KABARIKA.ID, MAKASSAR – Utang Pemprov Sulsel yang membengkak menjadi rahasia umum. Selain itu Pemprov kewalahan mencari anggaran untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat rapat bersama OPD mitra di Pemprov soal APBD Perubahan 2023 di DPRD Sulsel, Selasa (26/9/2023). Wakil ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif yang memimpin rapat komisi E merasa geram karena terlalu banyak utang.
“Berbagai utang ini menjadi beban keuangan APBD. Bahkan ada ribuan gaji P3K belum dibayarkan capai puluhan miliar,” ujarnya.
Pokitisi NasDem itu meminta Pemprov untik melunasi. Ia juga mempertanyakan kepada OPD bersangkutan soal utang di pemerintah Provinsi sehingga bagaimana nasib para P3K jika gajinya tidak terbayarkan karena kekurangan anggaran dari pemerintah Provinsi.
“Jadi kalau mereka tidak dibayarkan gajinya samaji dalam artian kita kasi kerja dulu orang tapi catat mi dulu karena belum ada uangnya padahal mereka manusia yang butuh makan dan sudah berkeringat,” tegasnya.
Syahar menuturkan bahwa hal seperti ini tidak seharusnya terjadi karena ini berkaitan dengan manusia yang di pekerjakan sehingga akan berpengaruh pada kinerja pendidikan di Sulsel.
“Karena tidak terjamin kesejahteraannya guru yang merupakan tenaga pendidik untuk anak bangsa. Bagaimana pendidikan kita mau maju kalau tidak terjamin kesejahteraannya,” tuturnya.
Oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan kepada pihak pemprov untuk hal tersebut bagaimana cara menggaji P3K atas kekurangan 88 miliar.
Saat ini belum siap anggarannya karena menagemen keuangan akan menjadi utang lagi padahal menurutnya sudah terlalu banyak utang pada pemerintah provinsi yang belum terbayarkan.
“Ini menyangkut orang banyak.
Makanya kalau ada kegiatan yang tidak terlalu genting lebih baik prioritaskan untuk pembayaran kekurangan gaji P3K di Dinas Pendidikan,” katanya. (**)
