Masing-masing guru besar menyampaikan pidato penerimaan yang memaparkan perjalanan riset serta gagasan inovatif yang merefleksikan proposisi akademik yang kokoh.

Beragam isu strategis diangkat, mulai dari tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia, perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, hingga pengelolaan tanah, hukum kesehatan, serta pembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah intisari dari pemikiran akademik yang disampaikan masing-masing guru besar dalam pidato pengukuhan mereka.

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M.:

Hukum Pidana Perlu Ditempatkan dalam Kerangka Perlindungan HAM

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia menyampaikan pidato penerimaan berjudul: “Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

Prof. Aswanto menjelaskan bahwa hukum pidana memiliki karakter seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, hukum pidana memberi perlindungan kepada masyarakat dan menghadirkan efek jera.

Namun, di sisi lain, kewenangan represif yang besar kepada negara membuat hukum pidana perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia agar tidak berubah menjadi instrumen penindasan dan kesewenang-wenangan.

Urgensi kajian hukum pidana dan HAM semakin penting ketika melihat perkembangan kejahatan di Indonesia. Korupsi, misalnya, tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai pencurian uang negara, tetapi sebagai kejahatan luar biasa yang memiliki daya rusak luas terhadap berbagai sendi kehidupan bernegara.

“Korupsi berdampak terhadap pembangunan, demokrasi, dan terutama masyarakat miskin. Pada sektor ekonomi, praktik korupsi dapat mendistorsi kebijakan publik, meningkatkan biaya ekonomi, serta membajak anggaran yang seharusnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Prof. Aswanto.

Dari perspektif sosiologis, korupsi juga berpotensi mengubah dan mendekonstruksi moralitas masyarakat.

Praktik gratifikasi dan berbagai bentuk kecurangan dapat dinormalisasi ketika penegakan hukum tidak berjalan secara efektif.

Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.:

Perlindungan Hukum bagi Anak bukan Sekadar Bentuk Kepatuhan terhadap Traktat Internasional

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Perlindungan Anak ini menyampaikan pidato penerimaan berjudul: “Reformulasi Ambang Batas Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.”

Prof. Syamsuddin menekankan bahwa perlindungan hukum bagi anak bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap traktat internasional, tetapi merupakan amanat konstitusi.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Dari perspektif hukum pidana dan kriminologi, pemenjaraan anak memiliki konsekuensi serius. Lingkungan penjara dapat menjadi ruang yang justru memperkenalkan anak pada perilaku kriminal. Selain itu, pemberian label sebagai seorang kriminal berpotensi membentuk stigma yang kemudian diinternalisasi hingga anak tumbuh dewasa,” kata Prof. Syamsuddin.

Prof. Syamsuddin menambahkan, anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana.

Anak masih berada dalam proses pertumbuhan dan belum mencapai kematangan sebagaimana orang dewasa sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang memberikan perlindungan sekaligus mempertimbangkan masa depannya.

Prof. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.:

Keadilan Membutuhkan Keteguhan Moral dalam Pelaksanaannya

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Bank Tanah ini menyajikan pidato penerimaan berjudul: “Urgensi Bank Tanah dalam Menjamin Ketersediaan Tanah untuk Pembangunan Berkelanjutan yang Berkeadilan Agraria.”

Prof. Sri Susyanti menegaskan bahwa keadilan atas tanah tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan peraturan yang semakin rinci.

Keadilan membutuhkan keteguhan moral dalam pelaksanaannya serta tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam hasil penelitiannya, Prof Sri Susyanti menawarkan sejumlah langkah strategis, antara lain, penguatan regulasi berbasis prinsip keadilan agraria, pengembangan sistem informasi pertanahan berbasis teknologi digital, pengawasan publik yang efektif, serta integrasi kebijakan Bank Tanah dengan agenda reforma agraria, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan.

“Tanah bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan. Cara suatu bangsa mengelola tanah, mendistribusikannya, dan menjaganya bagi generasi mendatang menjadi bagian dari gambaran keadilan sekaligus menentukan arah peradaban yang ingin diwariskan,” kata Prof. Sri.

Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., D.F.M.:

Sistem Hukum Kesehatan harus Memastikan bahwa Dokter Lokal Maupun Asing Tunduk pada Standar Moral yang Sama

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Kesehatan ini menyajikan pidato penerimaan berjudul: “Perkembangan Pengetahuan Dokter Asing di Indonesia.”

Prof. Slamet menyoroti perkembangan hukum kesehatan dalam menghadapi keberadaan dokter asing di Indonesia.

Menurutnya, sistem hukum kesehatan harus memastikan bahwa dokter lokal maupun asing tunduk pada standar moral yang sama serta berada dalam sistem pengawasan yang adil.

“Tata kelola tersebut harus mengutamakan keselamatan pasien dan kepentingan publik. Dengan demikian, perkembangan ilmu hukum kesehatan tidak berhenti pada aspek teoretis, tetapi dapat menjadi pedoman praktis dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung terhadap penguatan sistem kesehatan nasional,” kata Prof. Slamet.

Hukum kesehatan, menurutnya, memiliki peluang untuk berkembang sebagai salah satu bidang kajian hukum yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer karena isu kesehatan merupakan kebutuhan universal yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Prof. Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.:

Negara Tidak Ditempatkan sebagai Pemilik Mutlak Sumber Daya Alam

Guru Besar Bidang Hukum Internasional ini menyajikan pidato penerimaan berjudul: “Hukum Ekonomi dan Lingkungan Internasional: Transformasi Pembangunan Berkelanjutan.”

Prof. Birkah menjelaskan bahwa hak untuk membangun selalu berjalan bersama kewajiban untuk melestarikan lingkungan. Pembangunan ekonomi dan lingkungan tidak semestinya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan.

Kekayaan alam perlu dikelola untuk menghasilkan kesejahteraan jangka panjang sekaligus memastikan generasi mendatang tetap memiliki ruang untuk menentukan pilihan pembangunannya.

Prof Birkah juga menyoroti konsep kedaulatan permanen atas sumber daya alam sebagai salah satu fondasi penting bagi negara berkembang. Kedaulatan tersebut perlu dijalankan untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Dalam konteks tersebut, doktrin public trust atau kepercayaan publik dinilai tetap relevan untuk dikembangkan. Negara tidak ditempatkan sebagai pemilik mutlak sumber daya alam, melainkan sebagai wali amanat yang berkewajiban mengelola sumber daya yang memiliki karakter publik,” kata Prof. Birkah.

Pandangan tersebut menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai tanggung jawab antargenerasi.

Bumi dan sumber daya alam tidak semata-mata dipandang sebagai milik generasi saat ini, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola agar tetap memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. (/*/)

Artikel Mendedah Proposisi Akademik Dalam Pidato Penerimaan Lima Guru Besar dari Fakultas Hukum Unhas pertama kali tampil pada KABARIKA.

Groundbreaking dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur Bali I Wayan Koster. Turut hadir jajaran manajemen PT Nindya Karya (Persero), di antaranya Direktur Utama Firmansyah, Direktur Operasi 1 Fatchurrohman, serta SVP Infrastruktur 2 Bambang Asmoro.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengembangan PPN Pengambengan tidak semata diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi perikanan, tetapi juga membuka ruang bagi integrasi sektor industri dan pariwisata.

“Pembangunan ini selain untuk pengembangan ekonomi, harapannya menjadi tempat yang mengombinasikan industri perikanan modern dan pariwisata, sehingga membawa peluang yang baik untuk masa depan Bali,” ujarnya.

Pengembangan PPN Pengambengan nantinya akan memperluas fungsi kawasan pelabuhan yang selama ini berfokus pada pelayanan kepelabuhanan. Kawasan tersebut akan dikembangkan secara lebih terintegrasi dengan ekosistem industri perikanan, mulai dari pengolahan hasil tangkapan, pemasaran, hingga distribusi.

