KABARIKA.ID, MAKASSAR — Pemerintah terus mendorong transformasi pendidikan vokasi dengan memperkuat keterkaitan langsung antara kampus dan industri. Salah satu langkah nyata adalah pengembangan model kerja sama University to University to Business (U2U2B), di mana setidaknya 30% kurikulum vokasi diarahkan langsung ke dunia industri.
Langkah ini diperkuat dengan peresmian ASEAN-China Center of Excellence for Metallurgy and Marine Resources di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar.
Pusat unggulan tersebut diharapkan menjadi episentrum kolaborasi antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang metalurgi dan maritim, yang sangat relevan dengan kebutuhan industri kawasan.
“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan vokasi di Indonesia tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga tenaga kerja terampil yang benar-benar dibutuhkan industri,” ujar Prof. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, saat meresmikan pusat unggulan tersebut, Senin (7/7/2025).
Menurut Prof. Stella, salah satu strategi kunci adalah dengan mendorong minimal 30% dari kurikulum vokasi dilakukan langsung di lingkungan industri, bukan hanya dalam bentuk praktik kerja, tetapi kolaborasi penuh dalam penyusunan materi, evaluasi, hingga penyediaan teknologi.
Model ini juga didukung kerja sama internasional, salah satunya melalui program TIVET (Technical and Vocational Education and Training) yang menjembatani hubungan antara universitas di Indonesia dan Tiongkok.
Industri Tiongkok yang telah memiliki kemitraan dengan universitas di negaranya akan dihubungkan dengan universitas di Indonesia, menciptakan sinergi yang disebut U2U2B.
“Industri tidak hanya terlibat sebagai pengguna lulusan, tetapi sebagai bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Sebagian besar dana dalam program ini pun akan ditanggung industri, dengan imbal balik tenaga kerja terlatih,” tambahnya.
Di sisi lain, untuk mendukung penguatan riset terapan, Kementerian Pendidikan Tinggi juga telah memperoleh tambahan dana riset sebesar Rp1,8 triliun dari LPDP, yang akan segera diluncurkan. Dana ini difokuskan untuk tiga bidang utama: ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi komoditas.
“Strategi kami adalah menjadikan riset sebagai solusi strategis untuk kebutuhan nasional dan daerah, sekaligus menjawab tantangan industri. Dana riset kini akan diarahkan lebih presisi, bukan sekadar mendanai, tetapi menjawab kebutuhan nyata,” jelas Prof. Stella.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun tiga nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Tiongkok, salah satunya khusus di bidang vokasi dan industri. Payung hukum ini akan memperkuat kerja sama antarnegara dalam pengembangan vokasi berbasis kebutuhan dunia kerja global.
Sementara itu, Rektor UNHAS, Prof. Jamaluddin Jompa, menyambut baik langkah ini dan menegaskan bahwa hadirnya Pusat Unggulan ASEAN-Tiongkok di UNHAS menjadi bentuk kepercayaan atas kapasitas UNHAS dalam riset dan pengembangan sumber daya maritim dan metalurgi.
“UNHAS punya kekuatan akademik dan geografis yang strategis di bidang maritim dan sumber daya alam. Pusat ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerja berbasis sains,” ujarnya.
Ia juga berharap, kehadiran pemerintah pusat melalui Wamen dapat memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dengan potensi lokal, terutama dalam mendorong hilirisasi dan pengembangan SDM unggul di sektor-sektor prioritas. (*)