KABARIKA.ID, MAKASSAR – Perebutan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel mulai memanas. Sejumlah tokoh mulai menghitung peluang. Salah satu nama yang santer disebut adalah Munafri Arifuddin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Wali Kota Makassar itu belum mengambil keputusan final. Ia menegaskan bahwa dukungan mayoritas menjadi faktor utama sebelum ia melangkah lebih jauh.

Ketua DPD II Partai Golkar Makassar itu tengah mempersiapkan langkah strategis untuk maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Namun, keputusan finalnya masih bergantung pada restu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan dukungan mayoritas DPD II di kabupaten/kota se-Sulsel.

“Pada intinya sebagai kader Golkar saya siap. Hanya saja, setiap calon harus mengikuti aturan yang ditetapkan DPD I. Kita menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk melihat siapa yang memenuhi syarat dari DPP Golkar,” ungkap Munafri, Selasa (8/4/2025).

Wali Kota Makassar itu menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti arahan DPP Golkar. Jika ada perintah resmi, ia siap menjalankan keputusan tanpa ragu.

Munafri menekankan bahwa pencalonannya tidak didasarkan pada ambisi pribadi, melainkan pada peta dukungan di daerah.

“Kalau perintah DPP, kita langsung jalan. Juga harus bicara dulu dengan DPD II yang lain untuk memastikan apakah mereka bisa mendukung atau tidak,” jelasnya.

Ketua IKA FH Unhas itu mengaku belum terburu-buru mengambil langkah sebelum memastikan dukungan dari mayoritas pemilik suara.

“Kita baru mau mencari dukungan. Kalau tidak ada yang mendukung, percuma juga. Kalau didukung DPD II, kita maju terus,” jelasnya.

Menurut Munafri, peluang politik harus dibaca dengan cermat. Jika mayoritas DPD II memberikan dukungan, peluangnya untuk maju semakin besar. Namun, jika dukungan hanya datang dari segelintir daerah, ia tidak segan untuk mundur.

“Kalau 20 dari 24 kabupaten/kota mendukung, maka kita punya kesempatan besar. Tapi kalau hanya tiga yang mendukung sementara kandidat lain sudah didukung 20 daerah, ya tentu kita mundur,” tegasnya.

Selain itu, Munafri juga mempertimbangkan dampak pencalonannya terhadap tugasnya sebagai Wali Kota Makassar. Ia menekankan bahwa menjadi Ketua DPD I Golkar Sulsel harus selaras dengan tanggung jawabnya dalam pemerintahan.

“Kami harus melihat apakah ini bisa membantu tugas-tugas pemerintahan atau justru membagi fokus. Kalau tidak mengganggu, tentu akan kita pertimbangkan,” tambahnya.

Munafri mengakui bahwa sejauh ini sudah ada komunikasi informal dengan beberapa pihak terkait pencalonannya.

Namun, keputusan akhir baru akan diambil setelah Lebaran, dengan mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk peta dukungan dan arahan dari DPP.

“Dengan pendekatan yang penuh perhitungan, kami menunjukkan bahwa tidak hanya mengandalkan ambisi, tetapi juga strategi matang dan dukungan kuat untuk menentukan langkah politiknya di Musda Golkar Sulsel,” tuturnya.

Munafri mengungkapkan bahwa komunikasi dengan DPD II masih berlangsung guna memastikan apakah pencalonannya mendapat dukungan yang cukup kuat.

“Kita tidak bisa asal maju. Harus bicara dulu dengan DPD II yang lain, memastikan apakah saya bisa didukung atau tidak. Kalau didukung, kita maju terus,” katanya.

Ia juga mengakui telah melakukan komunikasi informal dengan beberapa tokoh, termasuk Ilham Arief Sirajuddin (IAS), yang dikabarkan berpotensi maju dalam bursa Ketua DPD I Golkar Sulsel.

“Saya sempat bicara dengan Pak IAS, dia bilang berencana mau maju. Saya jawab, saya tinggal menunggu keputusan DPP. Kalau DPP bilang maju, ya kita maju,” katanya.

Sejumlah nama mulai menguat dan diprediksi akan ikut dalam perebutan kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Meski belum ada jadwal musyawarah daerah (Musda) tetap, namun diperkirakan DPD I Partai Golkar akan menggelar musda pertengahan tahun 2025.

Saat ini, Golkar Sulsel dipimpin Taufan Pawe, anggota DPR RI komisi II dari Daerah Pemilihan 2 Sulsel. Beberapa nama yang muncul ialah Munafri Arifuddin (Ketua Golkar Makassar) Patahudding (Ketua Golkar Luwu), Adnan Purichta Ichsan (Bupati Gowa) dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) tokoh senior Golkar. (*)