KABARIKA.ID, MERAUKE- PT Pupuk Indonesia terus menunjukkan komitmen mengawal dan menyiapkan kebutuhan pupuk bagi petani di manapun berada di nusantara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut terlihat pada kunjungan kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo bersama Mentan Andi Amran Sulaiman (AAS) Merauke, Rabu (25/7/2024).
Tim Pupuk Indonesia bahkan turun bersama Direktur Utama Rahmad Pribadi didampingi beberapa manajer. Di antara yang terpantau adalah Yehezkiel Adiperwira dan Fickry General Manager Wilayah 2.
Dalam catatan Kabarika.id terlihat berkali-kali Dirut Rahmad tersenyum semringah mendampingi Presiden Joko Widodo dan Mentan AAS.
Kehadiran Dirut Pupuk Indonesia Rahmad untuk mengawal dan memonitor alokasi pupuk subsidi di Papua sebesar 34 ribu ton.
Bahkan setelah mendarat di Merauke pukul 8.20 pagi, Dirut Rahmad hanya bersih-bersih sejenak di Swissbel Hotel lalu kembali membersamai Mentan Amran untuk menjemput Presiden yang dijadwalkan tiba siang itu.
Selain menyertai Presiden di Merauke, Rahmad dan tim juga ke Jayapura untuk mengecek kelancaran penyaluran pupuk.
“Saya sudah bertemu dengan para petani, penyuluh dan seluruh stakeholder yang terlibat pada penyaluran pupuk bersubsidi,” kata Rahmad kepada wartawan di Jayapura, Jumat (26/7/2024).
Rahmad dan tim melakukan pemantauan langsung karena alokasi 34 ribu ton untuk Papua harus terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran.
“Kami di Papua sudah turun ke Merauke dan Kabupaten Keerom bertemu petani padi, jagung, cabai,” jelas Rahmad
Dalam pantauan Kabarika, alumni Harvard University Amerika ini kerapkali menemani Presiden dan Mentan Amran saat kunjungan ke daerah, seperti di Sulsel, Jawa Tengah, NTB, Gorontalo dan di Papua Selatan.
Menurut Rahmad, kontrol alokasi dan keterjangkauan pupuk bersubsidi di Papua, terutama Papua Selatan harus cermat karena provinsi ini diproyeksi sebagai daerah lumbung pangan.
“Di antara 34 ribu ton pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk Papua, 23 ribu ton diantaranya dialokasikan untuk petani di Merauke, Papua Selatan,” kata Rahmad.
Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh wilayah Papua Selatan karena Merauke diproyeksikan sebagai lumbung pangan nasional.
