KABARIKA.ID, MAKASSAR — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dapat melampaui target pemerintah dengan capaian sebesar 5,31 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tingginya capaian pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi, didominasi oleh industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan.
Namun demikian, Pulau Sulawesi masih memiliki berbagai kendala dan permasalahan infrastruktur. Seperti kondisi jalan yang rusak, kurangnya jalur kereta api dan rel.
Lalu kurangnya kapasitas dan efisiensi operasional pelabuhan laut, hingga kurang memadainya tenaga listrik yang mendukung industri di beberapa wilayah.
Melihat potensi dan permasalahan tersebut, pembangunan infrastruktur wilayah perlu dilakukan dengan berorientasi memecahkan isu-isu dan permasalahan pokok wilayah.
Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas mengadakan kegiatan “Forum Infrastruktur Wilayah 2023”.
Melibatkan berbagai pihak, di antaranya: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Pelaku Usaha, dilaksanakan di Hotel The Rinra, Kamis, 21 September.
Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum mengatakan Forum ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis.
Ini yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan wilayah dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Secara substansial, FIW ini bertujuan untuk mendiskusikan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan lalu mendiskusikan tantangan, kendala (bottleneck), dan kesenjangan (gap),” ucapnya.
Lalu kata Ervan, juga penyediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah dan usulan pembangunan infrastruktur strategis.
Pemerintah daerah dan pelaku usaha agar dapat membahas dan mendiskusikan tentang infrastruktur strategis apa saja yang akan dibangun terlebih dahulu untuk Provinsi Sulawesi.
Adapun pembangunan infrastruktur wilayah, dilakukan guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Khususnya Prioritas Nasional 5 “Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar”.
Selain itu, pembangunan infrastruktur wilayah juga menjadi bagian dari rangkaian pengendalian pencapaian pembangunan infrastruktur nasional dan perencanaan pengembangan infrastruktur strategis nasional.
Dalam menyusun rencana pembangunan infrastruktur wilayah, dilakukan preliminary study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Tak hanya itu, juga RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sektor pembangunan infrastruktur.
“Bagi kami, seluruh masukan yang dihasilkan dari FIW Sulawesi 2023 ini akan kami pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempertajam perencanaan penyediaan infrastruktur kedepan” jelas Ervan.
PJ Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengatakan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan menerapkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sebut saja yaitu pembangunan yang dilakukan untuk mendukung rantai nilai ekonomi.
Lalu pengembangan komoditas unggulan dari sektor hulu hingga hilir dengan memperhatikan aspek ekonomi,
sosial, budaya, dan lingkungan.
“Oleh karena itu, dalam pembangunan infrastruktur perlu mengetahui potensi komoditas unggulan daerah setempat
agar sistem infrastruktur yang dibangun tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ucapnya.(*)
