KABARIKA.ID, JAKARTA — Menyusul terjadinya gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 akibat serangan siber, saat ini sebanyak 44 instansi sedang melakukan migrasi data ke layanan lainnya untuk memulihkan layanan publik mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jumlah tersebut disampaikan oleh Kementerian Komunisi dan Informatika (Kemkominfo).
“Kami identifikasi ada sekitar 44 instansi yang dalam proses. Itu dia (instansi) bisa langsung naik karena dia punya backup data cukup baik,” kata Wakil Menkominfo, Nezar Patria, Rabu (26/06/2024) di Jakarta.
Menurut Nezar, pemerintah berupaya maksimal agar pemulihan data dan layanan pada 238 instansi lainnya bisa cepat diselesaikan, sehingga masyarakat bisa kembali merasakan layanan publik yang optimal.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo pada Senin (24/06)), mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak dari insiden peretasan terhadap PDNS 2.
Kemudian pada Selasa (25/06), teridentifikasi lagi sebanyak 282 instansi yang terimbas dari serangan siber PDNS 2.
Hingga Rabu (26/06/2024) tercatat 44 instansi yang telah melakukan pemulihan data. Sedangkan instansi lainnya yang terdampak, masih dalam proses pemulihan.
Terkait dengan tuntutan tebsan dari peretas, Nezar menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengikuti permintaan dari pemilik ransomware Brain Cipher yang merupakan turunan Lockbit 3.0, untuk memulihkan layanan ini.
“Kami tidak akan melakukan opsi bayar tebusan itu,” tandas Nezar.
Oleg karena itu, agar layanan publik bisa kembali pulih, lanjut Nezar, pemerintah memilih untuk melakukan migrasi data lewat pencadangan ke layanan-layanan cloud lainnya.
Pada proses migrasi data ini, pemerintah melakukan penyisiran pada data-data yang akan dicadangkan.
Tujuannya, agar tidak disusupi oleh ransomware yang menjadi penyebab PDNS 2 mengalami gangguan.
Hal itu pula yang menyebabkan proses pemulihan pada beberapa layanan publik terkesan memakan waktu yang tidak sedikit.
Meski demikian, langkah yang ditempuh itu diharapkan dapat meningkatkan keamanan data layanan publik, sehingga kejadian serangan siber tidak lagi terulang pada data-data yang dicadangkan.
“Untuk migrasi itu, kami harus pastikan di tempat mendarat yang baru itu juga clean,” kata Nezar. (*/mr)
