KABARIKA.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum, transparan tanpa tebang pilih. Termasuk memperkuat sistem dan perangkatnya.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta.
Pertemuan tersebut difokuskan pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan.
Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.
“Perizinan yang tidak sah membuka celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, dampaknya merugikan negara dan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Kabinet, Rabu (15/1/2025).
Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut.
Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh turut serta dalam pertemuan tersebut. (*)