Oleh Mubha Kahar Muang
BERBICARA tentang demokrasi tentu kita tidak asing lagi. Cukup banyak para ahli yang membahas pengertian demokrasi, macam-macam demokrasi, dan prinsip demokrasi.
Pengertian demokrasi secara umum adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Jika mengacu ke Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum perubahan): Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Setelah UUD1945 diamendemen, Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.
Jika mengacu ke Pembukaan UUD 1945 alinea IV seharusnya kita melaksanakan
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Karena itu sistem negara yang dianut setelah UUD 1945 diamendemen, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar berarti harus tetap mengacu kepada Pembukaan UUD 1945 yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Amendemen UUD 1945 sebenarnya telah mengganti konsep bernegara kita. Negara yang berkedaulatan rakyat tidak lagi berdasar kepada Pancasila, karena Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan telah dibuang dan diganti dengan sistem presidensial yang basisnya individualisme,
liberalisme dan kapitalisme.
Dari amendemen UUD 1945 sudah dapat ditelusuri adanya pengaruh asing.
Bahkan beberapa LSM asing ikut aktif dalam proses amendemen tersebut. Menurut Prof. Dr. Kaelan, MS, LSM asing tersebut bahkan hadir dalam rapat-rapat PAH I BP MPR RI, mengikuti setiap materi perubahan yang dibahas, seperti dari National Endowment for Democracy (NED), LSM yang terkenal di AS yang memberi dukungan terhadap demokrasi di luar negeri yang kegiatannya mendapat dukungan keuangan dari Gedung Putih.
Karena itu, ketika keinginan bangsa ini untuk kembali ke UUD 1945 seperti saat ini, tampaknya gerakan memecah anak bangsa dan provokasi melawan pemerintah atas nama demokrasi, mulai bekerja.
Untuk meluruskan kekeliruan sistem negara yang kita anut setelah UUD 1945 diamendemen, semua komponen bangsa ini harus bersatu untuk kembali pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar, yaitu kembali ke UUD 1945 sehingga target asing untuk memecah bangsa dan negeri ini sebagai salah satu alasan untuk menguasai Sumber Daya Alam (SDA) dapat kita antisipasi.
Amerika Serikat salah satu negara yang paling terdepan dalam membangun dan merawat demokrasi di seantero dunia. Tetapi penerapan demokrasi yang dikembangkan sangat tergantung pada kepentingannya.
Beberapa negara di Timur Tengah seperti Irak, Libya, Suriah, dan Sudan semua adalah negara yang kaya minyak.
Irak yang memiliki kekayaan minyak nomor lima di dunia atas nama demokrasi dibom selama delapan tahun dan menewaskan sejuta rakyatnya dari 35 juta penduduk.
Ketika itu setiap hari warga Irak melihat orang mati terbunuh, melihat kematian menjadi pemandangan biasa. Selain itu kekayaan negaranya pun diangkut keluar negeri seperti emas, dll. Benda bersejarah pun di museum dijarah dan dihancurkan. Akibatnya rakyat menjadi mati rasa kemudian melahirkan Islamic State of Iraq (ISI) yang kemudian menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Lahirnya ISIS akibat dari kekerasan yang diciptakan. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Donald Trump melalui pengakuannya yang kurang lebih bahwa seandainya politikus kita tidak melakukan apa-apa, Irak dan Suriah tidak menjadi sarang teroris.
Libya yang dulunya menjadi negara terkaya dengan standar kemakmuran yang tertinggi di Afrika, memiliki cadangan minyak kesembilan di dunia. Dengan dalih demokrasi negaranya diserang.
Kuat dugaan karena Muammar Khadafi mengajak negara-negara Afrika untuk menggunakan mata uang sendiri dan meninggalkan dollar. Tidak lama kemudian AS dan NATO mengebom Libya dari udara sekitar Oktober 2011. NATO bahkan mempersenjatai rakyat yang anti Muammar Khadafi dan menumbangkannya.