Proyek tersebut merupakan bagian dari Integrated Fishing Ports and International Fish Markets (IFP-IFM) Phase-I (IDN-1055), yang diarahkan untuk memperkuat infrastruktur perikanan sekaligus meningkatkan konektivitas rantai nilai sektor kelautan dan perikanan.

Pengembangan kawasan PPN Pengambengan diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas infrastruktur perikanan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan di Jembrana dan wilayah sekitarnya. Dalam jangka panjang, keberadaan infrastruktur yang semakin terintegrasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi Bali sebagai salah satu wilayah penting dalam pengembangan ekonomi maritim.

Sebagai kontraktor pelaksana, PT Nindya Karya (Persero) berkomitmen menjalankan pekerjaan dengan mengutamakan standar kualitas, keselamatan dan kesehatan kerja, ketepatan waktu, serta pemanfaatan teknologi konstruksi yang relevan dengan kebutuhan proyek.

Keterlibatan Nindya Karya dalam pembangunan PPN Pengambengan sekaligus mempertegas peran perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional. Melalui proyek tersebut, Nindya Karya turut mengambil bagian dalam memperkuat fondasi ekonomi maritim, meningkatkan daya dukung infrastruktur perikanan, serta mendorong terciptanya nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Pembangunan PPN Pengambengan bukan sekadar menghadirkan infrastruktur baru. Lebih dari itu, proyek ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem perikanan yang lebih modern, terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.

Artikel Nindya Karya Mulai Garap Pengembangan PPN Pengambengan, Dorong Ekonomi Maritim Bali pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurut Bachrianto, pengalaman pelaksanaan KNMP pada tahap awal dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme seleksi dan perencanaan pada tahap berikutnya.

Pria yang akrab disapa Opu Anto tersebut menyampaikan pandangannya setelah selesainya pembangunan satu lokasi pilot di Biak-Numfor dan pelaksanaan KNMP tahap pertama.

Baginya, pengalaman tersebut perlu dibaca sebagai pembelajaran untuk memastikan pembangunan berikutnya tidak berhenti pada kesiapan fisik, tetapi juga memperhatikan kesiapan operasional, penerimaan sosial, serta kelayakan ekonomi di tingkat daerah.

“Banyak hal memang yang kita perlu bereskan, baik mekanisme perencanaan, koordinasi, dan yang lebih penting pelibatan pemangku kepentingan di daerah,” kata Anto.
Menurut alumni Universitas Hasanuddin itu, masih terdapat ruang perbaikan dalam pelaksanaan KNMP tahap awal, terutama menyangkut kesiapan teknis operasional, akseptasi sosial, dan kelayakan ekonomi kawasan.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan karena tersedianya infrastruktur tidak dengan sendirinya menjamin fasilitas dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

Ia menilai proses seleksi lokasi pada tahap pertama masih memperlihatkan kuatnya peran pemerintah pusat.

Untuk tahap berikutnya, pola tersebut perlu dilengkapi dengan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lain yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai karakter sosial, ekonomi, dan ekologis wilayah pesisir.

Menurutnya, daerah memiliki pengetahuan kontekstual yang tidak selalu dapat ditangkap melalui data administratif maupun perencanaan dari tingkat pusat. Karakteristik nelayan, pola produksi, akses pasar, kondisi infrastruktur, kelembagaan lokal, relasi sosial, hingga potensi konflik pemanfaatan ruang merupakan sejumlah aspek yang penting dipahami sebelum suatu lokasi ditetapkan sebagai kawasan KNMP.

Karena itu, seleksi lokasi sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kesiapan lahan dan kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan ekosistem sosial dan ekonomi setempat dalam menopang keberlanjutan program.

Pendekatan tersebut penting agar KNMP tidak berhenti sebagai pembangunan fasilitas, tetapi berkembang menjadi ruang pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat nelayan.

Anto berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka ruang konsultasi dan komunikasi yang lebih efektif dalam proses perencanaan KNMP berikutnya.

