KABARIKA.ID, JENEWA – Duta Besar Febrian Alphyanto Ruddyard yang merupakan Wakil Tetap RI untuk kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, mewakili Indonesia secara resmi memulai masa jabatannya sebagai Presiden Konferensi Perlucutan Senjata atau Conference on Disarmament (CD) selama empat minggu, hingga 15 Maret 2024, di Markas PBB Jenewa, Swiss.
Mulai hari ini, Minggu, 26 Februari hingga 1 Maret 2024, Presidensi Indonesia akan memimpin Segmen Pertemuan Tingkat Tinggi CD yang akan dihadiri oleh Sekjen PBB António Guterres, pimpinan organisasi internasional seperti Sekretaris Eksekutif Organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBTO), serta pejabat tingkat tinggi dari 65 negara anggota CD, termasuk Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi.
Menghadapi tantangan global yang kompleks dalam konteks perlucutan senjata, Presidensi Indonesia bertekad untuk memastikan agar CD tetap relevan dan responsif.
Febrian menegaskan, Indonesia ingin mendorong kemajuan signifikan dalam implementasi komitmen perlucutan senjata nuklir, mengatasi retorika dan potensi penggunaan senjata nuklir, mengurangi ketertarikan negara terhadap aliansi militer, serta memperkuat komitmen negara pemilik senjata nuklir dalam perlucutan senjata.
Dalam kapasitasnya sebagai Presiden CD, Indonesia memandang hal ini sebagai kesempatan penting untuk menegaskan peran kepemimpinan dalam mendorong perdamaian dan keamanan global melalui agenda perlucutan senjata.
Presidensi Indonesia akan fokus pada revitalisasi kemauan politik, pembangunan kepercayaan, serta pengurangan ketidakpercayaan antarnegara dengan upaya untuk menjembatani perbedaan dan polarisasi yang ada.
Inisiatif utama selama Presidensi Indonesia, termasuk pelaksanaan diskusi tematik interaktif yang akan mengusung dua tema kritis, yakni penyempurnaan metode kerja CD dan upaya membangun kepercayaan serta mengurangi ketidakpercayaan.
Menurut Febrian, kegiatan ini merupakan inisiatif pertama dalam sejarah CD dan akan menghasilkan dokumen kertas kerja atas nama Indonesia yang akan dijadikan dokumen resmi CD.
Selain itu, Presidensi Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan CD membahas isu-isu baru dan penting, termasuk pemanfaatan teknologi baru dalam sistem persenjataan, dengan pendekatan yang mengedepankan kerja sama, dialog terbuka, dan responsif terhadap aspirasi anggota CD.
CD adalah forum kerja sama multilateral utama yang didirikan pada tahun 1979, bertujuan untuk negosiasi perjanjian internasional dalam bidang perlucutan senjata, termasuk senjata pemusnah massal.
Saat ini CD beranggotakan 65 negara dengan kemampuan militer signifikan, termasuk Indonesia.
CD sebagai forum kerja sama multilateral utama untuk perundingan perjanjian internasional terkait perlucutan senjata, telah memainkan peran kunci dalam pengembangan perjanjian penting, seperti: Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), Konvensi Pelarangan Senjata Biologi (BTWC), Konvensi Pelarangan Senjata Kimia (CWC), dan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT).
Presidensi Indonesia di CD menandai langkah signifikan dalam upaya global menuju transformasi perlucutan senjata, khususnya senjata pemusnah massal dan mewujudkan perdamaian serta keamanan dunia yang lebih aman. (Watapri)