Akibatnya, negara tersebut menjadi negara gagal, kriminal merajalela hingga tembak- menembak terjadi di jalan-jalan. Hingga saat ini negara Libya belum kembali bangkit.
Sudan yang juga kaya minyak, terjadi perang saudara dan AS memasok senjata hingga akhirnya negara Sudan terbelah, lahirlah Republik Sudan Selatan.
Timor Leste yang sudah mulai dibangun juga dimerdekakan, kemudian minyaknya diambil oleh negara lain.
AS juga selalu mengecam China terkait Tibet, Xin Jiang (Uyghur), Hongkong dan Taiwan. China dikesankan sebagai penindas Muslim. China yang sukses menjalin perdagangan dengan hampir semua negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia, termasuk Timur Tengah, menjadikan China saingan terbesar AS dari segi ekonomi.
Rusia, sering dikecam sebagai diktator oleh AS padahal ekonominya bangkit di bawah Putin selama 20 tahun.
Ketika Ukraina menyerang orang Rusia di Ukraina Timur sejak AS menggulingkan pemimpinnya yang dipilih secara demokratis Victor Yanukovych, AS diam seribu bahasa. Padahal penindasan, pengeboman dan penghancuran rumah-rumah orang Rusia itu berlangsung selama delapan tahun dari 2014-2022.
Tetapi ketika Rusia ingin menggulingkan pemerintahan Ukraina yang pro-Barat dan anti-Rusia, baru AS dan Barat ribut, NATO bahkan mengirim senjata ke Ukraina.
Masalahnya selain Putin tajam mengeritik AS, seperti ketika menyerang Libya, Putin mengatakan apa hak AS menggulingkan Muammar Khadafi?
Setiap AS mengirim tentara ke Suriah dengan alasan menumbangkan ISIS sekaligus menggulingkan pemerintahan Suriah Bashar Al Assad, Rusia juga mengirim bantuan tentara ke Suriah sehingga tentara AS sulit menggulingkan pemerintahan Suriah.
Disamping itu Rusia merupakan negara yang memiliki peralatan militer yang tercanggih di dunia. Seperti pesawat perang, tank dan lain-lain menjadikan Rusia sebagai saingan AS dalam mensuplai senjata ke beberapa negara di dunia.
Indonesia juga selalu dikritik terkait demokrasi.
Dari pengalaman beberapa negara di atas kita dapat memetik pelajaran berharga bahwa memiliki potensi SDA yang besar dan dibutuhkan oleh dunia adalah berkah sekaligus tantangan.
Kita pun harusnya menyadari mengapa sekian lama AS selalu menyoroti demokrasi di Indonesia?
Bercermin dari pengalaman beberapa negara, perhatian AS soal demokrasi di Indonesia kuat dugaan terkait dengan keberadaan Tambang Mas Grasberg yang memiliki cadangan terbesar didunia.
Bukan hanya mas, Tembaga di Grasberg termasuk ketiga terbesar di dunia. Grasberg terletak di Kabupaten Mimika Papua Tengah; atau terkait temuan cadangan gas raksasa di South Andaman Aceh yang masuk tiga besar dunia?
Karena itu beredarnya isu proposal pemberian referendum kepada Papua yang sempat merebak sebelum Pilpres 2014 menjadi menarik untuk diamati selama Pilpres 2024, terutama gencarnya upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi dan ingin menjadikannya sebagai program unggulan.
Program hilirisasi akan mengakibatkan terganggunya pasokan bahan baku dunia seperti nikel, timah, bauksit dan tembaga.
Kebijakan hilirisasi tersebut sangat mungkin akan mendorong AS dan negara Barat lainnya menjadikan demokrasi sebagai alasan meronrong pemerintahan dan berupaya menggagalkan siapa saja yang menghambat kepentingan AS tersebut.
Karena itu mari kita tidak berhenti mencintai NKRI di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
