KABARIKA.ID, JAKARTA – Penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional meningkat sekitar 14 persen sepanjang Januari hingga 10 November 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 7,71 juta ton, meningkat dari 6,79 juta ton pada periode yang sama tahun 2025.
Di tengah meningkatnya penyaluran tersebut, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok nasional sebanyak 1,93 juta ton untuk menjaga kebutuhan petani menghadapi musim tanam.
Dari jumlah itu, sebanyak 1,55 juta ton merupakan pupuk bersubsidi yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan penebusan petani selama 55 hari, berdasarkan rata-rata penebusan harian.
Vice President (VP) Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO Pupuk Indonesia, Anggy Fajar Maghfiroh, mengatakan peningkatan penyaluran berlangsung seiring pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi yang diterapkan pemerintah.
Menurutnya, penyederhanaan mekanisme distribusi membuat tanggung jawab penyaluran lebih jelas, sehingga perusahaan dapat mengawasi pergerakan pupuk hingga titik serah.
“Kalau sebelumnya distribusi pupuk melewati beberapa tahapan hingga Lini IV, sekarang kami bertanggung jawab langsung sampai titik serah. Dengan alur yang lebih sederhana, ketersediaan pupuk di tingkat petani menjadi lebih pasti,” kata Anggy, Kamis (12/11/2026).
Penyaluran Pupuk Subsidi Bertambah Lebih dari 900 Ribu Ton
Berdasarkan data Pupuk Indonesia, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada 1 Januari hingga 10 November 2026 mencapai 7.709.711 ton.
Pada periode yang sama tahun 2025, volume penyaluran tercatat sebesar 6.789.854 ton.
Dengan demikian, terdapat peningkatan penyaluran sebanyak 919.857 ton atau sekitar 13,55 persen, yang dibulatkan menjadi 14 persen.
Anggy menjelaskan bahwa perkembangan tersebut berkaitan dengan berbagai pembenahan dalam sistem pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi.
Pemerintah melakukan penyederhanaan aturan agar proses penyaluran tidak lagi menghadapi terlalu banyak tahapan administratif.
Perubahan tersebut diharapkan mempercepat proses distribusi sekaligus memberikan kepastian mengenai tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani.
Menurut Anggy, tata kelola pupuk bersubsidi sebelumnya melibatkan banyak kementerian dan lembaga dengan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi.
“Industri pupuk selama ini memiliki pengelolaan yang kompleks karena melibatkan banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Sebelum pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat 145 regulasi yang mengatur tata kelola pupuk bersubsidi. Kini, berbagai aturan tersebut disederhanakan melalui kebijakan yang lebih terintegrasi,” ujarnya.
Stok Pupuk Bersubsidi Capai 1,55 Juta Ton
Selain mencatat peningkatan penyaluran, Pupuk Indonesia memastikan kesiapan persediaan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian.
Berdasarkan posisi stok per 10 November 2026, perusahaan memiliki total persediaan pupuk sebanyak 1.936.505 ton.
Jumlah tersebut terdiri atas 1.556.278 ton pupuk bersubsidi dan 380.227 ton pupuk nonsubsidi.
Untuk pupuk bersubsidi, stok terbesar berasal dari jenis Urea yang mencapai 909.600 ton.
Selanjutnya, pupuk NPK tersedia sebanyak 550.041 ton, disusul pupuk organik sebesar 66.176 ton.
Persediaan lainnya meliputi NPK Khusus Kakao sebanyak 18.142 ton, SP-36 sebesar 8.412 ton, dan ZA sebanyak 3.906 ton.
Sementara itu, stok pupuk nonsubsidi mencakup Urea sebanyak 325.232 ton, NPK sebesar 20.723 ton, serta ZA sebanyak 34.273 ton.
Seluruh persediaan tersebut berada dalam jaringan gudang pabrik dan gudang penyangga perusahaan di berbagai daerah.
Anggy mengatakan jumlah stok bersubsidi yang tersedia diperkirakan mencukupi kebutuhan penebusan petani selama hampir dua bulan, berdasarkan tingkat penyerapan saat ini.
“Stok tersebut tersebar di gudang pabrik dan gudang penyangga Pupuk Indonesia di berbagai wilayah Indonesia. Dengan kondisi tersebut, stok pupuk bersubsidi diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan penebusan petani selama 55 hari ke depan, berdasarkan rata-rata penebusan sekitar 28.000 ton per hari,” ujar Anggy.
