KABARIKA.ID, JAKARTA — Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) rencananya akan mulai digelar pekan kedua Februari 2025. Program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan benar-benar memanfaatkan PKG.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, PKG merupakan inisiatif yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Dengan manfaat yang besar, mulai dari mampu deteksi dini penyakit, mengurangi beban biaya pengobatan yang muaranya meningkatkan produktivitas masyarakat,

PKG harus berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Agar program PKG dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang maksimal, setidaknya ada tujuh catatan dan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Ketujuh rekomendasi tersebut yaitu meningkatkan sosialisasi program, optimalisasi infrastruktur kesehatan, pemanfaatan teknologi digital, koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, mekanisme jemput bola untuk wilayah terpencil, dan evaluasi berkala dan perbaikan layanan,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/1/2025).

Rekomendasi pertama yaitu meningkatkan sosialisasi program yang berfokus kepada diseminasi masif Petunjuk Teknis PKG yang diterbitkan Kementerian Kesehatan kepada semua pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), laboratorium kesehatan masyarakat, organisasi profesi, dan tentunya masyarakat luas.

Diseminasi ini penting agar ada keseragaman pemahaman terhadap program ini saat diimplementasikan di lapangan.

Kedua, optimalisasi infrastruktur kesehatan mengharuskan Pemerintah memastikan puskesmas dan klinik swasta yang terlibat memiliki peralatan dan tenaga medis yang cukup.

Kesiapan fasilitas kesehatan sangat penting, mengingat program ini menyasar semua lapisan masyarakat.

Ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Walau PKG ini sudah dirancang untuk menggunakan aplikasi SatuSehat untuk pendaftaran dan pencatatan hasil pemeriksaan, tetapi pemerintah perlu memastikan sistem ini dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Keempat, koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait menjadi sangat strategis. Ini karena, pelaksanaan PKG memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, dinas kesehatan daerah, serta pihak lain yang terlibat, agar distribusi layanan merata di seluruh Indonesia.

Kelima, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi keniscayaan mengingat jumlah masyarakat yang mengakses PKG dapat dipastikan melonjak.

Tenaga medis harus mendapatkan pelatihan tambahan dalam menangani lonjakan pasien serta meningkatkan kualitas layanan.

Keenam, mekanisme jemput bola untuk wilayah terpencil perlu menjadi opsi. Agar pemeriksaan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat di daerah terpencil, pemerintah perlu mengadakan layanan mobile clinic atau pemeriksaan kesehatan berbasis komunitas yang menjangkau kelompok masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.

“Terakhir, evaluasi berkala dan perbaikan layanan. Demi menjaga kualitas program ini, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PKG guna memastikan efektivitas program serta melakukan perbaikan jika ditemukan kendala di lapangan,” pungkasnya. (*)