KABARIKA.ID, KENDARI-– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia lebih aktif menggelar pasar murah sebagai salah satu langkah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat meninjau kegiatan pasar murah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menurut Zulhas, pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran yang tersedia, termasuk anggaran tidak terduga, untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Tolong diperbanyak pasar murah, Pak. Ada anggaran tidak terduga dari gubernur, dari bupati, wali kota, itu buat rakyat penting sekali,” kata Zulkifli Hasan.
Ia menilai kebijakan tersebut penting karena perubahan harga komoditas pangan, meski hanya sekitar Rp1.000, dapat memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Karena itu, subsidi kecil melalui kegiatan pasar murah dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat tanpa memberikan tekanan berarti terhadap APBD.
“Kalau misalnya subsidi Rp500, itu tidak berat untuk APBD, tetapi manfaatnya besar untuk rakyat dan membantu mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Zulhas juga menyampaikan bahwa distribusi bantuan pangan pemerintah mulai dilakukan secara lebih luas. Menurutnya, Bulog dalam waktu dekat akan menyalurkan berbagai bantuan pangan kepada masyarakat.
“Minggu-minggu ini Bulog sudah mulai mendistribusikan seluruh bantuan-bantuan pangan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas turut menegaskan pentingnya memperkuat sektor pertanian nasional. Ia menyebut swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian dari kedaulatan bangsa.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah mengarahkan agar Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri.
“Swasembada pangan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dalam negeri, melainkan menyangkut kehormatan bangsa dan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala daerah hingga jajaran TNI dan Polri,” tegasnya.
Zulhas mengungkapkan, Indonesia pada 2024 masih melakukan impor sejumlah komoditas pangan dalam jumlah besar. Di antaranya beras sekitar 4,5 juta ton, gula 6 juta ton, gandum 13 juta ton, serta kedelai dalam jumlah jutaan ton.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan yang harus dihadapi untuk memperkuat produksi pangan domestik.
Ia menilai ketergantungan terhadap impor turut berpengaruh terhadap kesejahteraan petani dalam negeri. Pemerintah, kata dia, harus memastikan petani dan nelayan mendapatkan perhatian yang layak.
“Kalau dia tidak diberi bantuan beras dan bantuan tunai, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Padahal, ada 160 juta petani dan nelayan kata Menteri Pertanian. Kalau ada gangguan terhadap Indonesia, mereka duluan yang maju. Masa kita tidak perhatikan,” ujarnya.
Zulhas juga menyebut perkembangan sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif. Ia mengatakan capaian sektor tersebut pada 2025 cukup baik dan optimistis kondisi pada 2026 akan semakin meningkat.
Ia mengacu pada data FAO dan Bank Dunia yang disebut menunjukkan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 116 menjadi 129 persen.
Menurutnya, peningkatan NTP menjadi salah satu gambaran membaiknya kemampuan ekonomi petani. Kondisi tersebut diharapkan semakin memperkuat daya beli keluarga petani, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
“Dengan kesejahteraan yang meningkat, petani diharapkan akan menjadi lebih kreatif dan produktif,” kata Zulhas.
Selain peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga dinilai perlu mempercepat transformasi pertanian melalui penggunaan teknologi.
Zulhas menekankan pentingnya mekanisasi, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta penerapan metode pemupukan yang lebih efisien.
Menurutnya, negara-negara produsen pangan dunia telah menggunakan teknologi pertanian secara masif untuk meningkatkan hasil produksi. Indonesia pun harus melakukan langkah serupa agar produktivitas dan efisiensi sektor pertanian semakin kompetitif.
Modernisasi tersebut, kata Zulhas, menjadi salah satu kunci untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. (*)