Ada saat ketika mempertahankan jabatan justru menjadi beban moral, dan ada saat ketika melepaskannya menjadi ujian kenegarawanan.

Sejarah Indonesia menghadirkan dua peristiwa menarik: Mohammad Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956, sementara Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026.

Dua peristiwa, dua zaman, tetapi menyisakan satu pertanyaan: apakah meninggalkan kekuasaan selalu berarti menunjukkan kebesaran jiwa?

Secara formal, keduanya melakukan tindakan yang sama, melepaskan jabatan sebelum masa tugas berakhir. Namun, alasan dan konteks politiknya berbeda secara mendasar.

Bung Hatta mundur bukan karena persoalan hukum pribadi, melainkan karena pergulatan prinsip mengenai arah perjalanan bangsa. Ia memiliki pandangan kuat tentang demokrasi konstitusional, pembatasan kekuasaan, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Ketika arah politik Soekarno semakin bergerak menuju Demokrasi Terpimpin yang sentralistik, perbedaan prinsip keduanya semakin sulit dipertemukan.

Hatta juga menyadari keterbatasan kewenangan Wakil Presiden dan kegelisahannya terhadap praktik korupsi serta tata kelola pemerintahan. Ia akhirnya memilih meninggalkan jabatan daripada terus berada dalam kekuasaan yang tidak lagi sejalan dengan keyakinannya. Baginya, kehormatan prinsip lebih berharga daripada kenyamanan kedudukan.

Tujuh dekade kemudian, Gibran menghadapi persoalan berbeda. Pengunduran dirinya berlangsung di tengah polemik keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan, persoalan hukum, dan tekanan politik di parlemen. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan serta bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi menjadi bagian penting dari eskalasi tersebut.

Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ia menyebut kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan sebagai pertimbangan.

Namun, publik tetap berhak bertanya, apakah ini keputusan yang lahir dari pertimbangan kenegarawanan, strategi politik menghadapi tekanan, atau perpaduan keduanya?

Pertanyaan tersebut harus dijawab secara objektif. Kita tidak boleh menganggap tekanan politik sebagai bukti ketakutan, sebagaimana tidak boleh pula menganggap setiap pengunduran diri sebagai bukti keagungan moral.

Dalam perspektif filsafat politik Max Weber, kedua peristiwa ini dapat dibaca melalui dua pendekatan etika: 1.Gesinnungsethik (etika keyakinan) dan 2. Verantwortungsethik (etika tanggung jawab).

Hatta memperlihatkan keteguhan etika keyakinan, mempertahankan prinsip meskipun harus kehilangan jabatan. Sementara keputusan Gibran dapat dianalisis melalui etika tanggung jawab, yakni kemungkinan menempatkan stabilitas pemerintahan di atas kepentingan mempertahankan kedudukan.

Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa etika tanggung jawab bukan sekadar menghindari kegaduhan politik. Ia juga menuntut keterbukaan, kepatuhan hukum, dan keberanian mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik.

Dalam negara demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak cukup bersumber dari kemenangan elektoral. Ia harus ditopang oleh konstitusi, integritas, transparansi, dan kepercayaan rakyat. Karena itu, mundurnya seorang pejabat tidak otomatis menghapus persoalan hukum maupun pertanyaan publik yang melatarbelakanginya.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah menyediakan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Artinya, keberlanjutan pemerintahan dapat dijaga melalui prosedur konstitusional, bukan melalui kompromi yang mengabaikan prinsip hukum.

Di sinilah makna kenegarawanan sesungguhnya diuji. Seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa lama ia menduduki kursi kekuasaan, melainkan dari keberaniannya menjaga prinsip, menerima koreksi, menghormati hukum, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Hatta dan Gibran berada dalam zaman serta situasi politik yang berbeda. Hatta mundur di tengah pertentangan prinsip tentang arah negara, sedangkan Gibran mundur ketika persoalan legitimasi dan tekanan politik berkembang menjadi persoalan serius. Karena itu, keduanya tidak tepat dinilai dengan menyamakan begitu saja alasan dan kualitas moral keputusannya.

Sejarah boleh mencatat siapa yang pernah duduk di kursi kekuasaan dan siapa yang memilih meninggalkannya. Namun, sejarah juga akan menguji alasan di balik setiap keputusan tersebut.

Sebab, mundur tidak selalu berarti kalah, sebagaimana bertahan tidak selalu berarti berani. Jabatan dapat diperoleh, dipertahankan, bahkan dilepaskan. Tetapi kehormatan hanya tumbuh dari integritas, keberanian menjaga prinsip, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada rakyat dan sejarah.

Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa. Yang jauh lebih dibutuhkan adalah pemimpin yang memahami bahwa jabatan memiliki batas, kekuasaan memiliki tanggung jawab, dan kenegarawanan tidak pernah selesai hanya karena seseorang meninggalkan kursinya.🙏*MK*

Artikel Antara Nurani Kenegarawanan dan Tekanan Politik: Komparasi Historis-Etis Mundurnya Hatta dan Gibran pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal itu disampaikan Wamentan Alim saat meninjau sejumlah fasilitas dan program pengembangan pertanian di Bogor, Jum’at (13/11). Menurutnya, arah pembangunan pertanian saat ini harus sejalan dengan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

“Dalam konteks program strategis nasional Bapak Presiden dan juga Bapak Mentan, bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan juga hilirisasi produk-produk petani,” kata Wamentan Alim.

Ia mengatakan, pencapaian target tersebut membutuhkan SDM pertanian yang unggul serta dukungan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan di lapangan. Karena itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat.

“Karena itu BPSDMP ini punya peran yang penting, bagaimana kita menguatkan ekosistem penyuluhan, terutama untuk pengembangan kompetensi dan sebagainya,” ujarnya.

Menurut Wamentan Alim, penguatan penyuluhan tidak bisa dipisahkan dari agenda regenerasi petani. Kondisi petani yang semakin menua membuat regenerasi menjadi pekerjaan penting yang harus dilakukan secara serius.

“Regenerasi petani ini sangat penting ke depan karena petani kita semakin menua,” katanya.

Selain regenerasi, pemerintah juga mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha di sektor pertanian. Menurut Alim, pertanian harus dikembangkan menjadi sektor usaha yang menarik dan memberikan prospek ekonomi bagi generasi muda.

“Kita juga harus membangun wirausaha pertanian agar usaha-usaha pertanian ini lebih atraktif, lebih menjanjikan secara ekonomi, sehingga anak-anak muda, generasi muda kita juga tertarik untuk beraktivitas di bidang pertanian,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pertanian juga memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB). Kerja sama diarahkan pada berbagai kegiatan, mulai dari program magang, inkubasi bisnis hingga pengabdian kepada masyarakat.

Wamentan Alim menilai kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk mempertemukan kekuatan akademik, inovasi, dan kebutuhan pembangunan pertanian di lapangan.

“Kita hari ini ada kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya dengan IPB, untuk magang, inkubasi bisnis, pengabdian kepada masyarakat dan banyak kegiatan yang lain,” ungkapnya.

Ia juga melihat langsung berbagai fasilitas yang dapat mendukung pengembangan SDM dan inovasi pertanian. Di antaranya pusat pelatihan, pusat inovasi, hingga berbagai fasilitas pendukung di lapangan.

Fasilitas tersebut mencakup pabrik pakan, klinik hewan, fasilitas peternakan hingga fasilitas untuk mendukung proses jaminan halal. Selain itu, turut ditampilkan berbagai inovasi dan program yang telah dijalankan, seperti Brigade Pangan, P4S untuk pengembangan local champion dan petani milenial, serta berbagai program lainnya.

Wamentan Alim mengatakan berbagai fasilitas dan program tersebut merupakan modal penting untuk memperkuat pembangunan pertanian. Namun, ia menekankan agar seluruh program tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kita punya modal yang cukup baik. Tinggal bagaimana program-program tadi tidak terfragmentasi, tetapi terkonsolidasi dalam satu ekosistem untuk mendorong regenerasi, menguatkan ekosistem penyuluh, membangun wirausaha pertanian dan sebagainya,” tuturnya.

Selain penguatan SDM, Alim juga menyoroti pentingnya pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha pertanian.

Ia menyebut sejumlah inovasi yang dikembangkan telah mulai diadopsi dan dimanfaatkan di sektor pertanian. Pemerintah juga menyiapkan peluncuran 1.000 teknologi terapan yang diharapkan dapat semakin mempercepat adopsi inovasi oleh petani.

“Kita punya 1.000 teknologi terapan yang sudah mulai diadopsi,” ujarnya.

Menurut Wamentan Alim, inovasi tidak cukup hanya berhenti pada tahap pengembangan. Teknologi harus benar-benar sampai kepada pengguna dan memberikan manfaat nyata bagi petani.

