KABARIKA.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta secara resmi mengumumkan penetapan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Anggota DPD RI Dapil Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, walau Pramono-Rano baru akan bertugas setelah nanti resmi dilantik Presiden, tetapi warga di Jakarta diminta mempelajari kembali visi misi dan program serta janji kampanye keduanya dan memberi dukungan agar kemajuan Jakarta semakin melesat.
“Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Mas Pramono dan Bang Rano yang telah ditetapkan DPRD sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030. Visi menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional serta kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan akan menghadapi lima tantangan utama yang harus segera diselesaikan. Kelima tantangan itu adalah transportasi publik, polusi dan lingkungan, penanganan banjir, pemerataan kesejahteraan, pemerintahan yang modern dan akuntabel. Kelima tantangan ini menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang untuk membawa Jakarta lebih cepat mencapai posisi sebagai kota global,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Untuk transportasi publik, pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, seperti Transjabodetabek, yang menghubungkan berbagai moda transportasi (MRT, LRT, TransJakarta, Minitrans, dan Angkot JakLingko) untuk memastikan konektivitas yang efisien antarwilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi sebuah keniscayaan.
Selain itu, program subsidi dan transportasi gratis terutama Angkot JakLingko harus semakin diperkuat untuk mempercepat masyarakat beralih ke transportasi umum.
Jakarta yang juga terdiri dari kepulauan juga membutuhkan pengembangan lebih lanjut transportasi umum laut untuk mengoptimalkan transportasi air sebagai alternatif, terutama bagi wilayah pesisir dan kepulauan.
Persoalan polusi dan lingkungan juga perlu ditangani dengan cepat dan tepat terutama dengan menambah RTH hingga mencapai 15-20 % dari total luas Jakarta dengan membangun taman kota, hutan kota, dan taman vertikal termasuk menanam pohon secara masif untuk meningkatkan kualitas udara dan menyediakan ruang publik bagi warga.
Penggunaan kendaraan listrik dengan memberikan insentif dan membangun infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian daya, serta menerapkan regulasi ketat terhadap emisi kendaraan bermotor juga harus dikuatkan.
Sementara itu, persoalan klasik yaitu banjir membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain revitalisasi waduk, dan peningkatan kapasitas sungai untuk mengendalikan banjir dan rob, sistem drainase vertikal bisa menjadi pilihan tepat.
Menerapkan drainase vertikal dan sumur resapan secara masif akan meningkatkan penyerapan air hujan dan mengurangi genangan.
Untuk pemerataan kesejahteraan, salah satu strategi yang efektif dan berkelanjutan adalah melalui jaminan pendidikan berkualitas bagi warga Jakarta terutama pendidikan tinggi.
Untuk itu, KJP dan KJMU hingga lulus kuliah, jangkauan dan besaran manfaatnya idealnya diperluas. Semakin banyak keluarga-keluarga di Jakarta melahirkan sarjana, semakin besar potensi keluarga tersebut meningkatkan taraf ekonominya.
Selain itu, pemerataan kesejahteraan juga bisa diraih dengan menyediakan pelatihan bersertifikat dan bursa kerja secara berkala di lokasi-lokasi yang dekat dengan masyarakat misalnya di lingkup kecamatan atau kelurahan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Terakhir yang juga perlu dipastikan, lanjut Fahira Idris adalah pemerintahan Jakarta yang modern dan akuntabel melalui tiga strategi utama yaitu digitalisasi layanan publik, transparansi anggaran dan peningkatan kapasitas Aparatur.
Digitalisasi layanan publik dengan mengintegrasikan layanan publik dalam satu aplikasi, seperti JAKI, untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah.
Sementara, transparansi anggaran dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran pemerintahan sesuai prioritas kebutuhan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Jakarta.
“Sedangkan peningkatan kapasitas aparatur yaitu menerapkan budaya kerja ASN yang cepat tanggap, fleksibel, dan efektif dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat melalui inovasi layanan 24/7 dan jaminan keamanan data digital,” pungkas Fahira Idris. (*)
Tag: Pramono Anung, Rano Karno, Gubernur Jakarta