KABARIKA.ID, MAKASSAR – Setiap hari, tidak sedikit makanan yang masih layak konsumsi berakhir menjadi sampah. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses pangan yang cukup dan bergizi.
Kontradiksi inilah yang mendorong semakin kuatnya Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan pangan berlebih dapat dimanfaatkan sebelum berakhir di tempat sampah.
Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendorong GSP. Menurutnya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh sinergi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pangan.
“Penanganan sisa pangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat agar pangan berlebih yang masih layak konsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Nita dikutip pada Senin (22/6/2026).
Nita memaparkan lima strategi utama yang terus didorong Bapanas, yakni penguatan konsepsi dan kerangka kerja penyelamatan pangan, penguatan kebijakan, implementasi aksi penyelamatan pangan, pengembangan kolaborasi multipihak, serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Nita, komitmen pemerintah daerah terhadap penyelamatan pangan terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini tercatat 17 provinsi dan 54 kabupaten/kota telah memiliki instruksi maupun surat edaran kepala daerah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan selamatkan pangan, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang aktif melakukan pelaporan kegiatan penyelamatan pangan melalui platform Stop Boros Pangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat data sekaligus mengukur dampak program penyelamatan pangan yang dilakukan di daerah.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan gerakan penyelamatan pangan, Sulawesi Selatan pada tahun 2026 menjadi salah satu daerah penerima manfaat mobil penyelamatan pangan.
“Kami harap fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kerja sama dengan sektor swasta maupun komunitas sehingga semakin banyak pangan berlebih yang dapat diselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat,” kata Nita.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra, mengatakan keberhasilan penyelamatan pangan memerlukan sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Karena itu, pihaknya menggandeng berbagai mitra seperti Baznas, PHRI, dan IHGMA dalam menjalankan program penyelamatan pangan di Sulawesi Selatan.
“Kolaborasi menjadi kunci dalam penyelamatan pangan. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pangan surplus yang masih aman dan layak konsumsi dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi potensi pemborosan pangan,” ujar Kemal.
Ia menambahkan, aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam setiap proses penyelamatan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan memiliki fasilitas mobil dan laboratorium keamanan pangan serta cold storage yang dapat dimanfaatkan bersama mitra perhotelan dan restoran untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum didistribusikan.
“Kami juga membuka ruang kerja sama dengan mitra hotel, restoran, maupun komunitas untuk memanfaatkan fasilitas yang kami miliki. Keamanan pangan harus menjadi prioritas agar proses penyelamatan pangan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari masyarakat. Wakil Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Sulawesi Selatan, Suzana, mengatakan pihaknya telah menjalankan kampanye penyelamatan pangan selama lima tahun terakhir melalui program Ego to Eco dengan tagline ‘Makan Habis Tanpa Sisa’ dan ‘Cegah Sebelum Menjadi Sampah’.
“Melalui pemasangan poster di hotel, restoran, kafe, dan kini juga di wihara-wihara, kami terus mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi pangan. Pencegahan harus dilakukan sebelum pangan berakhir menjadi sampah,” ujar Suzana.
Menurut dia, keterlibatan komunitas keagamaan merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran bersama bahwa penyelamatan pangan adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. (*)