KABARIKA.ID, MAKASSAR – Forum debat Capres ketiga yang dilaksanakan oleh KPU pada Minggu malam, 7 Januari 2024, menarik perhatian publik dan mendapat banyak tanggpan. Salah satu topik yang diangkat dalam debat tersebut adalah masalah pertahanan dan keamanan.
Capres nomor urut 1 dan 3 mendesak Capres nomor urut 2 untuk membuka data perhatahanan Indonesia. Namun, Prabowo Subianto sebagai Capres nomor urut 2 yang juga Menhan RI, tidak terpancing untuk membuka data sensitif tersebut.
Sikap Capres nomor urut 2 tersebut mendapat apresiasi positif dari anggota legislatif di Senayan yang membidangi masalah pertahanan.
Ketua Komisi I DPR RI yang membawahi bidang pertahanan, Meutya Hafid, memberikan rasa hormat kepada Capres Prabowo Subianto, karena tidak terpancing membuka data pertahanan Indonesia saat dicecar oleh Capres lain pada Debat Ketiga Capres.
“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya, ini bentuk kenegarawanan, Pak Prabowo mementingkan negara di atas politik, meski sudah dicecar sebegitu rupa,” ujar Meutya di Jakarta, Senin (8/01/2024).
Meutya menegaskan, para Capres yang meminta Prabowo untuk membuka data pertahanan Indonesia secara terbuka, tidak memahami risiko terbukanya data pertahanan terhadap kedaulatan negara.
“Sebab data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Itu hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” tandas Meutya.
Menurut Meutya, risiko membuka data pertahanan di ruang publik sembarangan tidak dipahami oleh Capres yang mencecar Prabowo.
“Apalagi debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain,” tegas Meutya.
Debat yang membahas pertahanan negara, tambah Meutya, seharusnya menjadi ranah persatuan antara para Capres karena sifatnya rawan terhadap kedaulatan bangsa.
“Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi,” ujar Meutya.
Negara lain, lanjut Meutya, sangat berkepentingan terhadap isu pertahanan ini.
“Seharusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, dilakukan dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan,” kata Meutya.
Oleh karena itu, ia mengimbau rakyat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin ke depan, karena kedaulatan negara dipertaruhkan.
“Kondisi geopolitik dunia sangat rentan, sangat mungkin berdampak kepada kita. Untuk itu, kita butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin kedaulatan negara untuk membawa kita menghadapi berbagai tantangan dunia,” tandas Meutya. (*/rs)