Pelibatan tersebut, katanya, perlu menjangkau berbagai elemen yang memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun kepentingan langsung terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, serta masyarakat pesisir dapat menjadi sumber pengetahuan sekaligus mitra dalam mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan persoalan setiap wilayah.

Pelibatan yang lebih luas sejak awal juga dapat membantu membangun rasa memiliki masyarakat terhadap program yang akan dikembangkan di wilayah mereka.

“Harapannya ada konsultasi dan komunikasi yang efektif untuk menggerakkan seluruh elemen di pesisir dan pulau-pulau, termasuk perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Bagi HAPPI Sulawesi Selatan, transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi lokasi merupakan bagian penting dari keberlanjutan KNMP.

Perencanaan yang berbasis pengetahuan lokal dan membuka ruang partisipasi daerah diharapkan dapat membuat program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi pesisir dalam jangka panjang.

Bachrianto, Akademisi dan Praktisi Pesisir
Bachrianto Bachtiar, merupakan akademisi dan praktisi yang memiliki pengalaman dalam bidang kelautan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan wilayah pesisir.

Ia pernah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, aktif di sejumlah lembaga swadaya masyarakat, dan kini mengabdikan diri pada salah satu perguruan tinggi di Kota Palopo.

Pada 2026, Bachrianto dipercaya memimpin Dewan Pengurus Daerah HAPPI Sulawesi Selatan periode 2026–2030, berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat HAPPI Nomor KEP.02/HAPPI/VIII/2026.

Mandat tersebut menempatkannya dalam organisasi profesi yang berada pada persimpangan antara kepakaran, kebijakan pembangunan, dan kebutuhan masyarakat pesisir.

Pengalaman akademik, organisasi, dan kerja pemberdayaan masyarakat yang dimilikinya menjadi modal untuk membawa kepakaran pengelolaan pesisir lebih dekat dengan persoalan nyata di lapangan, termasuk dalam proses perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

HAPPI dan Kepakaran Pengelolaan Pesisir
HAPPI merupakan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia, sebuah organisasi profesi yang menghimpun para ahli dan praktisi dengan kepakaran dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wilayah pesisir merupakan ruang yang mempertemukan beragam kepentingan, mulai dari perikanan, permukiman, konservasi, pelabuhan, pariwisata, infrastruktur, transportasi hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Kompleksitas tersebut membuat pengelolaan pesisir membutuhkan pendekatan yang tidak sektoral dan mampu mempertemukan kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta kebijakan.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, HAPPI mendapat mandat untuk menjalankan program organisasi, mengembangkan keanggotaan, memperkuat jejaring kemitraan, serta meningkatkan kontribusi profesi dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
Ruang kerja tersebut mencakup pengembangan pendidikan dan penelitian, advokasi, penguatan organisasi dan sumber daya manusia, serta sertifikasi dan standardisasi.

HAPPI juga memiliki ruang untuk memperkuat hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, lembaga penelitian, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi persoalan pengelolaan pesisir.

Dengan posisi tersebut, HAPPI tidak hanya menjadi wadah bagi para ahli, tetapi juga dapat berperan sebagai ruang pertukaran pengetahuan dan kepakaran yang menjembatani dunia akademik, kebijakan publik, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan KNMP, peran tersebut menjadi relevan karena keberhasilan kawasan nelayan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik.

Kesesuaian lokasi, kondisi sosial masyarakat, kelayakan ekonomi, daya dukung lingkungan, kelembagaan lokal, akses pasar, dan keberlanjutan pengelolaan merupakan bagian dari persoalan yang membutuhkan pengetahuan lintas disiplin.

Bagi HAPPI Sulawesi Selatan, ruang tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memastikan kepakaran pengelolaan pesisir tidak berhenti di ruang akademik, tetapi hadir dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir. (Sumbe: Pelakita)

Artikel Ketua HAPPI Sulsel, Bachrianto Bachtiar Ingatkan Seleksi Lokasi Koperasi Nelayan Merah Putih Transparan, Akuntabel dan Relevan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Pengukuhan tersebut memperkuat kapasitas keilmuan Unhas melalui kepakaran pada isu strategis, meliputi tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, perlindungan anak, pertanahan, hukum kesehatan, serta pembangunan berkelanjutan.

