KABARIKA.ID, JAKARTA — Pemerintah didesak segera membayar hutang kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp16 triliun.
Beban hutang yang terus bertambah dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja Bulog dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Hutang yang dimaksud adalah sejumlah pinjaman yang telah diberikan oleh Bulog dalam bentuk bantuan beras kepada pemerintah untuk mendukung program-program bantuan pangan dan stabilisasi harga.
Tertundanya pembayaran hutang kepada Bulog ini membuat beban bunga yang harus ditanggung Bulog menjadi sangat tinggi dan menggagu kinerja keuangan perusahaan.
“Ini (hutang pemerintah) mengganggu cashflow Bulog, karena kita tahu 2024 Bulog masih harus melakukan impor 2 juta ton. Ini membutuhkan sekitar 22 triliun lagi. Sehingga bagaimana bulog bisa memiliki cash flow yang cukup kalau pembayarannya tertunda cukup lama,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/11/2023).
“Ini (hutang pemerintah) mengganggu cashflow Bulog, karena kita tahu 2024 Bulog masih harus melakukan impor 2 juta ton.”
Sementara itu, Direktur Human Capital Bulog, Purnomo Sinar Hadi menyampaikan bahwa Bulog saat ini menyarankan skema pembayaran diawal agar kasus telat bayar seperti ini tidak terjadi lagi.
Namun skema tersebut belum disetujui oleh Menteri Keuangan.
“Untuk menekan beban bunga, bagaimana kalau pada saat pengadaan kami diaudit langsung oleh BPK. Itu yang kami tagihkan. Jadi beban kreditnya ke perbankan itu bisa turun. Ini lebih efisien bayar didepan. Karena secara laporan keuangan Bulog tidak dibebankan bunga dan secara APBN tidak terbebani beban bunga yang kita tagihkan juga ke pemerintah,” jelasnya.
KABARIKA.ID, JAKARTA — Pemerintah didesak segera membayar hutang kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebesar Rp 16 triliun.
Beban hutang yang terus bertambah dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja Bulog dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Hutang yang dimaksud adalah sejumlah pinjaman yang telah diberikan oleh Bulog dalam bentuk bantuan beras kepada pemerintah untuk mendukung program-program bantuan pangan dan stabilisasi harga.
Tertundanya pembayaran hutang kepada Bulog ini membuat beban bunga yang harus ditanggung Bulog menjadi sangat tinggi dan menggagu kinerja keuangan perusahaan.
“Ini (hutang pemerintah) mengganggu cashflow Bulog, karena kita tahu 2024 Bulog masih harus melakukan impor 2 juta ton. Ini membutuhkan sekitar 22 triliun lagi. Sehingga bagaimana bulog bisa memiliki cash flow yang cukup kalau pembayarannya tertunda cukup lama,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/11/2023).
“Ini (hutang pemerintah) mengganggu cashflow Bulog, karena kita tahu 2024 Bulog masih harus melakukan impor 2 juta ton.”
Sementara itu, Direktur Human Capital Bulog, Purnomo Sinar Hadi menyampaikan bahwa Bulog saat ini menyarankan skema pembayaran diawal agar kasus telat bayar seperti ini tidak terjadi lagi.
Namun skema tersebut belum disetujui oleh Menteri Keuangan.
“Untuk menekan beban bunga, bagaimana kalau pada saat pengadaan kami diaudit langsung oleh BPK. Itu yang kami tagihkan. Jadi beban kreditnya ke perbankan itu bisa turun. Ini lebih efisien bayar didepan. Karena secara laporan keuangan Bulog tidak dibebankan bunga dan secara APBN tidak terbebani beban bunga yang kita tagihkan juga ke pemerintah,” jelasnya.
