KABARIKA.ID, MAKASSAR — Johanis Tanak menatap periode kedua jadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu adalah Wakil Ketua KPK sejak 2022 sampai masa 2024.
Ia dilantik sebagai Wakil Ketua KPK sisa masa jabatan 2019-2024 oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/10/2022) pagi.
Saat itu Johanis menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri pada Juli lalu.
Johanis Tanak jadi alumni UNHAS ketiga menjabat pimpinan KPK setelah Abraham Samad dan Laode Muhammad Syarif.
Kini Johanis Tanak kembali mendaftar calon Pimpinan KPK untuk kedua kalinya.
Nama Johanis Tanak lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK periode 2024-2029.
Sebanyak 236 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administasi untuk calon pimpinan KPK dan 146 orang lolos seleksi administasi calon Dewan Pengawas KPK.
Berikut Profil Johanis Tanak:
Dikutip dari situs KPK, Pria asal Toraja Utara yang lahir pada 23 Maret 1961 memulai karirnya sebagai pegawai di bidang pidana khusus pada Kejaksaan Agung RI sejak 1989 di Kejaksaan Agung.
Pada 1994 ia diangkat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum di Kefamenanu, NTT. Kemudian pada tahun 1997 ia diangkat sebagai kepala seksi Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Tun Jam Datun) di Kejagung RI.
Karier lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini terus naik dengan diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negri di Karawang, Jawa Barat pada 2008, kemudian diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Palu pada 2014.
Pada 2015 ia kembali ke Kejaksaan Agung dengan menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung dan menjadi Direktur B Intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejaksaan Agung pada 2019.
Johanis kemudian kembali menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi di Jambi pada 2020. Karir terakhir Johanis di Kejagung adalah sebagai Pejabat Fungsional Jaksa pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung pada 2021.
Johanis juga pernah mengemban beberapa tugas khusus diantaranya diperbantukan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Ia juga pernah ditunjuk sebagai perwakilan Kejaksaan Agung dalam tim pemberesan BPPN dan sebagai pengajar pada Badan Diklat Kejaksaan RI.
Ia menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Strata-2 di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam dan Strata-3 di Universitas Airlangga Surabaya.