KABARIKA.ID, JAKARTA – Pupuk memainkan peran besar dalam dunia pertanian, karena menyumbang hingga 62% terhadap produktivitas hasil tani. Dengan peran sepenting ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai penanggung jawab distribusi pupuk bersubsidi punya tugas besar: memastikan pupuk selalu tersedia dan harganya tetap terjangkau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang mendorong tercapainya swasembada pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyebutkan perusahaan memiliki kapasitas produksi hingga 14,5 juta ton pupuk per tahun. Dari jumlah itu, sebanyak 9,55 juta ton dialokasikan sebagai pupuk bersubsidi untuk tahun 2025.
“Kalau soal ketersediaan, kita aman. Hingga Mei 2025, sudah lebih dari 3 juta ton pupuk disalurkan. Di gudang, masih ada stok sekitar 2 juta ton—1,4 juta ton pupuk bersubsidi dan 600 ribu ton pupuk nonsubsidi,” jelas Rahmad kepada wartawan Senin 9 Juni 2025.
Stok pupuk tersebut telah tersebar di 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia dan siap ditebus oleh petani yang memenuhi syarat.
Untuk menjaga agar pupuk selalu tersedia tepat waktu, Pupuk Indonesia juga memanfaatkan teknologi digital. Salah satunya lewat aplikasi i-Pubers, yang sudah digunakan di seluruh kios pupuk bersubsidi.
Dengan aplikasi ini, petani bisa melihat jatah pupuk mereka, berapa yang sudah ditebus, dan sisa yang masih bisa diambil. Bahkan, Pupuk Indonesia bisa memantau penebusan pupuk secara real-time lewat command center mereka—bukan cuma data angka, tapi juga data visual.
“Jadi kami bisa memastikan pupuk benar-benar tersedia, tidak cuma di gudang pusat, tapi juga sudah tersebar merata lewat jaringan penjualan kami,” lanjutnya.
Selain itu, Pemerintah juga mempermudah penyaluran pupuk lewat penyederhanaan aturan melalui Perpres No. 6 Tahun 2025. Sebelumnya, meski pupuk tersedia, distribusinya sering tersendat karena regulasi yang terlalu banyak.
Rahmad mengapresiasi dukungan dari berbagai kementerian—seperti Kemenko Pangan, Kementan, Kementerian BUMN, dan lainnya—yang turut menyukseskan kebijakan ini.
“Untuk pertama kalinya, mulai pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2025, semua petani di Indonesia bisa langsung menebus pupuk bersubsidi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Rahmad dengan bangga.
Sementara dari sisi keterjangkauan harga, Pupuk Indonesia juga aktif meningkatkan efisiensi produksi.
Salah satu contohnya adalah proyek di Pusri Palembang, di mana satu pabrik baru dibangun untuk menggantikan dua pabrik lama. Hasilnya, perusahaan bisa menghemat hingga Rp1,5 triliun per tahun.
“Bukan berarti karena ada subsidi lalu soal harga hanya jadi tanggung jawab pemerintah. Kami juga punya tanggung jawab untuk memproduksi pupuk dengan cara yang lebih efisien,” tutup Rahmad.