Karena itu, penguatan ekosistem yang menghubungkan peneliti, perguruan tinggi, penyuluh, petani, generasi muda, pelaku usaha, hingga pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan inovasi dapat diterapkan secara luas.

“Yang paling penting bagaimana inovasi-inovasi itu bisa diadopsi dan memberikan manfaat bagi dunia pertanian,” pungkasnya. (*)

Artikel Wamentan Alim Dorong Penguatan SDM dan Regenerasi Petani untuk Percepat Swasembada Pangan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menyusuri Jalan Metro Tanjung Bunga sontak terdengar suara riuh ombak dari kejauhan. Semilir angin laut meniup dahan-dahan pohon kelapa, saling bergesekan menghasilkan kesejukan dan perasaan damai.

Terik mentari sore tak menjadi penghalang bagi para pelancong yang ingin menikmati eksotisme maha karya Sang Pencipta, sunset ala Pantai Akkarena.

Sebagai daerah pesisir, Makassar, Sulawesi Selatan tentu memiliki pantai-pantai yang tersohor dengan keindahannya. Tak sulit bagi para pelancong menjumpai berbagai macam pantai dengan ciri dan keelokannya masing-masing.

Salah satu pantai menawan yang berada di pesisir barat Makassar adalah Pantai Akkarena. Lokasinya berada di Tanjung Bunga hanya berjarak 4 kilometer dari pusat kota Makassar dengan jarak tempuh berkisar 8 menit dengan sepeda motor maupun mobil melewati Jalan Metro Tanjung Bunga.

Berada di atas lahan seluas 10 hektar, menjadikan visualisasi pantai Tanjung Bunga yang semula tak tertangani dengan baik kini menjadi Akkarena Tanjung Bunga nan memukau.

Berbagai fasilitas tersedia, ada taman bermain, fasilitas olahraga air seperti jetsky, flying fish, dan banana boat, telaga memancing, MCK, penginapan hingga café di tepi pantai yang menawarkan kuliner khas kota Anging Mamiri.

Selain itu wahana outbound juga tersedia di sini yang sudah dilepngkapi dengan fasilitas Air Softgun, permainan anak Water Ball, Becak Mini, Balon Loncat, ATV, Coffe Café hingga ruang meeting baik yang ukuran small, medium maupun yang berukuran large.

Dan yang menjadi poin plus Akkarena adalah visualisasi sunset dan sunrise yang elok mempesona. Sunset Pantai Akkarena telah tersohor hingga ke negeri seberang.

Setiap sore menjelang petang, kesempurnaan cahaya sunset seolah menyatu dan bercermin di atas hamparan lautan. Apalagi pantai ini dilengkapi dermaga kayu dengan panjang 150 meter serta lebar 5 meter dan lampu taman yang semakin menambah suasana romantis Pantai Akkarena.

Banyak muda-mudi pasangan dimabuk asmara mengabadikan momen kebersamaannya di atas dermaga. Konon, terpatri sebuah keyakinan di masyarakat setempat, jika sepasang kekasih mengabadikan gambar di Pantai Akkarena, cinta mereka akan awet selamanya.

Pantai Akkarena menyuguhkan perpaduan antara pantai berpasir hitam serta lembayung senja yang romantis. Sebuah dek kayu yang menjorok ke tengah pantai sengaja dibuat menjadi spot paling ideal menikmati panorama sunset.

Semakin sore, suasana di Pantai Akkarena akan semakin ramai. Pasir pantai Akkarena seketika berubah menjadi hangat. Ditemani suara hiburan musik dan puluhan angsa putih yang bebas berkeliaran, sensasi pemandangan sunset akan menjadi lebih sempurna.
Sejarah

Pantai Akkarena mulai buka pukul 06.00 Wita dan setiap harinya dikunjungi ratusan pengunjung, terlebih lagi jika hari-hari libur dipadati pengunjung hingga ribuan orang dari berbagai daerah di Sulsel dan wilayah lainnya di Indonesia.

Makassar menyimpan sejuta pesona yang layak untuk dinikmati baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Rasanya tepat sekali menjadikan Makassar sebagai lokasi destinasi liburan kamu. Tiada momen yang tidak istimewa di Kota Anging Mamiri. (*)

Artikel Pesona Sunset Pantai Akkarena, Ketika Langit dan Laut Berpadu Ciptakan Romantisme pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, sekaligus mencari solusi bersama, khususnya terkait proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027.

Gubernur Andi Sudirman mengatakan, komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting untuk membangun kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan.

“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.

Ia menyebutkan, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, pemerintah provinsi ingin lebih konkret dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh.

Menurutnya, pekerja dan buruh merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.

“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.

Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi para pekerja dan serikat buruh.

Dalam proses penetapan UMP 2027, ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat. Data statistik resmi juga menjadi landasan penting dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.

Ia mengajak seluruh unsur yang hadir untuk menjaga dialog terbuka dan saling menghormati. Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi terukur, sementara pengusaha diharapkan menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.

“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap terbangun hubungan industrial yang harmonis, dengan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. (*)

Artikel Bahas UMP 2027, Gubernur Sulsel Perkuat Dialog dengan Serikat Buruh/Pekerja dan Pengusaha pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat hubungan perdagangan kedua provinsi melalui misi dagang, sekaligus memperluas pasar bagi komoditas unggulan Sulawesi Selatan.

Adapun sejumlah kesepakatan yang ditandatangani meliputi kerja sama perdagangan komoditas cabai dan bawang merah, fasilitasi pengembangan sektor pertanian, pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan, serta fasilitasi pengembangan sektor perdagangan.

Gubernur Andi Sudirman mengatakan, salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah membuka akses pasar bagi komoditas pertanian Sulsel, khususnya cabai dan bawang merah dari Kabupaten Enrekang, Bulukumba, dan Bone untuk dipasarkan ke Gorontalo.

“Kita harapkan barang-barang kita di Sulsel, seperti cabai dan bawang merah dari Enrekang, Bulukumba, dan Bone, bisa dikirim ke Gorontalo melalui misi dagang,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini komoditas Sulawesi Selatan telah dipasarkan ke sejumlah daerah, termasuk Kalimantan. Melalui kerja sama ini, pemerintah ingin memperluas pasar di wilayah Gorontalo dengan mempertimbangkan kapasitas penyimpanan dan kebutuhan pasar di daerah tujuan.

Ia menjelaskan, pemerintah juga akan menyiapkan skema dukungan subsidi biaya transportasi untuk membantu kelancaran distribusi komoditas antardaerah.

“Kita akan menghitung berapa kebutuhan biaya transportasi dalam satu kali misi dagang. Ketika memang sangat dibutuhkan dan harga cukup tinggi, di situlah pemerintah membantu. Fungsi pemerintah selain mendorong misi dagang, juga menjaga stabilitas harga di kawasan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan bahwa tujuan utama kerja sama tersebut adalah membangun konektivitas antardaerah, khususnya dalam mendukung pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

“Tujuan utamanya membangun konektivitas, terutama kerja sama kawasan di Sulsel untuk mengendalikan inflasi. Kalau inflasi tidak terlalu besar, tidak fluktuatif, saya kira masyarakat tetap punya daya beli yang kuat. Oleh sebab itu, kita pemerintah menyediakan pasokan yang cukup,” ungkap Gusnar.

Ia menyebutkan, kerja sama dengan Sulawesi Selatan menjadi langkah penting bagi Gorontalo untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis, terutama cabai dan bawang merah.

“Saya dan Pak Gubernur Sulsel membuka MoU ini karena paling tidak kita mendapatkan dua komoditas ini, cabai dan bawang merah. Paling tidak kita bisa memprediksi waktu-waktu tertentu ketika komoditas itu dibutuhkan,” tambahnya. (*)

Artikel Gubernur Sulsel dan Gorontalo Perkuat Konektivitas Antardaerah, Dorong Misi Dagang Cabai dan Bawang Merah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kepala Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol PP Sulsel, Fahlevi Yusuf, mengatakan pihaknya telah mengundang perwakilan dari 14 kecamatan di Kota Makassar serta sejumlah pihak terkait dari Kabupaten Gowa untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (12/11/2026), tersebut melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Selatan, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Inspektorat.

Menurut Fahlevi, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aduan masyarakat terkait persoalan genangan, termasuk aktivitas bangunan yang diduga tidak memiliki izin tetapi tetap beroperasi dan berpotensi mengganggu sistem drainase.

Ia menegaskan, seluruh pihak terkait perlu meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menjadi penyebab banjir. Dalam hal ini, pemerintah kelurahan dan kecamatan juga didorong untuk berperan aktif mengawasi kondisi lingkungan dan bangunan di wilayah masing-masing.

