalan yang mereka temukan langsung di tengah masyarakat. Berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari pupuk bersubsidi, kerusakan irigasi, alih fungsi lahan, strategi mempertahankan swasembada pangan, hingga pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian.

Salah satu mahasiswa, Arham, mengangkat persoalan kelangkaan pupuk yang masih dirasakan petani di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Mendengar hal tersebut, Mentan Amran langsung menelepon direktur terkait untuk segera melakukan verifikasi dan penelusuran di lapangan.

“Kalau memang benar ada distributor yang menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk, segera cek. Kalau terbukti melanggar, cabut izinnya,” tegas Mentan Amran.

Tak hanya itu, mahasiswa tersebut juga menyampaikan kondisi jaringan irigasi yang rusak di wilayah yang sama. Menanggapi laporan tersebut, Mentan Amran langsung memerintahkan BRMP Sulawesi Selatan untuk mengawal penyelesaian persoalan tersebut agar tidak mengganggu aktivitas dan produktivitas petani.

Respons cepat tersebut mendapat perhatian peserta kuliah umum. Bagi Mentan Amran, persoalan yang dihadapi petani tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

Dalam sesi dialog, mahasiswa juga mempertanyakan langkah pemerintah mempertahankan swasembada beras di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Menjawab hal itu, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi produksi melalui pembangunan dan rehabilitasi irigasi, penyediaan benih unggul, modernisasi pertanian, optimalisasi lahan, serta perlindungan lahan sawah dari alih fungsi.

Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan membutuhkan pengawasan yang ketat dan keberpihakan yang kuat kepada petani.

“Alih fungsi lahan sawah tidak boleh dibiarkan. Sawah dan irigasi harus kita jaga karena menjadi fondasi utama ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Mahasiswa juga menyoroti pengembangan energi terbarukan berbasis sektor pertanian. Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menjelaskan bahwa hilirisasi kelapa sawit menjadi biodiesel merupakan salah satu strategi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi negara yang kuat dalam sektor pangan maupun energi apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Di akhir diskusi, Mentan Amran mengajak mahasiswa untuk membiasakan diri melakukan tabayyun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum menarik kesimpulan. Ia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam pembangunan, selama didasarkan pada data dan fakta.

“Kritik itu penting. Pengkritik yang jujur adalah sahabat sejati. Karena itu, setiap informasi harus dicek dan dilihat secara utuh agar kita bisa mengambil keputusan yang benar,” katanya.

Mentan Amran juga mengaku senang dengan antusiasme dan keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pertanyaan maupun aspirasi. Ia berharap generasi muda pertanian dapat menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan bangsa melalui inovasi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Saya senang dengan pertanyaan kalian. Saya ingin kalian lebih baik dari saya. Kalian yang akan melanjutkan perjuangan membangun pertanian Indonesia ke depan,” tutupnya. (*)

Artikel Mahasiswa Sampaikan Keluhan Petani, Mentan Amran Langsung Turun Tangan pertama kali tampil pada KABARIKA.