KABARIKA.ID, JAKARTA — DPR RI menyoroti merebaknya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia per minggu ke 18 tahun 2024 mencapai 91.269 kasus dengan di antaranya 641 orang meninggal, sebagaimana laporan dari Menkes RI Budi Gunadi Sadikin.
Bagaimana tidak, apabila dibandingkan dengan periode minggu yang sama di tahun 2023 lalu di mana terjadi 29.822 kasus dengan 227 orang meninggal, hal itu berarti adanya kenaikan tren kasus berkali lipat ganda.
Menyikapi hal itu, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes RI memprioritaskan dan secara serius melakukan langkah strategis penanganan kasus DBD ini.
Salah satunya dengan memperkuat payung hukum strategi nasional penanggulangan dengue, sehingga ada langkah yang komprehensif dalam penanganan DBD.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris sebagaimana termaktub dalam salah satu poin kesimpulan rapat kerja dengan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin dalam rangka pembahasan penanganan penyakit menular hingga penjelasan pencegahan dan pengendalian dengue yang digelar di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Salah satunya, dengan mengintensifkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk keberhasilan program nasional gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Gerakan 3M Plus (Menguras, Mengubur dan Mendaur-ulang),” ujar Charles.
Tak hanya itu, tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, Komisi IX DPR mengingatkan Kemenkes untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk mengintensifkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat atas program penanggulangan dengue dengan metode nyamuk ber-Wolbachia.
Antara lain, ungkap Charles, dengan meningkatkan kualitas implementasi program penanggulangan dengue dengan metode nyamuk ber-Wolbachia di 5 (lima) Kota.
“Disertai evaluasi yang menyeluruh guna menjadi landasan perluasan program di tahun 2025 dan menyusun rencana program vaksinasi nasional dengue dengan target kelompok umur sesuai hasil kajian dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI),” tandasnya.