“Ini perlu kerja sama antara semua pihak, termasuk bagaimana memberikan teguran kepada sejumlah penjual yang membuang sampah atau limbah ke drainase dan selokan,” kata Fahlevi.

Sejumlah ruas jalan utama yang menjadi perhatian pemerintah antara lain Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Sultan Alauddin. Ruas-ruas tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya mengantisipasi genangan saat intensitas hujan meningkat.

Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu, mengatakan berdasarkan data BBWS terdapat sejumlah titik di Makassar yang kerap mengalami banjir dan genangan.

Lokasi tersebut meliputi Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani di Kecamatan Rappocini, Perumahan Kodam III di Kecamatan Biringkanaya, Jalan Inspeksi Kanal Borong di Kecamatan Manggala, serta kawasan depan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Rahayu menjelaskan, salah satu persoalan utama yang menyebabkan genangan adalah terganggunya aliran air pada saluran drainase. Berdasarkan hasil pemantauan BBWS, saluran utama atau kanal sebenarnya masih memiliki kapasitas untuk menampung air. Namun, pada sejumlah saluran lainnya, air justru lebih dahulu meluap sehingga menimbulkan genangan.

“Permasalahan sering terjadi karena air tidak bisa mengalir sehingga akhirnya tergenang. Sementara, setelah kami cek, di saluran utama atau kanal masih ada ruang untuk menampung air,” ujar Rahayu.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BBWS Pompengan Jeneberang akan melakukan pemeliharaan kanal dan saluran air guna memastikan aliran air tetap berfungsi dengan baik.

Rahayu juga mengapresiasi koordinasi lintas instansi yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antarlembaga sangat penting untuk mempersiapkan langkah penanganan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebelum musim hujan tiba.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kota Makassar dan sekitarnya diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026. Adapun puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari 2027.

“Ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan tugas masing-masing, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi musim hujan,” tuturnya.

Melalui koordinasi dan pengawasan yang lebih intensif, pemerintah berharap persoalan drainase, bangunan yang berpotensi menghambat aliran air, serta titik-titik rawan genangan dapat ditangani lebih awal. Dengan demikian, risiko banjir di Kota Makassar dan wilayah sekitarnya dapat diminimalkan saat memasuki puncak musim hujan. (*)

Artikel Pemprov Sulsel Perkuat Koordinasi Antisipasi Banjir di Makassar dan Gowa pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dorongan tersebut disampaikan Fatmawati saat menerima pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAMKI Sulsel di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Rabu, 11 November 2026. Pertemuan itu juga membahas persiapan Kongres XIII GAMKI yang dijadwalkan berlangsung pada 26–29 November 2026 di MYKO Hotel & Convention Center, Makassar.

Dalam pertemuan tersebut, Fatmawati mengarahkan GAMKI untuk mendorong pemuda, khususnya pemuda gereja, memanfaatkan program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurutnya, peningkatan keterampilan dan kapasitas usaha menjadi salah satu langkah penting untuk membangun kemandirian ekonomi generasi muda.

“Pemuda perlu didorong agar lebih mandiri dan produktif. Salah satu caranya dengan mengembangkan UMKM serta memanfaatkan pelatihan dan pendampingan yang telah disiapkan pemerintah daerah,” ujar Fatmawati.

Ia juga mendorong GAMKI mengajak anggotanya mengikuti program pembinaan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UKM Sulsel. Melalui fasilitas tersebut, pemuda diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun serta mengembangkan usaha.

Fatmawati menilai organisasi kepemudaan memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan organisasi kepemudaan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program pemerintah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD GAMKI Sulsel, Albert Palangda, menjelaskan bahwa audiensi tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Kongres XIII GAMKI di Makassar pada 26–29 November mendatang.

Albert mengapresiasi dukungan Fatmawati terhadap kegiatan GAMKI, termasuk kesediaannya untuk hadir dalam kongres tersebut. Ia mengatakan, pertemuan itu juga menghasilkan sejumlah arahan terkait pembinaan dan peningkatan kemandirian ekonomi pemuda.

“Beliau mengarahkan kami untuk membangun dan membina UMKM, serta mengajak teman-teman pemuda, khususnya pemuda gereja, mengikuti pelatihan yang difasilitasi pemerintah melalui PLUT,” kata Albert.

Arahan tersebut, lanjut Albert, akan ditindaklanjuti dengan mengajak lebih banyak pemuda gereja mengikuti program pelatihan agar memiliki keterampilan dan kemampuan untuk membangun usaha secara mandiri.

Ia menambahkan, GAMKI Sulsel selama ini telah menjalin hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan Tudang Sipulung bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulsel yang melibatkan pemuda dari berbagai daerah.

Albert berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga GAMKI semakin berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan.“Pada prinsipnya, GAMKI sangat siap menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya. (*)

Artikel Wagub Sulsel Dukung GAMKI Berdayakan Pemuda Lewat UMKM pertama kali tampil pada KABARIKA.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dan kontribusi Polda Sulsel dalam mendukung pemberantasan praktik mafia tanah serta penanganan tindak pidana pertanahan.

Pin Emas itu diterima langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol M. Awal Chairuddin dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penyematan Pin Emas dan penyerahan piagam penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Kegiatan tersebut turut disaksikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen dan kinerja jajaran Polda Sulsel dalam mendukung program pemerintah memberantas mafia tanah. Termasuk memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana pertanahan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh personel Satgas Mafia Tanah Polda Sulsel.

“Penghargaan Pin Emas ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Satgas Mafia Tanah Polda Sulsel. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan komitmen dalam memberantas praktik mafia tanah,” ujar Didik, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan keseriusan Polda Sulsel dalam menangani tindak pidana pertanahan. Upaya itu dilakukan melalui penegakan hukum secara profesional serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait.

Didik menegaskan, praktik mafia tanah merupakan kejahatan serius yang tidak boleh dianggap remeh. Sebab, tindakan tersebut berpotensi merampas hak masyarakat, menimbulkan kerugian materiil, hingga mengancam kepastian hukum kepemilikan tanah.

Karena itu, Polda Sulsel memastikan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dari berbagai kejahatan pertanahan.

” Polda Sulsel berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dari berbagai kejahatan pertanahan, termasuk penipuan, pemalsuan dokumen, maupun tindakan melawan hukum lainnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi praktik mafia tanah,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Sulsel tercatat sebagai salah satu dari 10 Polda di Indonesia yang menerima penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/Kepala BPN.

Penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi jajaran Polda Sulsel untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan mafia tanah dan memastikan hak masyarakat atas kepemilikan tanah terlindungi. (*)

Artikel Polda Sulsel Raih Pin Emas dari Menteri ATR/BPN, Diapresiasi Berantas Mafia Tanah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, hadir mewakili Pemprov Sulsel untuk memaparkan komitmen, kebijakan, dan implementasi keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Presentasi tersebut berlangsung di hadapan panelis yang terdiri atas Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat Joemarthine Chandra, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko, serta akademisi Emilia Bassar.

Dalam paparannya, Andi Winarno menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen memperluas akses informasi publik melalui penguatan sistem komunikasi dan peningkatan kualitas layanan informasi yang inklusif.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah menyediakan situs web PPID Sulsel sebagai pusat layanan informasi bagi seluruh PPID pelaksana di lingkup Pemprov Sulsel. Pemprov Sulsel juga memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses informasi publik.

“Alhamdulillah hari ini kita bahagia karena mengikuti uji publik monev, kita di Sulsel Alhamdulillah sudah tiga kali mendapatkan predikat informatif dan kita tetap berkomitmen bagaimana informasi itu bisa terbuka khususnya untuk pelayanan di Sulawesi Selatan,” ucap Winarno.

Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Setiap program dan kegiatan pemerintah, menurut dia, harus dapat diketahui publik.

“Apapun yang kita lakukan harus terpublish semua sebagai bentuk akuntabilitas kita ke masyarakat. Kita membangun masyarakat harus tahu dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Apapun yang kita lakukan informasinya terdiseminasi ke masyarakat,” jelas Winarno.

Selain memperkuat sistem layanan informasi, Pemprov Sulsel juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi melalui kegiatan penguatan kapasitas bagi PPID pelaksana di lingkup pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

Upaya peningkatan literasi informasi juga dilakukan di kalangan masyarakat melalui edukasi mengenai keterbukaan informasi publik yang dimaksimalkan lewat media sosial dan berbagai platform komunikasi lainnya.

