KABARIKA.ID, JAKARTA– Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menjaga Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang dinilai berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di berbagai daerah. Kebijakan penyerapan gabah tersebut dinilai menjadi salah satu terobosan paling nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian keuntungan bagi petani.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara jajaran ADKASI dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Ketua Umum ADKASI sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, mengatakan berbagai laporan dari daerah menunjukkan bahwa petani saat ini merasakan perubahan yang signifikan sejak pemerintah memperkuat kebijakan harga gabah, penyederhanaan pupuk bersubsidi, serta berbagai program peningkatan produksi pertanian.
“Kami datang bukan hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memberikan apresiasi. Dari hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang dihadiri 10 provinsi, kami memperoleh banyak laporan positif mengenai sektor pertanian. Kami melihat langsung bahwa kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani,” ujarnya.
Menurut Siswanto, keberhasilan pemerintah menjaga HPP gabah pada level Rp6.500 per kilogram telah menciptakan keseimbangan yang baik antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Menurut kami, keseimbangan ini perlu terus dipertahankan,” katanya.
Selain kebijakan harga gabah, ADKASI juga mengapresiasi reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang kini dinilai semakin mudah diakses petani dengan harga yang lebih terjangkau.
“Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk sekarang benar-benar lebih mudah didapat dan harganya lebih murah. Yang paling penting, kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan sampai ke lapangan. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.
ADKASI menilai berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap sektor pertanian. Di berbagai daerah, minat generasi muda untuk kembali bertani mulai meningkat karena sektor pertanian dinilai semakin menjanjikan secara ekonomi.
“Kami melihat geliat pertanian sangat berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Banyak anak muda mulai tertarik kembali bertani karena mereka melihat ada harapan dan keuntungan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah telah memberikan optimisme baru bagi sektor pertanian nasional,” kata Siswanto.
Selain memberikan apresiasi terhadap keberhasilan program pertanian, ADKASI juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, termasuk pengembangan komoditas strategis seperti tebu, peternakan, dan kelapa sawit. Menurut Siswanto, forum dialog yang dibangun Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah sangat membantu dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
“Kami berterima kasih karena Menteri Pertanian telah memberikan ruang dialog yang sangat baik bagi para pimpinan DPRD kabupaten se-Indonesia. Ini penting agar kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat berjalan seiring dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
ADKASI juga mengapresiasi dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga mulai mendorong tumbuhnya minat masyarakat terhadap usaha peternakan sebagai sumber pendapatan baru.
Menanggapi apresiasi dan berbagai masukan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk menjaga harga gabah tetap menguntungkan petani, memperkuat distribusi pupuk, serta meningkatkan produksi pangan nasional.
“Terima kasih atas dukungan dan masukan dari ADKASI. Semua aspirasi akan kami tindak lanjuti bersama jajaran. Program ketahanan pangan tidak bisa dikerjakan pemerintah pusat sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, DPRD, petani, dan pelaku usaha. Kalau kita bergerak bersama, saya optimistis swasembada pangan dapat kita wujudkan sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” kata Mentan Amran.
Menurut Mentan Amran, keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi yang lebih rendah, serta akses yang lebih mudah terhadap berbagai sarana produksi. (*)