Kelima profesor menyampaikan pidato penerimaan yang memaparkan hasil kajian dan gagasan akademik dalam merespons persoalan hukum kontemporer.

Topik kajian mencakup korupsi dalam perspektif HAM, reformulasi diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, tata kelola Bank Tanah, regulasi dokter asing, serta hubungan hukum ekonomi dan lingkungan internasional.

Lima guru besar yang dikukuhkan tersebut, adalah:

1. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M.;
2. Prof. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.;
3. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., D.F.M.;
4. Prof. Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.; dan
5. Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan guru besar membawa tanggung jawab akademik sekaligus tanggung jawab sosial melalui gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Perguruan tinggi perlu terus melahirkan pemikiran baru yang mampu membaca persoalan secara mendalam dan menyentuh akar persoalan yang bersifat sistemik.

“Ilmu hukum memiliki ruang kontribusi yang luas dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat keadilan, melindungi hak warga negara, serta mendukung penyelesaian persoalan publik,” kata Prof. JJ.

Prof. JJ juga mendorong agar kepakaran profesor di Unhas terus berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan. Gagasan akademik perlu memiliki keterkaitan dengan persoalan nyata sehingga ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Kelima guru besar baru tersebut menghadirkan fokus kajian yang berbeda dan saling melengkapi dalam merespons persoalan hukum kontemporer.

Prof. Aswanto menempatkan pemberantasan korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, Prof. Syamsuddin Muchtar mendorong reformulasi hukum yang lebih melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, Prof. Sri Susyanti Nur menawarkan penguatan tata kelola Bank Tanah untuk mewujudkan keadilan agraria dan pembangunan berkelanjutan, Prof. Slamet Sampurno Soewondo mengkaji penguatan tata kelola hukum kesehatan dalam menghadapi keberadaan dokter asing, sementara Prof. Birkah Latif menyoroti keterkaitan hukum ekonomi, lingkungan, dan tanggung jawab antargenerasi.

“Kelima gagasan tersebut memperlihatkan bagaimana ilmu hukum dapat bergerak melampaui norma dan regulasi, menuju pemikiran yang menjawab persoalan sistemik, melindungi masyarakat, serta memastikan pembangunan berlangsung secara adil dan berkelanjutan,” ucap Prof. JJ.

Penguatan kepakaran profesor turut mendukung posisi Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Prof. JJ mendorong agar kapasitas akademik tersebut terus diarahkan pada pengembangan riset, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, serta kontribusi pemikiran terhadap kebijakan publik.

Bagi Unhas, pengukuhan lima guru besar Fakultas Hukum memperluas basis kepakaran untuk membaca persoalan hukum dari berbagai perspektif.

Kehadiran para guru besar dalam jajaran Dewan Profesor membuka ruang kontribusi dalam isu-isu sosial kemasyarakatan, untuk mengoptimalkan dampak nyata perguruan tinggi bagi masyarakat.(*/*)

Artikel Unhas Kukuhkan Lima Guru Besar dari Fakultas Hukum, Rektor Prof. JJ: Hukum Berfungsi sebagai Instrumen Memperkuat Keadilan pertama kali tampil pada KABARIKA.

Oleh: Muliadi Saleh | Esais Reflektif | Arsitek Kesadaran

Kekeringan tidak berarti seluruh Indonesia akan berhenti menerima hujan. Atmosfer kita terlalu kompleks untuk dibaca hanya dengan kalimat “musim kemarau” atau “musim hujan”. BMKG mencatat bahwa dinamika atmosfer regional masih dapat memicu hujan lokal dengan intensitas signifikan, sementara Sulawesi Selatan termasuk wilayah yang perlu mewaspadai potensi angin kencang pada periode 29 September–5 Oktober 2026.

