KABARIKA.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan memgumpulkan seluruh Anggota DPRD terpilih, di Hotel Claro Makassar, Jumat (14/6/2024).
Kegiatan yang dibalut dalam bimbingan teknis ini, dihadiri sebanyak 159 Anggota DPRD terpilih dari fraksi NasDem mulai tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, berlangsung mulai 13 hingga 14 Juni 2024.
Selama dua hari itu, anggota DPRD dari Partai NasDem periode 2024-2029 itu dilatih dan dibekali tentang pendalaman tugas DPRD.
Bimbingan teknis ini menghadirkan beberapa narasumber dari pengurus DPW. Di antatanya Sekretaris NasDem Syaharuddin Alrif dan Arum Spink dengan materi Ideoleogi Partai NasDem “Restorasi Indonesia Gerakan Perubahan”.
Kemudian Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel Ady Ansar dengan materi penguatan eksistensi anggota fraksi sebagai perwakilan di Parlemen, serta Wakil Ketua DPW NasDem Sulsel Mustaqim Musma membawakan materi media dan komunikasi publik.
Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif, menjelaskan bahwa, ideologi Partai NasDem adalah perubahan. Olehnya hal tersebut perlu dimaknai setiap anggota dewan.
“Jangan sampai kita menjadi anggota dewan yang sebelum dipilih kita baik sama orang, justru terbalik setelah kita terpilih, berubah dari baik menjadi sombong,” kata Syahar sapaan akrab Syaharuddin Alrif.
Wakil ketua DPRD Sulsel ini menegaskan bahwa, kedapannya ideologi perubahan ini, praktenya harus dilakukan dilapngan caranya dengan betul-betul mempelihatkan attitude, ahlak.
“Dan tentunya jangan pernah capek dan bosan untuk datang silaturahmi dan turun ke masyarakat,” tegasnya.
Olehnya itu kata dia, pemahaman-pemahaman perubahan yang harus betul-betul dipersiapkan untuk diinpementasikan ke masyarakat.
“Jadi harus maksimal betul untuk dijalankan. Pengalaman saya selama tiga periode ini, masyarakat bertanya apakah suara 80 ribu lebih ini pake uang? Saya bisa kayakan bahwa tidak ada satu persenpun sya pake money ppolitik atau politik uang,” jelas Syahar.
“Kenapa? Karena selama periode ini lebih banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat dibandingkan pada uang yang diberikan pada saat pencoblosan,” kuncinya.