Presentasi Uji Publik menjadi salah satu komponen penilaian akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Pada tiga penyelenggaraan sebelumnya, Pemprov Sulsel tercatat meraih predikat Informatif pada 2022, 2024, dan 2025. Sementara pada 2023, Pemprov Sulsel berada pada kategori Menuju Informatif. (*)

Artikel Pemprov Sulsel Perkuat Keterbukaan Informasi untuk Dorong Partisipasi Publik pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut disampaikan Akhmad Munir saat menerima kunjungan kerja 21 delegasi pengurus PWI Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie dan Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Irwansyah di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Turut mendampingi Ketua Umum PWI Pusat dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Bidang Pembinaan Daerah Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, Wakil Sekjen Kadirah, serta Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan Jufri Alkatiri.

Menurut Akhmad Munir, wartawan masa kini tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menulis berita, melainkan juga harus memahami algoritma serta mengimbangi arus informasi di kanal media sosial.

“Kalau tidak mau meningkatkan kompetensi seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, maka wartawan akan digilas zaman,” ujar pria yang akrab disapa Cak Munir tersebut.

Ia mengibaratkan banjir informasi di ruang publik seperti obat yang jika dikonsumsi berlebihan dapat berubah menjadi racun. Ketika masyarakat “keracunan” informasi hoaks, penawarnya adalah berita yang benar, akurat, dan tervalidasi.

“Hal itu hanya bisa dilakukan melalui kerja profesional wartawan. Berita hasil kerja wartawan menjadi oksigen dan energi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat. Karena itu, pastikan jati diri wartawan, pelihara profesionalisme, serta jaga integritas moral dan marwah organisasi,” tegasnya.

*Mitra Strategis dan Perlindungan Pers*

Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Munir juga menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melindungi kebebasan dan keselamatan wartawan agar dapat berkarya secara kreatif tanpa ancaman. Selain itu, ia mengingatkan bahwa pers bukanlah lawan pemerintah, melainkan mitra strategis dalam merawat demokrasi dan mendorong pembangunan nasional maupun daerah.

“PWI lahir sebagai wartawan pejuang. Nilai historis dan kejuangan ini masih sangat relevan untuk terus berkontribusi memajukan bangsa dan negara,” tambahnya.

*Dukungan HPN 2027 dan Sorotan UKW*

Sementara itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie menyampaikan apresiasi atas kinerja PWI Pusat dalam menjaga tradisi penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) secara bergilir di daerah. Jajaran wartawan di Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan HPN 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 12 April 2027 di Lampung, yang juga akan didahului dengan gelaran Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) pada 5–11 April 2027.

Selain menyampaikan dukungan, Zainal juga melaporkan kendala di daerah terkait maraknya pelaksanaan UKW oleh pihak atau kelompok di luar konstituen Dewan Pers yang mengatasnamakan organisasi wartawan.

“Kami selaku pengurus dan perpanjangan tangan PWI Pusat di daerah merasa sangat terganggu dengan hal ini. Kami berharap Ketua Umum PWI Pusat dapat mendiskusikan dan menindaklanjuti persoalan ini bersama pimpinan Dewan Pers,” pungkas Zainal.

*PWI Terus Bersinergi Bersama Stakeholder*

Di akhir pertemuan, Akhmad Munir menegaskan bahwa PWI akan terus bersinergi dan berkolaborasi bersama seluruh stakeholder — pemerintah, Dewan Pers, konstituen pers, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat — dalam membangun ekosistem pers yang sehat, profesional, dan berintegritas.

“PWI tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersinergi dengan semua stakeholder. Bersama-sama kita rawat demokrasi, kita lawan hoaks, dan kita majukan bangsa,” tegas Munir.

Artikel Ketum PWI Pusat Akhmad Munir: Di Era Banjir Informasi, Karya Jurnalistik Profesional Jadi “Oksigen” Penawar Hoaks pertama kali tampil pada KABARIKA.

Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Kabupaten Bone. Tidak hanya dari sektor putri.

Sementara itu, dari cabang voli indoor putri, Bone turut menambah koleksi medali dengan raihan satu perunggu dan medali perak yang disumbangkan atlet putra.

Dengan demikian, cabang olahraga bola voli telah mempersembahkan total dua medali emas, satu perak, dan satu perunggu bagi kontingen Kabupaten Bone di ajang Porprov XVIII Sulsel 2026.

Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Bone, Dr. H. Muslimin, S.E., M.M., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan seluruh atlet yang telah mengharumkan nama daerah.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras atlet, pelatih, ofisial, serta dukungan berbagai pihak yang selama ini memberikan perhatian terhadap perkembangan olahraga bola voli di Kabupaten Bone.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian atlet voli Bone. Dua medali emas dari voli pasir putri, satu perak dari voli pasir putra, dan satu perunggu dari voli indoor putri merupakan hasil perjuangan luar biasa,” ungkap Muslimin, Jumat 13 November 2026.

Ia mengatakan, keberhasilan ini bukan hanya tentang medali, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga bola voli di Kabupaten Bone mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dan kompetitif.

Muslimin juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bone, khususnya Bupati Bone, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan doa kepada perjuangan atlet.

“Prestasi ini kami persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Bone. Terima kasih kepada Bupati Bone, seluruh pihak, pelatih, ofisial, dan masyarakat atas dukungan yang diberikan. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi bola voli Bone ke depan,” tutupnya.

Keberhasilan ini sekaligus menjadi suntikan semangat bagi PBVSI Bone untuk terus memperkuat pembinaan atlet dan menjadikan Kabupaten Bone sebagai salah satu kekuatan bola voli di Sulawesi Selatan. (*)

Artikel Voli Pasir Putri Bone Berjaya! Sabet Dua Emas Porprov XVIII Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 7,71 juta ton, meningkat dari 6,79 juta ton pada periode yang sama tahun 2025.

Di tengah meningkatnya penyaluran tersebut, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok nasional sebanyak 1,93 juta ton untuk menjaga kebutuhan petani menghadapi musim tanam.

Dari jumlah itu, sebanyak 1,55 juta ton merupakan pupuk bersubsidi yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan penebusan petani selama 55 hari, berdasarkan rata-rata penebusan harian.

Vice President (VP) Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO Pupuk Indonesia, Anggy Fajar Maghfiroh, mengatakan peningkatan penyaluran berlangsung seiring pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi yang diterapkan pemerintah.

Menurutnya, penyederhanaan mekanisme distribusi membuat tanggung jawab penyaluran lebih jelas, sehingga perusahaan dapat mengawasi pergerakan pupuk hingga titik serah.

“Kalau sebelumnya distribusi pupuk melewati beberapa tahapan hingga Lini IV, sekarang kami bertanggung jawab langsung sampai titik serah. Dengan alur yang lebih sederhana, ketersediaan pupuk di tingkat petani menjadi lebih pasti,” kata Anggy, Kamis (12/11/2026).

Penyaluran Pupuk Subsidi Bertambah Lebih dari 900 Ribu Ton

Berdasarkan data Pupuk Indonesia, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada 1 Januari hingga 10 November 2026 mencapai 7.709.711 ton.

Pada periode yang sama tahun 2025, volume penyaluran tercatat sebesar 6.789.854 ton.

Dengan demikian, terdapat peningkatan penyaluran sebanyak 919.857 ton atau sekitar 13,55 persen, yang dibulatkan menjadi 14 persen.

Anggy menjelaskan bahwa perkembangan tersebut berkaitan dengan berbagai pembenahan dalam sistem pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi.

Pemerintah melakukan penyederhanaan aturan agar proses penyaluran tidak lagi menghadapi terlalu banyak tahapan administratif.

Perubahan tersebut diharapkan mempercepat proses distribusi sekaligus memberikan kepastian mengenai tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani.

Menurut Anggy, tata kelola pupuk bersubsidi sebelumnya melibatkan banyak kementerian dan lembaga dengan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi.

“Industri pupuk selama ini memiliki pengelolaan yang kompleks karena melibatkan banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Sebelum pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat 145 regulasi yang mengatur tata kelola pupuk bersubsidi. Kini, berbagai aturan tersebut disederhanakan melalui kebijakan yang lebih terintegrasi,” ujarnya.

Stok Pupuk Bersubsidi Capai 1,55 Juta Ton

Selain mencatat peningkatan penyaluran, Pupuk Indonesia memastikan kesiapan persediaan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian.

Berdasarkan posisi stok per 10 November 2026, perusahaan memiliki total persediaan pupuk sebanyak 1.936.505 ton.

Jumlah tersebut terdiri atas 1.556.278 ton pupuk bersubsidi dan 380.227 ton pupuk nonsubsidi.

Untuk pupuk bersubsidi, stok terbesar berasal dari jenis Urea yang mencapai 909.600 ton.

Selanjutnya, pupuk NPK tersedia sebanyak 550.041 ton, disusul pupuk organik sebesar 66.176 ton.

