KABARIKA.ID – Indonesia kembali diperhadapkan ancaman ekonomi setelah kebijakan tarif impor dari Washington.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengumumkan kebijakan tarif impor yang berpotensi mengguncang pasar global, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa terdampak besar.
Jika Trump benar-benar menerapkan tarif 25 persen untuk barang-barang otomotif yang dirakit di luar AS, dampaknya terhadap ekspor Indonesia akan rumit.
Namun ancaman itu lebih dari sekadar masalah perdagangan. Dilansir metrotv, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, ekonomi Indonesia saat ini justru lebih rentan terhadap guncangan dari AS dibandingkan dari Tiongkok, yang selama ini dianggap sebagai faktor utama ketidakstabilan global.
“Setiap satu persen penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika akan berdampak 0,08 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai perbandingan, dampak dari Tiongkok hanya 0,05 persen,” ungkap Bhima, Rabu, 2 April 2025.
Kondisi tersebut menunjukkan Indonesia memiliki ketergantungan besar terhadap pasar AS, terutama di sektor otomotif dan elektronik.
“Setahun itu rata-rata Rp4,6 triliun nilai ekspor kendaraan bermotor dan suku cadangnya ke AS. Barang-barang elektronik juga menjadi ekspor nomor satu kita ke sana,” jelas Bhima.
Jika ekspor ke AS terpukul, rantai dampaknya bisa panjang-mulai dari industri manufaktur dalam negeri, nilai tukar rupiah, hingga kepercayaan investor global terhadap Indonesia.
Bukan hanya perdagangan yang berisiko terganggu, tetapi juga stabilitas pasar keuangan Indonesia. Jika ekonomi AS melambat akibat perang dagang yang semakin luas, investor global cenderung menarik dananya dari negara berkembang seperti Indonesia.
“Investor akan lebih berhati-hati berinvestasi di pasar saham dan aset negara berkembang. Mereka cenderung menyimpan dana di instrumen yang lebih aman sampai ada kepastian tentang dampak tarif ini,” kata Bhima.
Situasi ini bisa semakin memperburuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Jika aliran modal keluar meningkat, pelemahan rupiah bisa terjadi lebih cepat, dan itu berisiko menaikkan biaya impor serta mendorong inflasi.
Intervensi BI jaga stabilitas rupiah
Bhima menilai, Pemerintah Indonesia tidak bisa berdiam diri menghadapi ancaman tersebut. Langkah mitigasi harus segera dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekonomi nasional.
Pertama, Bank Indonesia harus siap melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah.
“Cadangan devisa kita masih di atas USD150 miliar, jadi seharusnya Bank Indonesia bisa cepat mengintervensi agar rupiah tidak terus melemah,” pinta dia.
Kedua, diversifikasi pasar ekspor menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. “Kita harus mulai mengalihkan ekspor ke pasar alternatif seperti Timur Tengah dan ASEAN yang masih prospektif,” tegas Bhima.
Di saat yang sama, Indonesia juga harus waspada terhadap potensi banjir impor dari negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam, yang juga mencari pasar baru akibat kebijakan tarif AS.
“Kita harus segera merevisi Permendag 8/2024 untuk melindungi pasar domestik dari serbuan barang impor murah, termasuk yang menggunakan praktik dumping,” kata Bhima.
Selain itu, pemerintah harus segera menyiapkan insentif bagi industri yang terdampak agar gelombang PHK bisa dicegah.
“Industri otomotif, alas kaki, dan pakaian jadi bisa terpukul. Insentif fiskal seperti diskon tarif listrik dan diskon suku bunga harus segera diberikan. Selain itu, daya beli masyarakat di dalam negeri juga harus dipulihkan agar produk yang tidak terserap ekspor bisa dialihkan ke pasar domestik,” pungkas Bhima. (*)