Terkadang manusia menunggu hujan bukan karena ingin menikmati kesejukan, melainkan karena di balik hujan ada kehidupan. Di sebuah desa, seorang petani mungkin sedang menatap langit dengan cara yang berbeda: bukan menikmati pemandangan langit, tetapi sebagai harapan. Bagi petani, setetes hujan dapat berarti benih yang tumbuh, sawah yang menghijau, dan pada akhirnya beras yang sampai ke meja makan sebuah keluarga.

Hari-hari terakhir September 2026 mengingatkan kita bahwa urusan hujan sesungguhnya adalah urusan pangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam pembaruan 28 September 2026, menyebut kondisi atmosfer Indonesia pada akhir September masih didominasi keadaan kering di sejumlah wilayah. Bahkan, pada akhir September hingga awal Oktober 2026, Indonesia masih dipengaruhi El Niño dengan intensitas sangat kuat.

Di sinilah kita perlu mengubah cara memandang pangan dari perspektif yang lain. Ia bukan hanya perkara sawah yang luas, pupuk yang tersedia, benih yang unggul, atau teknologi pertanian yang semakin modern. Pangan adalah pertemuan antara langit dan tanah, antara air dan benih, antara kebijakan dan petani, antara harga dan daya beli, hingga akhirnya bertemu di  piring makan kita.

Ketika BMKG berbicara tentang El Niño, sesungguhnya yang sedang dibicarakan bukan hanya cuaca. Hal tersebut terkait juga dengan perubahan ritme produksi, kebutuhan air, biaya usaha tani, risiko gagal tanam, dan pada akhirnya ketahanan ekonomi rumah tangga. Langit berada jauh di atas kepala kita, tetapi dampaknya dapat turun sampai ke dasar kehidupan: isi dompet dan isi piring.

Kekeringan bukan hanya persoalan petani. Seolah-olah petani yang sawahnya mengering harus menyelesaikan sendiri masalah air, sementara masyarakat lainnya cukup menunggu beras tersedia di pasar. Padahal ketika petani kehilangan air, sesungguhnya seluruh rantai pangan sedang menerima pesan peringatan.

Karena itu, respons terhadap El Niño tidak boleh berhenti pada imbauan agar petani berhati-hati. Pemerintah daerah perlu memperkuat pemetaan wilayah rawan kekeringan, memastikan distribusi air untuk kawasan pertanian prioritas, mempercepat perbaikan jaringan irigasi yang rusak, serta menyesuaikan kalender tanam berdasarkan informasi iklim. BMKG sendiri mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk menghemat air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Langkah berikutnya adalah memperkuat sistem informasi yang benar-benar sampai kepada petani. Informasi iklim tidak boleh berhenti di kantor pemerintah atau layar komputer, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan sederhana: kapan menanam, varietas apa yang digunakan, berapa kebutuhan air, kapan memupuk, dan kapan menunda tanam. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak berhenti menjadi laporan, tetapi berubah menjadi alat untuk menyelamatkan keputusan petani.

Bendungan, embung, irigasi, pompa air dan jaringan distribusi sebagai infrastruktur pangan. Itu benar. Tetapi menghadapi perubahan iklim dan El Niño yang kuat, Indonesia juga membutuhkan sesuatu yang lebih halus namun sangat menentukan yakni infrastruktur kesadaran.

Kesadaran bahwa air adalah sumber kehidupan harus tumbuh dari rumah tangga sampai pemerintah. Kesadaran bahwa membuang-buang air pada musim kering bukan sekadar tindakan boros, tetapi dapat memperbesar tekanan terhadap kehidupan petani. Kesadaran pula bahwa menjaga lahan, daerah tangkapan air, sungai, embung, hutan, dan lingkungan bukan agenda ekologis yang berdiri sendiri, melainkan bagian langsung dari menjaga makanan yang akan kita makan.