Persediaan lainnya meliputi NPK Khusus Kakao sebanyak 18.142 ton, SP-36 sebesar 8.412 ton, dan ZA sebanyak 3.906 ton.

Sementara itu, stok pupuk nonsubsidi mencakup Urea sebanyak 325.232 ton, NPK sebesar 20.723 ton, serta ZA sebanyak 34.273 ton.

Seluruh persediaan tersebut berada dalam jaringan gudang pabrik dan gudang penyangga perusahaan di berbagai daerah.

Anggy mengatakan jumlah stok bersubsidi yang tersedia diperkirakan mencukupi kebutuhan penebusan petani selama hampir dua bulan, berdasarkan tingkat penyerapan saat ini.

“Stok tersebut tersebar di gudang pabrik dan gudang penyangga Pupuk Indonesia di berbagai wilayah Indonesia. Dengan kondisi tersebut, stok pupuk bersubsidi diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan penebusan petani selama 55 hari ke depan, berdasarkan rata-rata penebusan sekitar 28.000 ton per hari,” ujar Anggy.

Perkiraan tersebut merupakan perhitungan berdasarkan posisi persediaan dan rata-rata penebusan, bukan jaminan bahwa kebutuhan pupuk di setiap wilayah memiliki tingkat kecukupan yang sama.

Pupuk Indonesia Pantau Distribusi hingga Tingkat Kabupaten

Untuk menjaga ketersediaan pupuk, Pupuk Indonesia melakukan pengawasan stok secara berkala melalui sistem pemantauan digital.

Perusahaan mengoperasikan command center yang mengintegrasikan berbagai informasi terkait aktivitas produksi dan penyaluran pupuk.

Melalui fasilitas tersebut, perusahaan dapat memantau proses produksi di pabrik, pergerakan pengiriman, hingga posisi kapal pengangkut pupuk.

Sistem yang sama juga digunakan untuk mengetahui jumlah stok pada gudang penyangga di tingkat kabupaten.

Selain memantau ketersediaan barang, Pupuk Indonesia mengawasi realisasi penebusan pupuk bersubsidi oleh petani.

Informasi tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan penyaluran serta mengambil langkah apabila terjadi hambatan pada distribusi.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari upaya menjaga ketepatan penyaluran pupuk, terutama selama periode musim tanam ketika kebutuhan petani meningkat.

Aturan Distribusi Pupuk Bersubsidi Disederhanakan

Perubahan tata kelola pupuk bersubsidi dilakukan melalui penerapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penataan sistem pengadaan dan penyaluran pupuk, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 beserta perubahannya pada 2026.

Dalam sistem tersebut, BUMN pupuk memiliki tanggung jawab terhadap penyaluran pupuk bersubsidi hingga titik serah yang ditentukan.

Titik serah mencakup pihak penyalur yang ditetapkan sesuai ketentuan, antara lain kelompok tani gabungan, koperasi, dan pengecer resmi.

Penyederhanaan mekanisme tersebut diarahkan untuk memperjelas tanggung jawab penyaluran serta memperkuat pengawasan distribusi.

Pemerintah juga melakukan sejumlah perubahan kebijakan yang berkaitan dengan harga, volume alokasi, dan mekanisme pembiayaan industri pupuk.

Pemerintah Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20 Persen

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Suwandi, mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Menurutnya, berbagai persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan petani, seperti keterbatasan pupuk, harga yang relatif mahal, dan kendala distribusi, menjadi perhatian dalam pembenahan kebijakan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Kementerian Pertanian menyatakan kebijakan tersebut dilaksanakan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain menurunkan harga, pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi sekitar 700 ribu ton.

Suwandi menjelaskan bahwa pembenahan sektor pupuk tidak hanya dilakukan melalui kebijakan distribusi, tetapi juga melalui penguatan kapasitas produksi.

Pemerintah menargetkan lima pabrik pupuk baru dapat diresmikan sebelum 2029.

Langkah lainnya berkaitan dengan perubahan mekanisme pembayaran bahan baku yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.

Kementan Soroti Pertumbuhan Sektor Pertanian

Suwandi juga mengaitkan pembenahan kebijakan pupuk dengan upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Menurutnya, akses terhadap pupuk yang lebih terjangkau menjadi salah satu faktor pendukung kegiatan pertanian karena membantu petani mengendalikan kebutuhan biaya produksi.

Ia turut menyoroti perkembangan sejumlah indikator ekonomi pertanian dalam dua tahun terakhir.

“Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang meningkat dari 0,83 persen pada 2024 menjadi 5,74 persen pada 2025. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat dari 124 menjadi 132 pada periode yang sama,” kata Suwandi.

Perkembangan indikator tersebut menunjukkan perubahan kinerja sektor pertanian secara agregat, meskipun pengaruh kebijakan pupuk terhadap pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama faktor lain, termasuk harga komoditas, cuaca, dan produktivitas.

Bagi Pupuk Indonesia, kenaikan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi salah satu perkembangan yang perlu diikuti dengan kesiapan produksi serta penguatan jaringan distribusi.

Dengan stok nasional mencapai 1,93 juta ton per 10 November 2026, perusahaan berupaya menjaga ketersediaan pupuk agar kebutuhan petani selama musim tanam dapat terus dipenuhi sesuai alokasi dan ketentuan pemerintah. (*)

Artikel Penyaluran Pupuk Bersubsidi Naik 14 Persen, Pupuk Indonesia Siapkan Stok untuk 55 Hari pertama kali tampil pada KABARIKA.

Mereka memperingatkan bahwa seiring datangnya musim dingin, warga Palestina yang mengungsi menghadapi berbagai ancaman, seperti hipotermia, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit yang ditularkan melalui air.

Selain itu, tingkat bantuan yang dijanjikan dalam rencana perdamaian yang dipimpin AS dan didukung oleh Dewan Keamanan PBB setahun lalu, hingga kini belum terealisasi.

Seruan untuk bertindak ini dipimpin oleh Inggris, Qatar, dan Yordania. Wakil Tetap Inggris untuk PBB, Sarah MacIntosh, menyampaikan seruan tersebut bersama dengan perwakilan dari negara-negara dan organisasi-organisasi penandatangan.

Ia menyatakan bahwa Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza, yang disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan 2803, “Menetapkan ketentuan untuk segera memasukkan bantuan kemanusiaan secara penuh ke Gaza, dengan tingkat yang tidak lebih rendah dari apa yang telah disepakati pada 19 Januari 2025. Hal ini belum juga terwujud,” ujar MacIntosh.

Ia menyatakan bahwa Israel harus memastikan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan sarana transportasi medis terlindungi sesuai dengan hukum humaniter internasional.

MacIntosh menambahkan, Israel juga wajib melindungi lokasi-lokasi kemanusiaan serta menjamin perlindungan bagi personel dan infrastruktur kemanusiaan maupun sipil.

Pernyataan tersebut lebih lanjut mendesak pihak berwenang Israel untuk membuka dan mempercepat penyelidikan kriminal yang transparan terkait serangan terhadap pekerja kesehatan dan kemanusiaan.

Selain itu, MacIntosh juga mendesak pemerintah Israel agar delegasi internasional tingkat tinggi serta jurnalis diizinkan untuk masuk ke Gaza.

Sebagai imbalannya, pihak-pihak penandatangan menyampaikan komitmen mereka sendiri.

Mereka berjanji untuk mendukung upaya mendesak dalam menghadapi musim dingin, termasuk penyediaan tempat berlindung, air, sanitasi, dan perlengkapan kesehatan guna mengurangi penderitaan serta memitigasi risiko kesehatan masyarakat.

Mereka juga berkomitmen untuk mendukung Otoritas Palestina, serta bekerja sama dengan komite yang mengelola Gaza, PBB, dan mitra kemanusiaan lainnya untuk memulihkan layanan kesehatan esensial dan membangun kembali infrastruktur kesehatan.

Para penandatangan menegaskan kembali peran vital PBB beserta badan-badannya, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta organisasi kemanusiaan internasional imparsial lainnya dalam penyaluran bantuan, sebagaimana tercantum dalam Resolusi 2803.

Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 yang mendukung rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 17 November 2025.

Resolusi tersebut disahkan dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia dan Tiongkok memilih untuk abstain.

Gencatan senjata telah berlaku sejak sebulan sebelumnya. Namun, kelompok-kelompok bantuan menyatakan bahwa gencatan senjata tersebut belum mengakhiri krisis tempat tinggal di Gaza.

Pada awal Oktober, Dewan Pengungsi Norwegia (Norwegian Refugee Council) memperingatkan bahwa 1,65 juta orang di wilayah tersebut menghadapi musim dingin keempat secara berturut-turut dengan tinggal di tenda-tenda yang sudah usang atau bangunan yang rusak akibat perang.