Perkiraan tersebut merupakan perhitungan berdasarkan posisi persediaan dan rata-rata penebusan, bukan jaminan bahwa kebutuhan pupuk di setiap wilayah memiliki tingkat kecukupan yang sama.
Pupuk Indonesia Pantau Distribusi hingga Tingkat Kabupaten
Untuk menjaga ketersediaan pupuk, Pupuk Indonesia melakukan pengawasan stok secara berkala melalui sistem pemantauan digital.
Perusahaan mengoperasikan command center yang mengintegrasikan berbagai informasi terkait aktivitas produksi dan penyaluran pupuk.
Melalui fasilitas tersebut, perusahaan dapat memantau proses produksi di pabrik, pergerakan pengiriman, hingga posisi kapal pengangkut pupuk.
Sistem yang sama juga digunakan untuk mengetahui jumlah stok pada gudang penyangga di tingkat kabupaten.
Selain memantau ketersediaan barang, Pupuk Indonesia mengawasi realisasi penebusan pupuk bersubsidi oleh petani.
Informasi tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan penyaluran serta mengambil langkah apabila terjadi hambatan pada distribusi.
Pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari upaya menjaga ketepatan penyaluran pupuk, terutama selama periode musim tanam ketika kebutuhan petani meningkat.
Aturan Distribusi Pupuk Bersubsidi Disederhanakan
Perubahan tata kelola pupuk bersubsidi dilakukan melalui penerapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penataan sistem pengadaan dan penyaluran pupuk, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 beserta perubahannya pada 2026.
Dalam sistem tersebut, BUMN pupuk memiliki tanggung jawab terhadap penyaluran pupuk bersubsidi hingga titik serah yang ditentukan.
Titik serah mencakup pihak penyalur yang ditetapkan sesuai ketentuan, antara lain kelompok tani gabungan, koperasi, dan pengecer resmi.
Penyederhanaan mekanisme tersebut diarahkan untuk memperjelas tanggung jawab penyaluran serta memperkuat pengawasan distribusi.
Pemerintah juga melakukan sejumlah perubahan kebijakan yang berkaitan dengan harga, volume alokasi, dan mekanisme pembiayaan industri pupuk.
Pemerintah Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20 Persen
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Suwandi, mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki akses petani terhadap pupuk bersubsidi.
Menurutnya, berbagai persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan petani, seperti keterbatasan pupuk, harga yang relatif mahal, dan kendala distribusi, menjadi perhatian dalam pembenahan kebijakan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
Kementerian Pertanian menyatakan kebijakan tersebut dilaksanakan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain menurunkan harga, pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi sekitar 700 ribu ton.
Suwandi menjelaskan bahwa pembenahan sektor pupuk tidak hanya dilakukan melalui kebijakan distribusi, tetapi juga melalui penguatan kapasitas produksi.
Pemerintah menargetkan lima pabrik pupuk baru dapat diresmikan sebelum 2029.
Langkah lainnya berkaitan dengan perubahan mekanisme pembayaran bahan baku yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.
Kementan Soroti Pertumbuhan Sektor Pertanian
Suwandi juga mengaitkan pembenahan kebijakan pupuk dengan upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Menurutnya, akses terhadap pupuk yang lebih terjangkau menjadi salah satu faktor pendukung kegiatan pertanian karena membantu petani mengendalikan kebutuhan biaya produksi.
Ia turut menyoroti perkembangan sejumlah indikator ekonomi pertanian dalam dua tahun terakhir.
“Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang meningkat dari 0,83 persen pada 2024 menjadi 5,74 persen pada 2025. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat dari 124 menjadi 132 pada periode yang sama,” kata Suwandi.
Perkembangan indikator tersebut menunjukkan perubahan kinerja sektor pertanian secara agregat, meskipun pengaruh kebijakan pupuk terhadap pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama faktor lain, termasuk harga komoditas, cuaca, dan produktivitas.
Bagi Pupuk Indonesia, kenaikan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi salah satu perkembangan yang perlu diikuti dengan kesiapan produksi serta penguatan jaringan distribusi.
Dengan stok nasional mencapai 1,93 juta ton per 10 November 2026, perusahaan berupaya menjaga ketersediaan pupuk agar kebutuhan petani selama musim tanam dapat terus dipenuhi sesuai alokasi dan ketentuan pemerintah. (*)