Site icon KABARIKA

Mendagri Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan Penandatanganan Kerja Sama Pengawasan Perizinan Daerah Secara Daring

KABARIKA.ID, TAKALAR – Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Selasa (4/2/2025) secara daring, di Kabupaten Takalar, juga sekaligus menjadi momen penting dengan penandatanganan nota kesepakatan terkait Kerjasama dalam Pengawasan Perizinan Daerah yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menekan laju inflasi dan memastikan efektivitas kebijakan pengendalian harga di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya penguatan koordinasi dalam pengendalian inflasi, yang meliputi kelancaran distribusi barang, pengendalian harga, serta keselarasan kebijakan ekonomi daerah dengan strategi nasional.

Pengawasan perizinan daerah juga dinilai sebagai faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

“Koordinasi yang terus diperkuat sangat penting untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan optimal, dengan harga-harga yang terkendali dan distribusi barang yang tetap lancar,” ujar Tito.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, yang didampingi oleh Pj Bupati Takalar, Muhammad Hasbi, mengikuti rapat koordinasi ini secara daring melalui Zoom Meeting di Rumah Jabatan Bupati Takalar, yang turut dihadiri oleh Kepala OPD Pemprov Sulsel dan Forkopimda Kabupaten Takalar.

Dari sisi pengendalian inflasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel menunjukkan bahwa inflasi di Sulsel pada Januari 2025 tercatat terkendali. Inflasi bulan ke bulan (m-to-m) pada Januari 2025 terhadap Desember 2024 tercatat sebesar 0,75 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun (y-to-y) sebesar 0,10 persen.

Penurunan inflasi ini didorong oleh deflasi pada sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan komoditas utama deflasi seperti tarif listrik yang dipengaruhi kebijakan diskon 50 persen dari Menteri ESDM.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, yang turut mendampingi Pj Gubernur, menyampaikan bahwa langkah-langkah antisipasi akan terus dilaksanakan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Stok pangan dan ketersediaan kebutuhan pokok akan terus dipantau, dan beberapa langkah seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta monitoring harga tetap dijalankan. Selain itu, peningkatan produktivitas juga menjadi fokus utama melalui kegiatan seperti penanaman serentak yang turut dihadiri oleh Gubernur.

“Menjaga ketersediaan pangan sangat penting, dan peningkatan produksi juga harus diperhatikan. Ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengantisipasi lonjakan harga selama periode Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Arsjad. (*)

 

Exit mobile version