KABARIKA.ID, JAKARTA -Menteri Badan Usaha Milik Nehara (BUMN), Erick Thohir berjanji menyikat habis mafia pupuk dan mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan berbagai kebijakan di sektor pangan.
Salah satunya adalah kebijakan pupuk subsidi yang saat ini mendapat kuota besar yaitu 9,5 juta ton atau naik 100 persen dari sebelumnya yang hanya 4,5 juta ton.
“Kita (BUMN dan Kementan) telah memastikan tidak ada lagi yang main-main di pupuk. Kalau ada yang bermain kita akan berantas terutama pihak-pihak yang selama ini menghambat jalanya pembangunan pertanian,” ujar Erick saat bertemu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementan, Selasa, 22 Oktober 2024.
Untuk memudahkan petani memperoleh pupuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan penyederhaan aturan pengelolaan pupuk.
Langkah ini bertujuan agar proses distribusi menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh petani.
Menurut Amran, saat ini ada terlalu banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan pupuk, termasuk enam hingga tujuh kementerian serta bupati dan gubernur, yang menyebabkan proses distribusi menjadi rumit.
“Ini tidak mudah koordinasinya. Sehingga, kita nanti ke depan membuat regulasi menjadi sederhana dan mudah bergerak,” kata Amran setelah pertemuan bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Pusat Kementan.
Dengan simplifikasi ini, diharapkan produksi pertanian dapat meningkat secara optimal, dan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto
enyederhanaan
Menurut Erick, Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya sektor pertanian bagi keberlanjutan masa depan bangsa. Karena itu, kata Erick, Presiden Prabowo dalam pidatonya menginginkan agar Indonesia mencapai swasembada pada waktu yang tidak lama.
“Kita sepakat untuk mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo yang melalui pak Mentan (Amran Sulaiman) akan memperkuat sinergi seluruh kebijakan yang memang diperlukan untuk mendukung pertanian,” katanya.
Sederhanakan Aturan
Sementara itu, pada beberapa kesempatan, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (persero), Rahmad Pribadi mengungkapkan bahwa selain volume pupuk subsidi ditambah, cara menebus juga disederhanakan sebagai komitmen Mentan Amran Sulaiman memudahkan petani mempeeoleh pupuk.
“Sudah kita perbaiki dan mendapat komitmen dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman itu sudah diterapkan sejak Februari atau sudah delapan bulan,” lanjut Rahmad.
Dengan peraturan terbaru petani yang ingin menebus pupuk subsidi cukup membawa KTP. Bahkan yang tengah sakit atau berhalangan tetap bisa memberikan kuasa kepada keluarga untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.
Petani yang telah terdaftar di e-RDKK hanya cukup membawa KTP untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Tidak usah pakai kartu-kartu, susah.
Rahmad menjelaskan digitalisasi pun diterapkan dalam rangka menyalurkan pupuk subsidi ini.
Pupuk Indonesia menerapkan digitalisasi bernama i-Pubers yang melibatkan 27 ribu kios di seluruh Indonesia.
Perbaikan peraturan ini bentuk kolaborasi yang apik antara Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian.
“Kita tahu biasanya kalau mengeluarkan juknis (petunjuk teknis) itu cukup lama. Ini cepat sekali, bahkan beliau (Mentan, Amran Sulaiman, red) menyampaikan siap melakukan perbaikan kalau memang diperlukan,” sambung Rahmad.
Tak hanya itu, Rahmad menyampaikan pemerintah juga telah mempercepat perubahan data penerima pupuk bersubsidi dari satu tahun sekali menjadi setiap empat bulan atau setiap jelang musim tanam.
Dengan begitu, para petani bisa lebih leluasa untuk mengubah data terkait profil produksinya.
“Artinya setiap mau musim tanam, kalau ada data baru, boleh dimasukkan. Kalau petaninya pindah lokasi bahkan meninggal, anaknya bisa dapat pupuk bersubsidi dengan melakukan perubahan data penerima,” kata Rahmad.