KABARIKA.ID, MAKASSAR – Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai kompas pembangunan lima tahun ke depan dan sekaligus merupakan pengejawantahan janji politik kepala daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, resmi memulai langkah besar mereka dengan memaparkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029 dalam Rapat Paripurna keempat DPRD Makassar pada Rabu, 11 Juni 2025.
RPJMD pasangan Munafri-Aliyah yang tertuang dalam 50 Program Strategis MULIA ( Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan).
Munafri menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud nyata dari aspirasi dan amanat rakyat yang diterjemahkan dalam program pembangunan yang terencana, terukur, dan terintegrasi.
Visi besar yang diusung dalam RPJMD ini selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan visi jangka panjang daerah, yaitu Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Makassar harus memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM), partisipasi seluruh lapisan masyarakat, keamanan sosial, serta kelestarian lingkungan hidup.
Untuk menggerakkan visi tersebut, pasangan Munafri-Aliyah merumuskan tujuh misi strategis, yang meliputi peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar, pemerataan infrastruktur dan tata ruang kota yang adil, pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata, tata kelola pemerintahan dan ketertiban umum yang baik, akses layanan yang inklusif untuk perempuan, anak, disabilitas, dan pemuda, serta pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Tidak hanya itu, Munafri juga memaparkan tujuh program prioritas unggulan yang siap mengubah wajah Makassar.
“Program-program tersebut meliputi pembangunan stadion bertaraf internasional sebagai ikon fasilitas olahraga dan pemantik ekonomi kawasan, Makassar Creative Hub sebagai wadah pengembangan keterampilan generasi muda dan industri kreatif, serta Makassar Super App untuk digitalisasi layanan publik secara terpadu, cepat, dan transparan,” urai Munafri.
Selain itu, ada instalasi air bersih gratis untuk memperluas akses air bersih secara merata ke seluruh pelosok kota, seragam dan perlengkapan sekolah gratis yang didukung oleh pemberdayaan UMKM lokal, pembebasan iuran sampah bagi masyarakat prasejahtera untuk mengurangi beban hidup dan mewujudkan keadilan sosial, serta perluasan jaminan sosial sebagai proteksi hak dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Ini bukan sekadar program, tapi perwujudan nyata dari komitmen kami kepada rakyat,” ungkap Munafri, yang juga merupakan politisi Partai Golkar.
Dokumen RPJMD ini memuat 12 tujuan, 25 sasaran, dan 50 indikator kinerja utama (IKU) yang akan menjadi pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar. Munafri menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program, serta kolaborasi erat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
“Pembangunan Makassar menghadapi tantangan serius: urbanisasi, pertumbuhan penduduk, hingga perubahan iklim. Solusi kita harus inovatif dan kolaboratif,” ujarnya.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Pemkot Makassar berkomitmen untuk melakukan pemantauan berkala dan menyampaikan laporan terbuka kepada masyarakat. “RPJMD ini harus jadi kompas pembangunan yang konkret dan terukur. Di akhir masa jabatan, masyarakat harus merasakan perubahan yang nyata,” tutup Munafri. (*)