Mereka juga menyebutkan bahwa para donor internasional baru menyediakan atau menjanjikan 34 persen dari total 283 juta dolar AS yang dibutuhkan untuk penyediaan tempat tinggal darurat selama musim dingin. (rus)

Artikel 53 Negara Anggota PBB Desak Pemerintah Israel untuk Membuka Akses Penyaluran Bantuan Musim Dingin ke Gaza pertama kali tampil pada KABARIKA.

SAYA hanya penonton di luar gelanggang. Tidak punya perlengkapan untuk mengintip, membuntuti, apalagi mencuri percakapan. Saya cuma menyaksikan, membaca, lalu bertanya-tanya.

Ditemani kopi maccandu yang telanjur dingin, drama politik negeri ini malah makin mendidih. Majjallo’-jallo’! Kalau memang ada hasil sadapan, jangan biarkan persoalannya menggantung. Buka fakta dan buktinya melalui mekanisme yang sah, biar rakyat ikut menilai. Lumayan, tontonan gratis tanpa perlu bayar langganan sinetron!

Apalagi, yang disorot kali ini adalah dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Jika benar, ini bukan sekadar soal privasi, melainkan menyangkut kedaulatan negara. Jika terdapat indikasi pihak luar ikut memanfaatkan keruhnya keadaan, usut sampai tuntas!

Kalau persoalan penyadapan ini tidak dibongkar secara terang, izinkan saya bertanya: sampai kapan publik harus menunggu? Polanya seperti sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” yang dikejar tayangan: awalnya mappatassêleng-sêleng—menegangkan, tengahnya mappatakitte’-kitte’—mendebarkan, ujungnya mappakatau’-tau. Panasnya membara, akhirnya cuma panas tahi ayam! Kasus menguap, beritanya pensiun dini, padahal persoalannya belum sempat disidangkan!

Padahal, rumusnya cuma tujuh huruf: B-O-N-G-K-A-R.

Bongkar agar isi di dalamnya terlihat! Kucing dalam karung saja harus dikeluarkan dulu, baru ketahuan Anggora atau kucing garong. Begitu pula saat mengenali seorang pemuda: telusuri rekam jejaknya, baru ketahuan kallolo mulampekke’ (pemuda idaman) atau oroanê kabênê-bênê.

Mau melamar anak gadis orang juga begitu, ya bongkar! Periksa bibit, bebet, dan bobotnya. Jangan cuma terpikat foto berfilter tujuh lapis! Jangan sampai setelah akad baru ketahuan dia tidak bisa membedakan garam dengan gula!

Begitulah pentingnya mengenali sesuatu sebelum mengambil keputusan. Jangan terpikat tampilan luar, tetapi periksa apa yang tersembunyi di dalamnya. Begitu pula dengan persoalan penyadapan ini: jangan asal percaya, telusuri jejaknya, periksa buktinya, dan ungkap kebenarannya.

Namun, ketika tabir persoalan mulai dibuka, reaksi yang mungkin muncul justru antiklimaks. Bayangkan jika pihak yang disorot berbalik menyerang sambil memukul meja dengan palu godam:

“Mana buktinya saya menyadap? Kok baru dibuka sekarang? Itu pasti sudah direkayasa atau dipotong-potong! Itu bukan suara saya! Ada yang berniat menjatuhkan reputasi saya! Akan saya laporkan atas pencemaran nama baik!”

Itulah pola yang kerap muncul dalam polemik: ketika pertanyaan belum terjawab, perhatian justru dialihkan kepada pihak yang bertanya. Ditanya soal persoalan, malah sibuk menuduh publik bikin gaduh. Persis orang yang merasa terpojok, tetapi kali ini jurusnya berbalut dasi!

Namun, kali ini nappammu manrasa mbo’, jangan jadikan jurus itu pintu keluar. Uji setiap dugaan, periksa setiap bukti, dan proses siapa pun yang terbukti terlibat. Rayap-rayap yang menggerogoti pohon Nusantara harus ditelusuri hingga ke akar persoalannya. Takkalami, kupas tumpas! Maju gondrong!

Begitulah rayap bekerja: senyap tanpa bunyi gergaji, tahu-tahu tiang keropos. Dari luar pohon masih tegak dan daunnya hijau, padahal bagian dalamnya habis digerogoti. Kena angin sedikit saja bisa tumbang. Bukan anginnya yang terlalu kuat, tetapi rayapnya yang terlalu rajin!

Rayap paling berbahaya bukan hanya yang bersarang di kayu lapuk, melainkan juga yang bersembunyi dalam sistem. Yang digerogoti bukan kayu, tetapi keadilan; bukan tiang rumah, melainkan tiang hukum. Bangunan negara boleh tampak gagah, tetapi jangan sampai fondasinya keropos!

Kerusakan dalam sistem itu paling mudah terlihat ketika hukum diterapkan secara berbeda kepada mereka yang punya kuasa dan rakyat kecil. Anehnya, penegakan hukum di negeri ini kerap memperlihatkan standar ganda.

Kalau rakyat kecil yang diduga melanggar aturan—ojol salah jalur, pedagang melanggar trotoar, atau pabbalu’ carubbu’ di pasar tersandung urusan administrasi—penanganannya bisa terasa secepat kilat. Jejak digital pun seolah mudah ditelusuri: mulai dari waktu, lokasi, hingga perangkat yang digunakan. Wajah bisa terpampang, rumah bisa didatangi. Lebih cepat daripada ojol menjemput orderan!

Katanya, “Jejak digital tidak bisa bohong.” Baik, kita pegang itu.

Namun, ketika muncul dugaan penyadapan terhadap pemegang kekuasaan, kebocoran data rakyat, atau rekaman percakapan elite, penanganannya terkadang seperti kaset rusak: diputar terus, jawabannya itu-itu juga:

“Masih didalami.”

“Masih ditelusuri.”

“Belum bisa disimpulkan.”

“Perlu waktu.”

Wê Ndo’ê, mate’ ulukku’!

Loh, ke mana perginya keyakinan bahwa teknologi bisa mengungkap kebenaran? Mengapa perangkat pelacak yang biasanya supercepat mendadak kehilangan arah? Jangan-jangan GPS-nya ikut kena amnesia!

Teknologi boleh semakin canggih, tetapi tanpa keberanian dan ketegasan penegak hukum, kecanggihan itu tidak banyak berarti. Jika dugaan penyadapan menyentuh lingkaran kekuasaan, jangan sampai jabatan dan jaringan menjadi tameng. Jangan-jangan yang ikut disadap kali ini bukan hanya percakapan, tetapi juga keberanian penegak hukum!

Makanya, pertanyaannya bukan lagi sekadar: siapa dalangnya? Tetapi, mengapa mereka yang punya kuasa dan jaringan seolah lebih leluasa menghindari pemeriksaan, sementara rakyat kecil sulit membela diri?

Bongkar semuanya! Jangan hanya berani menghadapi mereka yang tak punya pengaruh. Hukum harus tajam ke mana pun, bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika perlu, tajam ke samping. Itulah keadilan, bukan keistimewaan bagi pemegang kekuasaan.

Untuk mengungkap persoalan semacam ini, jejak digital—rekaman, metadata, dan log sistem—dapat menjadi petunjuk penting. Namun, semuanya harus diuji keaslian, keutuhan, dan konteksnya.

Jika ada data yang terhapus, libatkan ahli forensik digital independen untuk menelusuri kemungkinan pemulihannya. Jangan hanya bersemangat mengusut lawan politik, tetapi kehilangan ketegasan saat persoalan menyentuh lingkungan sendiri!

Pacar hilang saja bisa dibujuk pulang dengan kalungan emas 100 gram. Masa data digital yang hilang dibiarkan jadi mantan tanpa kejelasan? Jangan-jangan bukan datanya yang sulit dipulihkan, melainkan keberanian mengusutnya!

Karena itu, bongkar dan usut tanpa kompromi! Siapa yang diuntungkan? Siapa yang diduga mengatur dari balik layar? Telusuri semuanya berdasarkan bukti dan proses hukum. Jangan hanya memeriksa pelaksana di lapangan, tetapi telusuri pula kemungkinan keterlibatan pihak yang berada di balik pengendalian, jika didukung bukti. Jangan sampai pemain berganti, tetapi sutradaranya tetap nyaman di belakang layar!

Jangan biarkan pola ini berulang. Takkalami! Terlanjur basah, mandi sekalian sampai bersih. Jangan setengah-setengah, nanti masuk angin!

Semangat ini mengingatkan saya pada lagu “Bongkar” karya Iwan Fals: keberanian merobohkan segala penghalang keadilan.