Di tingkat masyarakat, gerakan urban farming juga dapat menjadi bagian dari solusi. Rumah, sekolah, pesantren, masjid, kantor dan lingkungan permukiman dapat mengembangkan tanaman pangan sederhana yang hemat air, seperti sayuran dalam wadah, hidroponik skala rumah tangga, vertikultur, atau tanaman pangan yang sesuai dengan kondisi lokal. Skala kecil memang tidak akan menggantikan sawah, tetapi dapat membangun budaya pangan yang lebih mandiri sekaligus mengajarkan satu hal penting: ketahanan pangan dimulai dari kesadaran untuk tidak selalu menjadi konsumen.

Pelajaran terbesar dari El Niño adalah bahwa ketahanan pangan tidak boleh dibangun ketika krisis sudah berada di depan mata. Ketahanan pangan seharusnya dibangun ketika keadaan masih relatif tenang, ketika gudang masih tersedia, ketika harga belum melonjak, dan ketika petani belum kehilangan harapan.

Pemerintah dapat melakukan setidaknya tiga hal secara konsisten. Pertama, membangun sistem peringatan dini pangan yang menggabungkan data BMKG, BPS, kondisi irigasi, luas tanam, produksi, harga, dan stok secara berkala sehingga keputusan dapat dibuat sebelum terjadi gangguan besar. Kedua, memperkuat perlindungan petani melalui akses pembiayaan, asuransi pertanian, benih adaptif, teknologi hemat air, dan pendampingan yang benar-benar hadir di lapangan. Ketiga, memastikan kebijakan pangan selain produksi nasional, juga menjaga kesejahteraan petani sebagai manusia yang menjadi fondasi produksi itu sendiri.

Kita juga membutuhkan diversifikasi pangan yang lebih serius. Ketika beras menjadi pusat hampir seluruh pembicaraan pangan, setiap gangguan produksi padi otomatis menjadi kegelisahan nasional. Padahal Indonesia memiliki jagung, singkong, sagu, ubi, sorgum dan berbagai pangan lokal yang dapat dikembangkan sesuai karakter ekologis masing-masing wilayah.

Pada akhirnya, persoalan hujan mengajarkan kita tentang keterhubungan. Awan tidak mengenal batas administrasi, sungai tidak mengenal batas kabupaten, dan kekeringan tidak bertanya siapa yang memilih pemerintah hari ini. Begitu pula pangan: ketika produksi terganggu di satu tempat, dampaknya dapat menjalar melalui harga, distribusi dan daya beli ke tempat lain.

Karena itu, menghadapi El Niño kita membutuhkan cara berpikir yang lebih luas daripada sekadar “menunggu hujan”. Kita harus menyiapkan air sebelum hujan datang, memperbaiki tanah sebelum tanah kehilangan kesuburannya, melindungi petani sebelum mereka jatuh dalam kesulitan, dan membangun sistem pangan sebelum krisis mengetuk pintu.

Sebab sesungguhnya pangan adalah sebuah perjanjian sosial. Petani menanam bukan hanya untuk dirinya, pemerintah membuat kebijakan bukan hanya untuk angka statistik, dan masyarakat membeli pangan bukan hanya untuk memenuhi selera. Di antara benih yang ditanam dan nasi yang kita makan terdapat kerja panjang, air, tanah, kebijakan, distribusi, harga, serta doa yang sering tidak terlihat.

Maka ketika hujan belum turun, mungkin yang perlu kita lakukan bukan hanya mendongak ke langit. Kita juga perlu menunduk ke tanah, melihat sawah yang mulai kering, mendengar kecemasan petani, lalu bertanya kepada diri sendiri: sudahkah kita membangun sistem pangan yang tidak menggantungkan masa depan bangsa hanya kepada kemurahan langit?

Hujan adalah rahmat, tetapi ikhtiar adalah tanggung jawab. Dalam bahasa kesadaran, manusia tidak diminta mengendalikan langit; manusia diminta belajar membaca tanda-tandanya, menjaga bumi yang dititipkan kepadanya, dan mempersiapkan kehidupan dengan sebaik-baiknya.

