KABARIKA.ID, MAKASSAR – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) optimistis bisa meraih juara pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Bulan November 2022 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Korpri Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengatakan, untuk mengikuti ajang MTQ tersebut, Korpri Sulsel sendiri sudah menerima kurang lebih 50an calon peserta yang akan mengikuti acara tersebut.
“Karena bagaimanapun juga hasil akhir yang menentukan adalah rekrutmen yang berkualitas. Yang kedua poinnya adalah bagaimana semua stakeholder itu terlibat, dan tadi Dinas PSDM, Kepala BKD, Asisten, dari Kanwil Kemenag Provinsi Sulsel menyatakan kesiapan ini untuk mengawal proses-proses seleksi sampai ke Padang,” jelas Abdul Hayat usai Rapat Persiapan MTQ, di Kantor Gubernur, Selasa, 20 September 2022.
Menurut Abdul Hayat, untuk mengikuti kegiatan tersebut harus betul-betul dilakukan rekrutmen dan seleksi yang tepat untuk mencari calon peserta berkualitas.
“Kita inginkan rekrutmen betul-betul sesuai standar yang diinginkan,” katanya.
Korpri Sulsel sendiri memang fokus rekrutmen calon peserta dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualitas untuk bersaing dengan peserta dari seluruh Korpri se-Indonesia.
“Untuk jumlah belum diketahui secara pasti karena baru direkrut, disitu yang menentukan nanti bukan dari segi kuantitas tapi kualitasnya yang kita cari. Kita memang berharap peserta-peserta kita harap dari daerah, bukan hanya di Kota Makassar saja, karena representasi itu kan 24 kabupaten kota,” jelasnya.
Untuk diketahui, rekrutmen calon peserta akan dimulai Rabu, 21 September 2022. Abdul Hayat berharap semua stakeholder memiliki target meraih mendali pada ajang MTQ tersebut.
“Kita semua harus ada target yang bisa kita capai di MTQ yang digelar Korpri ini. Karena ini adalah marwah Korpri Provinsi Sulsel,” tutupnya.
Hadir pada rapat tersebut, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulsel, Kepala Biro Kesrah, Kepala BKAD, Kepala BPSDM, Asisten III Bagian Administrasi, Kepala BKD dan seluruh stakeholder lainnya. (*)
