KABARIKA.ID, JAKARTA — Kurang dari lima bulan ke depan akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Masa transisi tersebut akan berkonsekuensi terhadap anggaran negara dengan mengakomodasi program kerja pemerintahan yang baru dalam penganggaran
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dengan memasukkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam rapat kerja (Raker) bersama jajaran menteri koordinator Kabinet Indonesia Maju (KIM), Rabu (5/06/2024) di ruang rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Fiskal space-nya yang cekak sekali karena ini memang transisi. Kami bersepakat dengan pemerintah untuk base line memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Presiden terpilih, di mana nantinya dapat melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan visi dan misinya,” kata Said.
Politisi PDIP ini mengatakan, RAPBN transisi juga pernah dilakukan dari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Said berharap, RAPBN 2025 dapat mengakomodasi program serta visi dan misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
“Tahun 2015 dari Bapak SBY ke Bapak Jokowi, juga mengalami masa transisi yang sama. Di mana jumlah pagu anggaran yang diusulkan untuk bidang politik hukum dan keamanan berjumlah Rp 445 miliar,” ujar Said.
Kemudian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, lanjut Said, sebesar Rp 277 miliar. Sedangkan bidang kemaritiman dan investasi lebih dari Rp 487 miliar.
Said menambahkan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2025 juga dinilai realistis.
“Di mana target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 hingga 5,6 persen, serta target inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5 persen,” tandas Said. (*/rus)
