KABARIKA.ID, MAKASSAR – Lembaga Hikmah dan Kebujakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengambil inisiatif untuk menyumbangkan pemikiran dalam reformasi sistem pemilu Indonesia.
Melalui forum “Tudang Sipulung”, mereka memperkenalkan konsep “Wasathiyah Electoral Reform” yang digadang-gadang sebagai sistem pemilu jalan tengah yang lebih manusiawi, dengan menghadirkan akademisi dan anggota DPR RI sebagai pembicara.
Dalam upaya menyumbangkan pemikiran untuk pembaharuan demokrasi di Indonesia, LHKP Muhammadiyah Sulsel menggelar Tudang Sipulung Wasathiyah Electoral Reform di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, Sabtu (25/10/2025).
Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Dr. Phil. Ridho Alhamdi yang menjadi penggagas sistem ini, memaparkan bahwa Wasathiyah Electoral Reform adalah konvergensi atau perpaduan antara sistem terbuka dan sistem tertutup.
“Moderat List Proporsional Representasi ini adalah jalan tengah untuk menyelaraskan kekuatan partai dan kekuatan caleg. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kompetisi tidak sehat antar-caleg sekaligus menjaga elektabilitas partai,” jelas Ridho.
Ia juga memberikan simulasi nyata penghitungan suara dan perolehan kursi dalam sistem baru ini. Dengan menjelaskan salah satu mekanisme utamanya, yaitu seorang caleg yang suaranya secara personal melebihi suara partainya akan otomatis terpilih jika partainya meraih kursi di Dapil tersebut.
“Sebaliknya, jika suara partai lebih tinggi dari pada suara yang diperoleh caleg, maka penentuan peraih kursi akan didasarkan pada nomor urut yang ditetapkan partai,” tambahnya.
Acara ini diperkaya dengan pandangan kritis dari para akademisi seperti Dr. Adi Suryadi Culla, Prof. Rahmat Muhammad, dan Prof. Dr. Syarifuddin Jurdi. Diskusi akademis ini bertujuan menguji kelayakan dan menyempurnakan konsep sistem pemilu baru tersebut.
Menurut Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sulsel, Dr. Basti Tetteng, Tudang Sipulung sengaja digelar untuk menawarkan solusi atas kegelisahan terhadap sistem pemilu yang ada.
“Kami percaya demokrasi butuh inovasi. Kami menawarkan sistem pemilu yang tidak hanya adil, tetapi juga lebih manusiawi dengan meminimalisir friksi internal partai,” ujarnya.
Menambah bobot diskusi, dua anggota DPR RI hadir sebagai narasumber pada sesi kedua, yaitu Taufan Pawe dari Fraksi Partai Golkar dan Syamsu Rizal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif praktis dari lapangan tentang peluang dan tantangan penerapan sistem pemilu “jalan tengah” ini dalam kebijakan politik nasional.
Antusiasme peserta terlihat dari sesi tanya jawab yang berlangsung hidup. Banyak peserta yang mempertanyakan detail teknis implementasi sistem baru ini, serta prospeknya untuk bisa diadopsi oleh pemerintah dan DPR.
LHKP Muhammadiyah berencana untuk menyusun naskah akademik dan proposal lengkap mengenai sistem Wasathiyah Electoral Reform ini untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk KPU dan DPR.
“Ini adalah sumbangsih pemikiran nyata Muhammadiyah, yang dimulai dari Sulsel, untuk bangsa ini. Kami ingin membangun diskusi yang sehat dan konstruktif untuk menemukan format terbaik sistem pemilu Indonesia ke depan,” tutup Dr. Basti Tetteng. (*)