KABARIKA.ID, YOGYAKARTA– Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat menginisiasi pelaksanaan Lokakarya Pemanfaatan dan Interpretasi Data untuk Penguatan Analisis Situasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Stunting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang berlangsung pada 19-20 Desember 2024 di Yogyakarta ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mempertajam identifikasi akar masalah stunting yang bersifat lokal-spesifik berbasis data.
Dalam sambutannya, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Diah Lenggogeni, menegaskan pentingnya data untuk untuk mengenali permasalahan yang terjadi di masing-masing daerah.
Hal ini penting untuk menentukan intervensi yang tepat, guna memastikan anggaran dialokasikan untuk program yang sesuai dengan masalah.
Hasil baseline study di enam kabupaten/kota menunjukkan bahwa meskipun seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah bekerja, koordinasi lintas sektor masih terbatas. Dan, perencanaan cenderung mengikuti nomenklatur tanpa mendalami faktor risiko lokal.
“Masih banyak daerah yang belum memanfaatkan data secara optimal untuk mengidentifikasi akar masalah yang bersifat lokal-spesifik,” ujar Diah.
Faktor risiko stunting di setiap wilayah berbeda-beda,. Baik dari jenis, besaran, maupun sebarannya, meski dampaknya sama. Yakni, meningkatnya prevalensi stunting.
“Hasil baseline study menunjukkan konvergensi lintas sektor masih terbatas pada pemadanan data yang dimiliki. Terlihat, masing-masing sektor, belum bisa menemu kenali akar permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Sehingga, perencanaan program yang dilakukan masih terbatas pada nomenklatur. Juga, s kurang menggali potensi anggaran dan program di setiap OPD untuk saling mendukung,” Jelas Diah.
Kegiatan ini turut menghadirkan Tim pakar dari Universitas Indonesia. Mereka membahas pentingnya memastikan kualitas data dalam pemantauan dan evaluasi hingga perencanaan anggaran program. Serta memahami dinamika konteks permasalahan lokal lewat membaca data hingga mewujudkan esensi dari konvergensi stunting melalui kolaborasi multipihak.
Sementara itu, pemateri dari Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Arifin Effendy Hutagalung. Ia mengupas tuntas tentang strategi perencanaan berbasis analisis situasi.
Mewakili tim pakar, Iwan Ariawan, menguraikan berbagai sumber data yang dapat dimanfaatkan daerah. Termasuk data survei dan data rutin, yang sering menjadi perdebatan.
Ia juga menekankan pentingnya memahami kriteria data berkualitas untuk perencanaan program.
“Melalui data, kita mampu menentukan intervensi yang perlu diprioritaskan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas,” ujar Iwan.
Lebih lanjut lagi, tim pakar menyampaikan bahwa permasalahan di daerah sebetulnya dipahami paling baik oleh pemerintah daerah. Maka, pendekatan lokal-spesifik menjadi kunci untuk mengarahkan program dan kebijakan agar tepat sasaran.
Adapun hasil dari kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah khususnya peserta. Yakni, mengidentifikasi permasalahan lewat analisis dan interpretasi data berkualitas, menggali faktor risiko, serta mengidentifikasi sumber daya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran.
Pendekatan yang digunakan seperti dialog dengan pakar, diskusi kelompok terfokus, dan studi kasus. Peserta mampu menyusun strategi yang lebih tajam, efektif, dan sesuai dengan konteks lokal.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, Kementerian Desa PDTT, BKKBN, dan empat kabupaten di Yogyakarta, yaitu Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo.
Rencana ke depan, inisiatif ini akan diperluas ke semua kabupaten/kota di Indonesia. Ini untuk diintegrasikan secara menyeluruh dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran yang mendukung program percepatan penurunan stunting berbasis data. (*)
