KABARIKA.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen membantu negara menekan berkembangnya pemahaman terorisme di Indonesia, dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Kementerian Pertanian, akan ikut andil, melakukan pembinaan dan memberi pelatihan bagi para narapidana terorisme (Napiter) untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui sektor pertanian.
“Kita memberikan solusi permanen bagi saudara-saudara kita, yang mantan Napiter, untuk mencari lahan agar bisa bercocok tanam hortikultura atau tanaman pangan, serta membuat peternakan,” kata Amran Dalam pertemuan dan koordinasi yang digelar Kementan dan BNPT, Rabu (15/11/2023).
Menurut Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin itu, Kementan memiliki program intensive El Nono, berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk BNPT untuk memajukan pertanian.
“Jumlah Napiter itu sedikit dibanding penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta orang. Maka jangan biarkan saudara-saudara kita itu, berjalan sendiri. Mari kita ciptakan lapangan kerja buat mereka, agar bisa produktif,” ubgkap Mentan.
Mungkin dimulai dengan skala kecil, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ke depannya, itu bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan skala nasional. Para Napiter dan mantan Napiter itu, dapat mengembangkan kapasitasnya, tentu dengan dukungan dan pendampingan Kementan.
“Mereka nanti, bisa membentuk kelompok, kami ingin mereka berbaur dengan masyarakat,” sambung Amran.
Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Ryzko Amelza Daniel, mengungkapkan, pihaknya dengan Mentan Amran Sulaiman, membahas program bagi para Napiter.
Selain program deradikalisasi, juga dibahas cara memberikan kehidupan yang layak bagi para mantan tapiter khususnya.
“Karena, negara ini ingin, memberikan mereka kesempatan dan peluang untuk bekerja dan berketerampilan sesuai dengan keinginan dan talentanya masing-masing,” ungkap Ryzko.
Penanganan napiter lanjutnya, melalui pendekatan wawasan kewirausahaan, berupa aktivitas produktif dan ekonomi seperti sektor pertanian khususnya perkebunan dan peternakan, adalah cara yang paling bagus untuk menekan berkembangnya pemahaman radikal di masyarakat.
“Pertanian dapat menjadi bidang yang sangat strategis dalam memberikan kehidupan bagi para mantan napiter. Kolaborasi Kementan dan BNPT ini dapat mendorong para mantan napiter untuk terjun ke dunia pertanian sehingga mereka mampu berpendapatan dan berpenghasilan secara cepat, tidak hanya secara individu tetapi juga berdampak bagi kehidupan keluarganya hingga masyarakat sekitar,” harap Ryzko.
Saat ini, BNPT sudah memiliki lahan di lima provinsi untuk bisa menjalankan program tersebut, yaitu kawasan terpadu nusantara (KTN), di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, yang menjadi lokus sinergitas penanggulangan terorisme, karena masuk dalam program deradikalisasi.
“Kita berharap, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga napi sendiri dan negara tentunya. Karena ini menyangkut program pemberdayaan ekonomi narapida atau mantan napi terorisme yang menjadi mitra deradikalisasi,” pungkas Ryzko. (**)
