KABARIKA.ID, JAKARTA–Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi menargetkan peningkatan produksi tahun 2025.
Pupuk Indonesia akan memproduksi pupuk 12,6 juta ton produk-produk pupuk dan produk non pupuk sebesar 6,5 juta ton.
Berdasarkan target produksi tersebut, Rahmad Pribadi menyatakan total penjualan tahun depan sebesar 14,23 juta ton.
“Sedangkan target laba bersih tahun 2025 adalah sebesar Rp 3,2 triliun dengan pendapatan sebesar Rp 93,5 triliun,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (2/12/2024).
Sementara, untuk rencana belanja modal tahun 2025 mendatang sebesar Rp 9,9 triliun, yang sebagian besar untuk investasi pengembangan.
“Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada replacement atau revitalisasi pabrik, itu ada revamping pupuk Kaltim II, pembangunan Pusri 3B, dan pembangunan industri pupuk Fak fak. Ada ekspansi kapasitas, itu NPK, nitrat, PKT, dan seterusnya,” ungkap Rahmad.
Adapun daftar dari proyek tahun 2025 hingga tahun 2030, lanjutnya, sebagian besar adalah mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kemudian soda ash dan metanol itu kita tunjukkan untuk substitusi impor, sebagaimana tadi kami sudah sampaikan,” imbuhnya.
Dijelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi per 30 November 2024 menyentuh angka 6,7 juta ton.
Angka tersebut setara 88,9% dari total kontrak penyaluran yang sebesar 7,54 juta ton.
Penyaluran tersebut mencakup 3,2 juta pupuk NPK, 3,4 juta pupuk urea, dan 40 ribu pupuk organik petragonik.
Rahmad optimis, penyaluran pupuk bersubsidi bisa tuntas hingga 100% pada akhir tahun.
“Kalau berdasarkan kontrak ini sudah mencapai 88,9%, sehingga di akhir tahun 7,5 juta ton ini bisa kita pastikan akan tercapai 100%,” pungkasnya.
DPR Dukung Langkah Pemerintah
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menekankan pentingnya peran strategis industri pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, Anggia menyoroti urgensi modernisasi dan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan efisiensi distribusi serta keberlanjutan sektor pupuk di tengah tantangan global, seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.
“Industri pupuk adalah kunci untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam konteks perhatian besar Presiden terhadap kedaulatan pangan, memastikan ketersediaan pupuk yang memadai sangatlah krusial untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman,” ujar Anggia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Anggia mengapresiasi langkah pemerintah yang menaikkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 menjadi 9,55 juta ton, dua kali lipat dari alokasi tahun sebelumnya sebesar 4,7 juta ton. Anggaran subsidi pupuk juga meningkat menjadi Rp33,78 triliun dari alokasi awal Rp26,68 triliun.
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Anggia menjelaskan bahwa hanya petani yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Petani wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan memiliki lahan maksimal dua hektar.
Subsidi juga difokuskan pada sembilan komoditas strategis, seperti padi, jagung, dan bawang merah,” jelasnya.
Ia menambahkan, petani yang belum terdaftar tetap memiliki kesempatan untuk mengakses subsidi dengan mendaftarkan diri melalui kelompok tani. Revisi data rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) pun dapat dilakukan setiap empat bulan.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, Anggia menyampaikan rencana perubahan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi.
Skema distribusi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diusulkan untuk menggantikan sistem lama melalui distributor dan kios. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi sistem baru ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kendala baru.
“Kami mendukung langkah mempercepat distribusi pupuk subsidi kepada petani, tetapi tata kelola harus diperkuat agar tidak merugikan pihak yang selama ini berperan, seperti distributor,” katanya.
Politisi Fraksi PKB ini juga memuji inovasi digital yang diadopsi pemerintah untuk pengawasan distribusi pupuk, seperti integrasi data Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia melalui aplikasi digital. Ia berharap sistem ini dapat terhubung dengan data perbankan sehingga distribusi dapat berjalan secara real-time dan akurat.
Rahmad Pribadi
Lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 April 1970. Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak 27 Juli 2023.
Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari The University of Texas, Austin pada tahun 1992, gelar Magister Administrasi Publik dari Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Cambridge pada tahun 2013.
Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Petrokimia Gresik (2018-2020) dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (2020-2023). (*)