KABARIKA.ID, MAKASSAR – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menggelar rapat pleno yang berlangsung dinamis di Makassar, Minggu (15/2/2026).
Suasana kebersamaan dan agenda strategis membangun ekonomi kerakyatan mewarnai jalannya sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
Dalam laporannya di hadapan jajaran pengurus dan Dewan Kehormatan, Akbar Himawan membeberkan pencapaian monumental organisasi. Ia menegaskan komitmen HIPMI untuk hadir di seluruh penjuru negeri, meskipun harus menembus tantangan berat.
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah suksesnya konsolidasi organisasi di 38 provinsi, termasuk empat provinsi baru hasil pemekaran di Papua.
“Kami telah melaksanakan konsolidasi di Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya,” lapor Akbar.
Namun, di balik kesuksesan tersebut, ada cerita heroik yang diungkapkannya. Akbar menceritakan tantangan berat saat menjalankan amanat Musyawarah Nasional (Munas) di Solo. Tantangan terbesar datang saat konsolidasi di Papua Pegunungan.
“Agak mudah Pak Ketum, soalnya dengan handicap yang masing-masing berbeda. Begitu kami mendarat di Papua Pegunungan, besoknya pesawat yang landing di sana, pilot-pilotnya ditembak OPM. Untung saya naik pesawat yang sudah terbang kembali ke Jakarta,” ungkapnya.
Keberanian para pengurus HIPMI dinilai sebagai bentuk nyata pengabdian untuk mempersatukan potensi ekonomi anak bangsa, dari Sabang hingga Merauke, termasuk di wilayah-wilayah yang penuh dinamika.
Tidak hanya soal konsolidasi organisasi, pidato Akbar Himawan juga menyoroti isu nasional yang mendesak, yaitu degradasi kelas menengah Indonesia.
Ia melaporkan hasil diskusi panjang dengan para ketua umum daerah hingga larut malam yang menyimpulkan adanya tekanan ekonomi pada kelompok usaha menengah.
“Kita tahu bersama bahwa realitanya kelas menengah kita mengalami declining ataupun degradasi. Dari 21% menjadi 17% dan terus menurun,” paparnya.
Menurutnya, program afirmasi pemerintah selama ini lebih banyak dinikmati oleh usaha mikro dan kecil, seperti insentif PPh 0,5 persen dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sementara, pengusaha di level menengah yang menjadi anggota HIPMI belum merasakan intervensi serupa.
Merespons hal tersebut, HIPMI mengusulkan terobosan baru kepada pemerintah. Mereka meminta adanya skema kredit khusus untuk kelas usaha menengah dengan plafon yang lebih besar, yaitu berkisar 20 miliar hingga 50 miliar rupiah.
“Kalau KUR itu untuk UMKM, menengah tidak pernah merasakan manfaat. Kami mengusulkan ada kredit untuk usaha kelas menengah dengan kapasitas 20-50 miliar. Ini adalah bentuk keberpihakan nyata agar supply, demand, dan daya beli kita terjaga,” tegasnya.
Meski menyuarakan keresahan, HIPMI mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Menteri Sekretaris Daerah (SDM), yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Namun, mereka masih menunggu realisasi agar keberpihakan tersebut benar-benar menyentuh seluruh lapisan UMKM, termasuk para pengusaha muda.
“Momentum rapat pleno hari ini kami harapkan bisa melahirkan ide dan gagasan yang akan kami serahkan kepada pemerintah. Kita semua ingin keluar dari middle income trap dan mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo,” pungkas Akbar Himawan.
Rapat pleno di Makassar ini pun menjadi penegas bahwa HIPMI siap menjadi mitra strategis pemerintah, tidak hanya dalam konsolidasi organisasi hingga ke daerah terluar, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan pengusaha tanah air. (*)