KABARIKA.ID, JAKARTA — Menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/08/2024) di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Jokowi menegaskan bahwa arsitektur APBN 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan, dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, APBN 2025 dirancang dengan prinsip stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pemerataan kesejahteraan.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Kepala Negara.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan.
Menurutnya, desain belanja, pendapatan, dan pembiayaan dalam APBN 2025 harus dirancang fleksibel untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan, khususnya dalam masa transisi pemerintahan.
“Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan,” jelas Presiden Jokowi.
Kepala Negara lebih lanjut memapaparkan, strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan serta pemerataan antar-daerah.
Salah satu program yang disoroti adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden terpilih Prabowo, yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, memberdayakan UMKM, dan mendukung ekonomi masyarakat kecil di daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” ungkap Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keterkaitan antara pendidikan dan dunia usaha, serta pengembangan ekosistem pendidikan yang kondusif. Strategi lainnya, adalah penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi.
“Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat serta peningkatan permodalan bagi UMKM,” jelas Presiden Jokowi.
Sementara itu, untuk strategi kebijakan jangka menengah, Kepala Negara menyampaikan kebijakan yang diarahkan pada akselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pertama, dengan mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, program Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial.
Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor.
Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi, khususnya di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.
Kelima, pemantapan implemetasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM.
Ketujuh, penguatan pertahanan dan keamanan, kemandirian pangan dan energi pada strategi kebijakan jangka menengah.
“Kedelapan, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia,” tandas Presiden.
Presiden Jokowi Minta Maaf
Pidato kenegaraan kali ini merupakan pidato kenegaraan terakhir bagi Presiden Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya. Di depan sidang paripurna MPR/DPR RI, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia.
“Saya dan K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf, mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa. Untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai,” ucap Presiden Jokowi.
“Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia,” tambahnya.
Presiden menyadari hasil yang Indonesia capai hari ini belum sepenuhnya tuntas dari berbagai masalah.
Meski demikian, menurutnya dengan persatuan dan kerja sama semua pihak, Indonesia akan mampu melompat dan menuju Indonesia Emas 2025.
“Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil, sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam keterangan terakhirnya, Presiden Jokowi pun menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak Prabowo,” tandas Presiden Jokowi. (rus)