Yang harus dirobohkan bukan orang tanpa dasar hukum, melainkan budaya impunitas dan keserakahan yang merusak keadilan. Jangan hanya lantang berbicara tentang hukum, sementara pelaksanaannya justru menyisakan celah yang perlu diperiksa. Siapa yang gelisah ketika pintu audit dibuka? Jangan-jangan mereka yang paling banyak menyimpan rahasia!

Sebab, manusia masih bisa berkelit dengan dalih birokrasi, tetapi di hadapan Allah SWT tak ada rahasia yang tersembunyi, semuanya dibongkar. Tak ada pembela yang bisa disewa, tak ada alasan administratif untuk berlindung, dan tak ada lagi istilah “masih didalami”!

Bongkar sampai ke akar, proses sampai tuntas!

Wallahu a’lam bisshawab.

𝗝𝘂𝗺𝗮𝘁, 𝟭𝟯 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗦𝗞)

Artikel Bongkar Rayap-rayap Negeri pertama kali tampil pada KABARIKA.

Surat pengunduran diri Wapres Gibran tersebut diterima oleh ketua MPR, Ahmad Muzani.

Muzani kemudian membacakan petikan isi surat pengunduran diri Wapres Gibran tersebut di hadapan awak media.

Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden RI atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari saya sendiri.

Menurut Muzani tidak ada alasan yang dikemukakan oleh Gibran dalam suratnya tersebut. “Tidak ada alasan yang disebutkan di situ,” kata Muzani.

Peristiwa ini membuat tanggal 12 November 2026 menjadi tanggal bersejarah dalam perjalanan politik dan pemerintahan.

Sebab, Gibran adalah Wapres pertama dari era orde baru hingga era reformasi yang mengundurkan diri. Namun dalam sejarah perjalanan Indonesia, Gibran adalah Wapres kedua yang mengundurkan diri.

Wapres pertama Indonesia yang mengundurkan diri adalah Muhammad Hata (Bung Hatta) pada tahun 1956.

Pada 1955, Mohammad Hatta mengirim sebuah surat kepada Ketua DPR yang saat itu adalah Sartono. Namun, DPR sempat menolak surat pengunduran diri tersebut.

Setelah permintaan pengunduran dirinya ditolak, Bung Hatta kembali mengirimkan surat susulan kepada DPR pada 23 November 1956. Dalam surat itu, Bung Hatta menegaskan bahwa dia akan mengakhiri masa jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terhitung mulai 1 Desember 1956.

DPR akhirnya menyetujui permintaan tersebut melalui sidang yang berlangsung pada 30 November 1956.

Keputusan DPR itu kemudian ditindaklanjuti Presiden Soekarno dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 1957.

Melalui Keppres, Mohammad Hatta secara resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak 1 Desember 1956.

Alasan pengunduran diri Bung Hatta dan Gibran sangat berbeda. Bung Hatta mengaku mengundurkan diri karena tidak sepaham dengan Presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan.

Berbeda dengan Wapres Gibran. Mekipun alasan pengunduran dirinya tidak disebutkan dalam surat yang dikirim ke MPR, namun publik sudah sangat paham bahwa pengunduran diri Gibran itu terkait dengan keabsahan ijazahnya yang telah memperoleh keputusan tetap dari Mahkmah Konstitusi dan Mahkmah Agung.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa putusan hukum menyebutkan ada ketidaksesuaian pemenuhan syarat pendidikan Gibran terhadap sistem konstitusional Indonesia.

“Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan di dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” ujar Presiden Prabowo.

Atas dasar alasan tersebut, kata Presiden Prabowo, Wapres Gibran memutuskan mengundurkan diri.

Kursi Wapres harus Terisi Paling Lambat 60 Hari

Terkait dengan lowongnya jabatan Wapres, kemudian timbul pertanyaan berapa lama jabatan Wapres bisa vakum?

Ada lima tahapan beserta mekanismenya yang harus dilewati sejak tanggal pengunduran diri Wapres Gibran hingga terpilihnya Wapres pengganti.

Tahap 1: Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Presiden dan MPR

Wapres Gibran Rakabuming Raka wajib menyampaikan surat pengunduran diri resmi kepada Presiden Prabowo.

Selanjutnya, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

“Jadi kalau misalnya [presiden] tidak menolak [permohonan mundur dari Wapres] nanti harus ada pernyataan tertulislah dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR,” kata Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, Selasa (10/11/2026).

Tahap 2: MPR Menyatakan Kursi Wapres Kosong

Setelah surat pengunduran diri dinyatakan sah secara konstitusional, MPR kemudian menyatakan posisi wakil presiden resmi kosong.

Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepresidenan Prabowo Subianto tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas otomatis dari pejabat lain.

“Dan mekanismenya nanti bisa ada, MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Tahap 3: Presiden Usulkan Dua Nama Calon Wapres ke MPR

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), Presiden Prabowo Subianto bertugas mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.

Usulan ini harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.

Yusril mengatakan, MPR akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.

Presiden Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan Wapres tersebut.

“Memang MPR akan menyurati presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru, disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril.

MPR kemudian akan membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas dan administrasi dari kedua calon wakil presiden yang diajukan.

Tahap 4: MPR Menyelenggarakan Sidang Paripurna

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru.

Yusril menjelaskan, MPR kemudian mengadakan pemilihan calon Wapres setelah menerima surat dari Presiden Prabowo.

“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” kata Yusril.

Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU MD3.

Dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 46 ayat (4) UU MD3.

Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan pada sidang paripurna MPR, ditetapkan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (5) UU MD3.

Namun, jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi, merujuk pada Pasal 46 ayat (6) UU MD3.

Apabila hasil pemilihan ulang kedua calon Wapres tetap memperoleh jumlah suara sama, maka presiden memilih salah satu di antara calon Wapres tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (7) UU MD3.

Tahap 5: MPR Menetapkan dan Melantik Wapres Terpilih

Tahapan terakhir, calon Wapres yang memperoleh suara terbanyak atau yang dipilih oleh presiden, ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan langsung dilantik dalam sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode pemerintahan saat ini.

Kekosongan kursi Wapres saat tentu menjadi memontum istimewa bagi setiap partai politik koalisi untuk mengajukan calon andalannya.

Tentu partai politik atau koalisi partai politik tidak kekurangan kandidat Wapres, namun bagaimana Presiden Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan.

Bagaimana jika rekomendasi dari partai-partai politik sulit mencapai titik temu? Tidak tertutup kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan figur di luar usulan partai koalisi. (rus)

Artikel Wapres Gibran Mengundurkan Diri: Berapa Lama Jabatan Wapres Bisa Vakum? pertama kali tampil pada KABARIKA.

Dari total tersebut, atlet panahan Makassar menyumbangkan 15 medali emas, 7 perak, dan 8 perunggu. Perolehan ini sekaligus memenuhi target yang telah ditetapkan sebelum kompetisi berlangsung.

Ketua Pengkot PERPANI Makassar, Andi Nurhaldin, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil positif bagi pembinaan olahraga panahan di Kota Makassar.

Bahkan, perolehan medali pada Porprov 2026 mengalami peningkatan dibandingkan keikutsertaan pada Porprov Sulsel 2022.

“Alhamdulillah, target perolehan medali yang kami tetapkan dapat tercapai. Bahkan, hasil tahun ini lebih baik dibandingkan Porprov 2022. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami, sekaligus bukti bahwa pembinaan atlet panahan di Kota Makassar terus menunjukkan perkembangan positif,” ujar Andi Nurhaldin, Kamis (12/11/2026).

Dia mengaku bangga atas perjuangan seluruh atlet yang telah tampil maksimal selama pertandingan. Menurutnya, keberhasilan membawa pulang 30 medali tidak terlepas dari kerja keras, kedisiplinan, dan konsistensi para atlet dalam menjalani latihan.

Dukungan pelatih, ofisial, serta jajaran pengurus juga menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial. Mereka telah menunjukkan semangat juang, disiplin, serta mental bertanding yang luar biasa. Tiga puluh medali ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan hasil dari proses latihan dan pengorbanan yang panjang,” katanya.

Meski berhasil memenuhi target, Andi Nurhaldin mengingatkan para atlet agar tidak cepat berpuas diri. Prestasi di Porprov XVIII Sulsel 2026 diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan.

Dia menilai, tantangan ke depan akan semakin besar karena para atlet perlu mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi.

“Harapan kami, prestasi ini tidak berhenti di Porprov. Kami ingin para atlet terus berkembang, meningkatkan kualitas teknik dan mental bertanding, sehingga ke depan mampu membawa nama Makassar dan Sulawesi Selatan di kejuaraan nasional maupun internasional,” tambahnya.

Dengan raihan 15 emas, 7 perak, dan 8 perunggu, PERPANI Makassar menjadi salah satu penyumbang medali penting bagi kontingen Kota Makassar.

