KABARIKA.ID, LONDON — Para politisi meminta kejelasan pemerintah Inggris mengenai ekspor senjata ke Israel, mengingat adanya lonjakan ekspor senjata setelah penangguhan izin ekspor pada September 2024 lalu.
Hampir 60 anggota parlemen dan bangsawan Inggris telah menyerukan embargo penuh terhadap ekspor senjata ke Israel.
Mereka juga meminta agar pemerintah Inggris lebih transparan tentang lisensi yang diberikannya untuk ekspor peralatan militer.
Tuntutan mereka tertuang dalam surat tertanggal 18 Juli, yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy dan Menteri Bisnis Jonathan Reynolds.
Surat tersebut muncul saat Lammy memperingatkan Israel tentang sanksi lebih lanjut jika tidak mencapai gencatan senjata di Gaza.
Inggris bergabung dengan 28 negara lainnya, termasuk Australia, Kanada, dan Prancis, untuk mengutuk Israel karena dinilai telah merampas “martabat manusia” dari warga Palestina, dan mendesak pemerintah Israel untuk segera mencabut pembatasan aliran bantuan kemanusiaa.
“Kami telah mengumumkan serangkaian sanksi selama beberapa bulan terakhir,” kata Lammy, pada Selasa (22/07/2025).
Pemerintah Inggris akan menjatuhkan sanksi tambahan kepada Israel jika pemerintahan PM Netanyahu tidak mengambil kebijakan yang bisa menyelamatkan warga sipil Gaza.
“Jelas akan ada lebih banyak lagi, dan kami akan terus mempertimbangkan semua opsi tersebut jika kami tidak melihat perubahan perilaku dan penderitaan yang kami saksikan berakhir,” tambah Lammy.
Mereka yang menandatangani surat tersebut, termasuk Zarah Sultana, John McDonnell, dan Jeremy Corbyn, mengatakan bahwa pemerintah Inggris harus segera mengakhiri semua ekspor senjata ke Israel atau berisiko terlibat dalam genosida.
“Komponen-komponen jet tempur yang digunakan Israel untuk menghancurkan Gaza adalah 15 persen buatan Inggris, kita tidak bisa menyembunyikannya,” ujar anggota parlemen dari Partai Buruh, Steve Witherden, yang menyusun surat tersebut.
Menurut Witherden, tanpa lisensi ekspor senjata Inggris, jet-jet ini tidak bisa terbang, mereka tidak bisa menjatuhkan bom.
Menunggu Jawaban Pemerintah
Surat anggota parlemen tersebut dilayangkan menyusul perdebatan penundaan bulan lalu yang menandai pertama kalinya lisensi ekspor senjata ke Israel diperdebatkan di Parlemen, sejak sebelum serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Para anggota parlemen dan bangsawan meminta kejelasan tentang data ekspor senjata Inggris ke Israel pada tahun 2024, yang dirilis oleh Unit Kontrol Gabungan Ekspor (ECJU).
ECJU adalah badan lintas departemen yang mengawasi perizinan ekspor Inggris untuk barang-barang peralatan militer.
Selama debat bulan lalu, Menteri Perdagangan Douglas Alexander mengatakan mayoritas dari lisensi ekspor militer senilai £142 juta (sekitar Rp 3,2 triliun) yang disetujui pada tahun 2024 ke Israel, adalah untuk komponen yang akan diekspor kembali ke negara ketiga, termasuk sekutu NATO.
Namun surat itu mengatakan bahwa data ECJU menunjukkan bahwa dari £141,6 juta lisensi ekspor individu standar untuk barang-barang militer yang dikeluarkan pada tahun 2024, lebih dari separuh nilai yang disetujui tampaknya ditujukan untuk penggunaan langsung di Israel.
“Bisakah pemerintah mengklarifikasi bagaimana data ini sesuai dengan klaim menteri bahwa mayoritas lisensi ini ditujukan untuk ekspor ulang?” tanya anggota parlemen dalam surat yang dilayangkan itu.
Alexander juga mengatakan bahwa lebih dari £120 juta, atau sekitar 85 persen dari total nilai lisensi ekspor militer ke Israel tahun lalu, adalah untuk komponen-komponen yang mendukung ekspor barang-barang militer dari perusahaan-perusahaan Israel ke satu program untuk sekutu NATO.
Para anggota parlemen dan bangsawan telah meminta pemerintah Inggris untuk mengklarifikasi sekutu NATO mana yang terlibat, nama dan sifat program tersebut, dan kapan program itu dibuat.
Ekspor senjata Inggris yang disetujui ke Israel meroket di bawah Partai Buruh, menurut data yang tersedia.
Anggota parlemen dan bangsawan itu juga meminta kejelasan tentang lonjakan lisensi individu, dengan total £127,6 juta dan sebagian besar untuk radar militer dan sistem penargetan yang dikeluarkan antara Oktober dan Desember 2024.
Pemerintah partai Buruh yang baru terpilih mengumumkan penangguhan sekitar 30 lisensi senjata ke Israel.
Witherden mengatakan bahwa seruan berulang kali kepada pemerintah agar ada transparansi lebih besar mengenai ekspor senjata ke Israel, sejauh ini tidak dijawab.
“Hal minimum yang bisa kita lakukan adalah sepenuhnya jujur tentang apa yang kita kirim ke negara yang terlibat dalam pembantaian warga sipil tanpa pandang bulu,” tandas Witherden.
Bulan lalu, Pengadilan Tinggi Inggris menolak gugatan yang diajukan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia yang berupaya menghentikan ekspor suku cadang jet tempur F-35 buatan Inggris secara tidak langsung ke Israel, melalui kumpulan pasokan global, setelah perdebatan hukum selama 20 bulan.
Dalam putusannya, para hakim mengatakan mereka menemukan bahwa masalah tersebut merupakan masalah eksekutif yang bertanggung jawab secara demokratis kepada Parlemen, dan pada akhirnya kepada pemilih, bukan ke pengadilan. (rus)