KABARIKA.ID, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan evaluasi mendalam terhadap distributor pupuk di daerah.
Langkah ini dilakukan usai sejumlah kepala desa melaporkan belum menerima tambahan alokasi pupuk subsidi.
Evaluasi mendalam ini, terutama merespon permintaan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencopot manajer Pupuk Indonesia di daerah yang penyalurannya bermasalah.
Diketahui pada kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan sejumlah kepala desa menyampaikan belum menerima tambahan alokasi pupuk subsidi.
Bahkan beberapa di antaranya juga mengaku para petaninya masih kesulitan untuk memperoleh pupuk pada acara yang dihadiri ratusan Anggota APDESI di lapangan utama kantor Kementerian Pertanian, Rabu (6/11/2024) pagi.
Pada acara tersebut hadir Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Pedesaan dan Pembangunan Desa Tertinggal, Yandri Susanto, Kabaharkam Polri, Komjen Pol M. Fadil Imran dan pejabat lainnya
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, ia sepakat bahwa para oknum yang bermasalah harus segera ditindak tegas dan dicopot dari jabatannya.
Namun, sebelum mengambil keputusan itu, pihaknya akan menelaah kembali masukan-masukan dari para kepala desa terkait.
“Nanti kita teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi, tapi saya sepakat kalau demi perbaikan tidak ada kompromi. Tapi juga kita harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah,” kata Rahmad saat diwawancara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Rahmad juga akan melakukan evaluasi terhadap 1.076 distributor pupuk di seluruh Indonesia. Dari hasil evaluasi itu, barulah akan diambil kesepakatan untuk tindakan lanjutannya.
“Kita akan lakukan evaluasi dulu. Tadi saya laporkan ke Pak Mentan pokoknya hasil evaluasi kita laporkan. Nanti dari situ dilihat secara objektif yang salah siapa, yang salah diganti,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanggil sejumlah kepala desa ke atas panggung untuk berdialog.
Ternyata mereka mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.
Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini. Ia juga meminta agar para manajer di area yang bermasalah segera dicopot. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk.
“Pak Dirut tolong manajernya copot deh. Coba cek masing-masing yang nggak sampai dicopot. Ini perintah. Titik. Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar,” tegas Amran.
Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan dalam 1-2 pekan.
Mentan mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk bisa berdampak besar ke negara.
Setelah santap siang dan beberapa kegiatan, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh yang hadir memberi penjelasan, maka bisa dipahami jika terjadi hal-hal seperti itu.
Ketika dikonfirmasi langsung ke kelompok tani ternyata tidak ada masalah penyaluran pupuk, kuota, harga dan distribusi semua sudah sesuai arahan presiden.
Dirut Rahmad menyatakan akan mengupayakan agar Poktan di desa-desa juga berkoordinasi dengan kepala desa agar tidak terjadi misinformasi dan kesalahpahaman.
“Jadi sebenarnya tidak ada masalah,” kata Amran, sambil menyampaikan ke semua yang hadir bahwa Tri Wahyudi datang khusus ke acara ini meninggalkan tugas di tempat lain untuk menjelaskan hal ini.
Para kepala desa serta hadirin pun memahami hal tersebut dan gerak cepat Pupuk Indonesia merespon permasalahan di lapangan mendapat apresiasi.( *)