KABARIKA.ID, MAKASSAR — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” dengan subtema “Budaya Hukum”, Selasa (17/09/2024) di Ruang Senat, Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar.
Tampil sebagai narasumber adalah Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H (Guru Besar Universitas Krisnadwipayana), Prof. Drs. Koentjoro, MBSc., Ph.D (Pakar Psikologi Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H (Pakar Hukum/Ketua MK periode 2003-2008), Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH., DFM (ketua Dewan Profesor Unhas), Dr. H. Harjono, S.H., MCL (Pakar Hukum/Wakil Ketua MK Periode 2008), Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. (Pegiat Anti Korupsi, Ketua KPK periode 2015-2019), Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.si, Ph.D (Pakar Politik Universitas Airlangga), Mappinawang, S.H (Advokat), Danang Widoyoko (Sekjen Transparansi Internasional Indonesia), dan Titi Anggraini, S.H., M.H (Akademisi FH UI/Pembina Perludem).
Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K). Dalam sambutannya Prof Ruslin menyampaikan apresiasi kepada BPIP yang menghadirkan diskusi penting terkait budaya hukum dan etika penyelenggara negara.
“Etika dan budaya hukum merupakan dua pilar penting dalam penyelenggara negara guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujar Prof Ruslin.
Ia juga memberikan gambaran tentang berbagai capaian prestasi yang diperoleh Unhas sebagai lembaga pendidikan tinggi. Secara berkelanjutan, lanjut Prof Ruslin, Unhas terus melakukan upaya peningkatan kualitas dalam berbagai bidang.
“Kami menyampaikan ucapan selamat datang di Unhas dan tentunya memberikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan BPIP. Ini merupakan forum yang membahas bersama tentang dua pilar penting dalam penyelenggaraan negara, dan diharapkan akan menghasilkan sebuah perumusan yang strategis untuk Indonesia,” jelas Prof Ruslin.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPIP Dr. Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B., dalam sambutannya mengatakan, pada tema “Etika Budaya Hukum” ini secara umum ingin memotret bagaimana praktik etika penyelenggara negara tereduksi di bidang-bidang ini.
Bidang yang tentunya sangat krusial dalam menciptakan iklim budaya hukum yang taat dan beretika, demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan Pancasila sebagai sumber moral etika dan juga Konstitusi UUD NRI 1945.
“Saya berharap kegiatan ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan strategis dan berdampak di masyarakat, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara secara etis, serta menghasilkan kontribusi aktif BPIP dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan sumber daya manusia,” ujar Tonny.
Ketua Dewan Profesor Unhas, Prof. A. Pangerang Moentha, SH., MH tampil sebagai pemateri pada Sesi Budaya Hukum, menguraikan perlunya diinisiasi pembentukan UU peradilan etik, juga agar kearifan lokal dijadikan sumber utama pembentukan dan pemantapan nilai-nilai etik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Budaya hukum Indonesia tergolong buruk (compliance), karena itu perlu segera dilakukan pembenahan secara serius untuk keselamatan bangsa dan penegakan hukum yang efektif,” ujar Prof Pangeran.
Selain di Makassar, FGD BPIP ini dilaksanakan di enam kota besar lainnya, yaitu Jakarta, Malang, Pontianak, Kupang, Ambon, dan Medan. Makassar merupakan kota ketiga tempat penyelenggaraan FGD BPIP ini.
Kegiatan ini didesain dengan mengundang para tokoh dan pakar Indonesia, baik pakar etika hukum, etika politik, etika ekonomi, etika pendidikan, etika agama, hingga etika sosial dan budaya.
Hal ini agar dapat merumuskan sebuah rekomendasi yang holistik dan berdampak bagi kebijakan penguatan etika dalam kehidupan berpemerintahan di masa depan.
Paparan materi dari para narasumber terbagi dalam dua sesi, yakni pagi dan siang. (*/mr)