Capaian ini sekaligus menjadi modal untuk memperkuat pembinaan atlet panahan dan mencetak bibit-bibit potensial yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional. (*)

Artikel Panahan Makassar Borong 30 Medali di Porprov Sulsel 2026, Separuhnya Emas pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kepastian tersebut diraih setelah Jawa Barat (Jabar) dan Kalimantan Utara (Kaltara) keluar sebagai pemuncak klasemen grup masing-masing, sementara Aceh serta Banten menyusul melaju lewat jalur runner-up.

Jawa Barat sukses menguasai puncak klasemen akhir Grup A dengan mengantongi enam angka, raihan poin yang sebenarnya setara dengan Aceh di tempat kedua. Akan tetapi, skuad Jabar berhak atas status juara grup berkat keunggulan produktivitas selisih gol plus lima, sedangkan Aceh menyusul tepat di bawahnya dengan catatan selisih gol plus empat.

Sementara itu, persaingan di Grup B dikuasai secara meyakinkan oleh Kalimantan Utara yang perkasa di singgasana usai mendulang tujuh poin hasil dari tiga laga. Posisi runner-up grup ini resmi direbut oleh Banten yang tampil konsisten dengan mengumpulkan total lima poin.

Rangkaian duel hari kedua langsung dibuka pada pukul 08.30 lewat duel sengit antara Kaltara kontra Banten yang berakhir sama kuat 1-1. Pertarungan berjalan dalam tempo tinggi dan ketat, yang ditandai dengan diberikannya masing-masing satu kartu kuning bagi pemain dari kedua kubu.

Pada partai penyisihan lainnya, DKI Jakarta sukses memetik kemenangan tipis 2-1 atas Jawa Timur. Hasil positif ini setidaknya menjadi torehan manis bagi DKI untuk mendongkrak perolehan angka mereka, meski belum cukup untuk membawa mereka lolos ke babak empat besar.

Dominasi Jawa Barat di Grup A kian tak terbendung usai membungkam DI Yogyakarta dengan skor meyakinkan 3-1. Kemenangan ini menyempurnakan catatan sempurna Jabar sejak hari pertama setelah sebelumnya melibas Lampung 3-0, sekaligus menutup fase grup dengan sapu bersih kemenangan.

Di sisi lain, Aceh tampil sangat perkasa tatkala meladeni perlawanan Lampung hingga berkesudahan 4-1. Sang kapten tim, Fahmi, tampil sebagai bintang lapangan dengan memborong seluruh empat gol kemenangan timnya, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pencetak gol paling tajam di turnamen ini.

Taji Kalimantan Utara kembali terbukti dalam laga selanjutnya saat sukses melibas DKI Jakarta dengan skor telak 4-1. Keunggulan Kaltara turut dihiasi oleh satu gol bunuh diri penggawa DKI, yang sekaligus memastikan langkah mereka terbang ke puncak klasemen akhir Grup B.

Banten akhirnya menutup rangkaian sengit fase grup dengan membukukan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Jawa Timur. Tambahan tiga angka penuh tersebut cukup untuk mengantar Banten mengoleksi lima poin sekaligus menyegel posisi runner-up di bawah Kaltara.

Usai seluruh laga penyisihan rampung tepat pukul 11.00 WIB, kompetisi diistirahatkan sejenak untuk memberi ruang bagi para pemain beristirahat, menunaikan ibadah, serta santap siang. Di saat bersamaan, panitia langsung bersiap menggelar dua partai semifinal krusial yang dipusatkan di Lapangan A.

Berdasarkan skema klasemen akhir, babak semifinal pembuka akan mempertemukan sang juara Grup A, Jawa Barat, berhadapan dengan runner-up Grup B, Banten. Duel penentuan tiket final ini dijadwalkan bakal dihelat mulai pukul 14.30 WIB.

Laga semifinal kedua diprediksi tak kalah sengit dengan menyajikan pertemuan antara juara Grup B, Kalimantan Utara, kontra runner-up Grup A, Aceh. Pertarungan antartim tangguh ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.30 WIB.

Kedua partai puncak perebutan tiket final ini dipastikan berjalan menarik mengingat modal positif masing-masing kubu. Jabar datang dengan rekor sapu bersih yang konsisten, sementara Kaltara memamerkan lini serang tertajam lewat torehan 10 gol sepanjang fase grup.

Kendati demikian, kekuatan lini depan Aceh patut diwaspadai berkat ketajaman sang kapten, Fahmi. Di sisi lain, Banten juga memiliki potensi kejutan lewat permainan kolektif yang solid serta rekor apik saat menahan imbang Kaltara 1-1 sebelumnya.

Seluruh rangkaian turnamen nasional sepak bola mini antarsantri ini akan mencapai puncaknya pada hari Jumat (13/11/2026), di mana pemenang dari kedua laga semifinal saling sikut di partai final demi memperebutkan trofi juara di stadion yang sama.

Lebih dari sekadar memburu piala bergengsi, ajang Santri Championship diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan mental, karakter, kedisiplinan, serta sportivitas tinggi para santri. Menjunjung tinggi nilai kehormatan di atas lapangan tetap menjadi esensi utama, berdampingan dengan ambisi besar setiap tim untuk keluar sebagai yang terbaik. (*)

Artikel Jabar dan Kaltara Rajai Grup, Aceh Bersama Banten Segel Tiket Semifinal Santri Championship 2026 pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut disampaikan Fatmawati saat menerima Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, bersama jajaran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Fatmawati menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM agar lebih memahami prosedur dan fasilitas ekspor. Menurutnya, potensi komoditas Sulawesi Selatan sangat besar, tetapi belum sepenuhnya didukung kapasitas pelaku usaha, akses pasar, dan sistem pengelolaan komoditas yang terintegrasi.

“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Fatmawati mendorong pemetaan komoditas unggulan berdasarkan klaster di setiap kabupaten dan kota. Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan antara lain rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa.

Menurutnya, pengembangan klaster perlu melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan mitra usaha sebagai pengumpul sekaligus penghubung produk petani dan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Dengan pola tersebut, komoditas unggulan daerah diharapkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah kepada perantara, tetapi juga dapat diolah dan dikembangkan untuk menghasilkan nilai tambah serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.

Selain pengembangan klaster, Fatmawati menyoroti persoalan pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor. Sejumlah komoditas yang diproduksi di Sulawesi Selatan, menurutnya, justru tercatat sebagai ekspor dari daerah lain karena pengirimannya dilakukan melalui pelabuhan di Surabaya atau Jakarta.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar kontribusi Sulawesi Selatan terhadap ekspor nasional dapat tercatat secara lebih akurat. Penguatan fasilitas logistik, termasuk ketersediaan kapal dengan rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), juga dinilai penting untuk menekan biaya pengiriman.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung upaya pemerintah daerah melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, dan pendampingan bagi UMKM di kabupaten dan kota.

Ia menjelaskan, kesiapan ekspor setidaknya harus memenuhi tiga aspek utama, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Karena itu, pelaku usaha perlu didorong membangun kerja sama agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara berkelanjutan.

Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi kegiatan usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha dapat difasilitasi untuk bertemu dengan calon pembeli di luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.

Di luar pengembangan ekspor, pertemuan tersebut juga membahas penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulawesi Selatan serta meningkatnya peredaran rokok ilegal.

Fatmawati mengungkapkan, alokasi DBH CHT Sulsel yang menurun. Sementara itu, daerah juga menghadapi tantangan pengawasan peredaran rokok ilegal serta dampak kesehatan akibat konsumsi produk tembakau.

Ia menilai, formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan beban daerah pemasaran dan konsumsi, tidak hanya wilayah penghasil tembakau atau industri hasil tembakau.

“Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBHCHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional,” ungkap Fatmawati.

Sementara itu, berdasarkan pemaparan jajaran Bea Cukai dalam pertemuan tersebut, penindakan rokok ilegal hingga November 2026 mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hasil penindakan pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 40 juta batang.

Fatmawati menyatakan, Pemprov Sulsel akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta DPR RI untuk membahas evaluasi formula pembagian DBH CHT. Ia juga menilai pengembangan kembali Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Soppeng dan rencana pengembangan sentra serupa di Kabupaten Maros perlu mendapat perhatian.

Menurutnya, pengembangan industri hasil tembakau yang legal dapat menciptakan aktivitas ekonomi produktif sekaligus memberikan nilai tambah bagi daerah.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan terkait. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengembangkan klaster komoditas ekspor, memperkuat pemberdayaan UMKM, dan meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal. (*)

Artikel Fatmawati Rusdi Gandeng Bea Cukai Perkuat Ekspor Komoditas Unggulan Sulsel pertama kali tampil pada KABARIKA.