KABARIKA.ID, MAKASSAR – Sulawesi Selatan, satu dari lima provinsi dengan risiko konflik yang tinggi pada Pilkada (Pemilihan kepala daerah) 2024.
Langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut pun segera dilakukan.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, Rabu (28/8/2024), menyelenggarakan acara “Cooling System” di Lapangan Karebosi, Makassar.
Acara yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang damai dan mengurangi risiko konflik.
Menurut Penjabat Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrulloh, acara ini dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah dengan cepat.
Ia menekankan pentingnya persatuan dan pemilu yang damai.
“Mari kita jaga Sulsel. Mari kita bersatu dan tunjukkan rasa cinta kita. Dan mari kita jadikan demokrasi sebagai perayaan yang penuh suka cita dalam memilih pemimpin, bukan sebagai sumber konflik. Mari kita berpolitik dengan penuh kerendahan hati dan persaudaraan untuk selamanya,” kata Zudan
Terkait risiko konflik saat Pilkada di Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian R Djajadi mengakui bahwa provinsi tersebut memang berisiko tinggi.
Namun, ia mencatat tidak semua daerah atau kabupaten/kota di Sulsel berisiko tinggi, hanya beberapa daerah tertentu seperti Kabupaten Pinrang dan enam atau tujuh kabupaten lainnya.
Tingkat risiko konflik saat Pilkada juga bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, sejarah, dan jumlah pasangan calon yang bersaing untuk memperebutkan kursi teratas di setiap daerah.
Rian R Djajadi berharap agar Pilkada 2024 dapat terlaksana tanpa ada konflik yang berarti.
“Kita harapkan Pilkada 2024 yang dilaksanakan serentak ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama masa pemilu,” harapnya.
Acara “Cooling System” tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, dan pejabat Forkopimda Sulsel lainnya.
Dengan diselenggarakannya acara ini, pemerintah daerah dan kepolisian berupaya mewujudkan pemilu yang damai dan mengurangi risiko konflik di Sulawesi Selatan pada Pilkada 2024. (*)