KABARIKA.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengadakan rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (27/08/2024) di kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau RAPBN tahun anggaran 2025.
Rapat dimulai dengan sambutan dari Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Dia mengawali dengan menyampaikan beberapa poin dalam RAPBN 2025 dan hal-hal terkait pembahasan.
Menkeu Sri Mulyani menyatakan, RAPBN 2025 merupakan RAPBN transisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Sejumlah program Presiden dan Wapres Terpilih telah dimasukkan dalam RAPBN 2025 untuk mendukung realisasi program tersebut,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam pemaparan sebagai tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2025.
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel yang memimpin rapat Paripurna merespon positif dukungan RAPBN 2025 untuk Pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
“Rancangan RAPBN 2025 dibuat fleksibel untuk menghormati Pemerintahan baru yang terpilih. Menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi ketidakpastian, baik yang berasal dari global maupun dari dalam negeri,” kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (27/08/2024).
Ia menambahkan, RAPBN 2025 juga dipersiapkan untuk mengantisipasi berbagai kondisi perekonomian yang dinamis dan penuh tantangan.
Menurut Sri Mulyani, agenda pembangunan nasional perlu didukung dengan anggaran, khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“RAPBN 2025 memiliki nilai strategis sebagai sebuah instrumen, agar proses transisi dapat berjalan efektif, dan tetap menjaga APBN agar kredibel dan sustainable,” tandas Sri Mulyani.
Mewujudkan Pemerataan
Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa RAPBN 2025 didorong untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai bidang.
Ia berharap RAPBN 2025 dapat berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang realisasinya harus dimulai dari saat ini.
“APBN 2025 bertujuan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan. Mendorong pemerataan sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menyebut tantangan mewujudkan Indonesia Emas dengan kesiapan menghadapi ketidakpastian ekonomi, baik global maupun dalam negeri.
Pemerintah merasa perlu memberikan ruang fiskal yang cukup khususnya dalam percepatan pembangunan nasional, baik infrastruktur maupun SDM.
Sri Mulyani menegaskan, RAPBN 2025 juga menekankan keberlanjutan pembangunan dari Pemerintahan saat ini ke Pemerintahan selanjutnya.
“Hal ini diharapkan dapat dilakukan terus-menerus pada RAPBN transisi saat pergantian Pemerintahan hingga 2045,” ujar Menkeu Sri Mulyani. (rus)
