KABARIKA.ID, MAKASSAR — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dokter Taruna Ikrar, M.Pharm., MD. sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) definitif menggantikan Penny Lukito, Senin (19/08/2024) di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik dosen IPB Prof Dadan Hindayana sebagai Kepala Gizi Nasional.
Taruna Ikrar tiba di Istana Negara pada pukul 08.20 WIB. Ia memakai setelan jas lengkap, memakai peci.
Taruna Ikrar yang merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), lahir di Makassar, 15 April 1969.
Dalam struktur kepengurusan PP IKA Unhas periode 2022-2026, Taruna Ikrar menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Umum yang membawahi tiga bidang, yakni Bidang Hubungan antar-Lembaga; Bidang Hubungan Internasional; dan Bidang Komunikasi dan Iinformatika.
Taruna Ikrar aktif berorganisasi dan menulis. Ia pernah menjabat wakil ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2000-2003.
Selain itu, Taruna Ikrar juga pernah menjadi anggota Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4). Selanjutnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum I4 periode 2011-2013 dan 2012-2015.
Kiprahnya di luar negeri juga moncer. Taruna Ikrar pernah menjabat sebagai spesialis laboratorium di departemen anatomi dan neurobiologi di Universitas California di Irvine, Amerika Serikat.
Taruna Ikrar juga merupakan anggota tim peneliti obat dan vaksin di ASGCT (American Society of Gene and Cell Therapy’s) California, Amerika Serikat.
Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, ini adalah salah satu pemegang paten metode pemetaan otak manusia sejak tahun 2009.
Pada tahun 2017 silam, Taruna Ikrar sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial, karena adanya keraguan dari beberapa pihak tentang sejumlah penghargaan dan gelar guru besarnya di bidang kedokteran spesialis otak.
Kini BPOM berada di bawah kendalinya, masyarakat berharap BPOM dapat lebih kuat dan efektif dalam menjaga peredaran makanan dan obat, termasuk kosmetik ilegal yang banyak beredar di pasaran dan merugikan masyarakat. (rus)