Barangkali itulah makna terdalam dari ketahanan pangan. Kita tidak sedang sekadar menanam padi; kita sedang menanam harapan agar tidak ada anak yang tidur dengan perut lapar, tidak ada petani yang kehilangan martabat karena gagal panen, dan tidak ada keluarga yang harus memilih antara membeli beras atau memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Dan ketika hujan akhirnya jatuh ke bumi, semoga kita tidak hanya melihat air yang turun dari langit. Semoga kita melihatnya sebagai pesan Tuhan bahwa kehidupan selalu memiliki jalan untuk tumbuh—asal manusia mau merawat tanah, menjaga air, menghormati petani, dan tidak berhenti melakukan ikhtiar.

“Jangan hanya menunggu hujan untuk menumbuhkan pangan; bangunlah kesadaran untuk menjaga air, tanah, petani, dan kehidupan, sebab rezeki yang turun dari langit membutuhkan tangan manusia untuk menjadikannya keberkahan.”
__________
Muliadi Saleh: “Menulis Makna, Membangun Peradaban”.

Artikel Pangan di Bawah Langit yang Berubah pertama kali tampil pada KABARIKA.

Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 720.000 orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahunnya di seluruh dunia, dan angka total tersebut diperkirakan masih di bawah jumlah yang sebenarnya.

Sebuah tim di Queen’s University Belfast yang dipimpin oleh Dr. Sophie Jones menelusuri aspek yang sama sekali berbeda: udara di luar jendela.

Paparan jangka panjang terhadap polusi partikel halus dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan kematian akibat bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau munculnya pikiran untuk bunuh diri sebesar sekitar 53%.

Angka ini berlaku untuk setiap penambahan 10 mikrogram partikel tersebut dalam satu meter kubik udara.

Para peneliti tidak pernah secara sengaja menempatkan siapa pun untuk menghirup udara kotor.

Seluruh 29 studi yang digabungkan dalam analisis ini mengamati udara yang memang sudah dihirup oleh masyarakat, sehingga tidak ada satu pun studi yang dapat membuktikan secara langsung bahwa polusi menyebabkan bunuh diri.

Namun, tinjauan ini dapat memilah jenis paparan mana yang kini memiliki bukti cukup kuat untuk disertakan dalam penelitian mengenai pencegahan bunuh diri.

Partikel Halus Menunjukkan Indikasi Paling Jelas

Sebagian besar studi tersebut menyoroti satu jenis polutan, yaitu partikel halus (fine particulate matter), yang berasal dari lokasi konstruksi, kebakaran, pembangkit listrik, dan lalu lintas kendaraan.

Para peneliti menyebutnya PM2.5, karena ukuran partikel tersebut adalah 2,5 mikrometer atau kurang. Sebagai perbandingan, diameter sehelai rambut manusia kira-kira 30 kali lebih besar daripada ukuran partikel tersebut.

Tiga belas dari studi yang digabungkan tersebut mengamati dampak dalam hitungan hari, bukan tahun.

Setiap penambahan 10 mikrogram per meter kubik dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pikiran untuk bunuh diri sebesar sekitar 1%.

Itu adalah perubahan kecil yang tersebar di seluruh populasi. Enam penelitian memantau partisipan selama lebih dari enam bulan, dan angka tersebut meningkat menjadi sekitar 53%.

Partikel yang sedikit lebih besar, yang disebut PM10, menunjukkan peningkatan jangka pendek sebesar 1% dalam tujuh penelitian.

Perhatikan selisih antara kedua angka tersebut. Satu hari dengan kualitas udara buruk sedikit mengubah tingkat risikonya.

Paparan udara buruk selama bertahun-tahun memberikan dampak yang berbeda. Penelitian sebelumnya telah mengaitkan paparan asap pekat dengan gejala kesehatan mental pada anak-anak.

Dampak Nitrogen Dioksida

Polutan lain yang mencapai signifikansi statistik adalah nitrogen dioksida, yang terbentuk saat bahan bakar terbakar pada mobil, truk, bus, dan pembangkit listrik.

Dalam rentang waktu beberapa hari, polutan ini tidak menunjukkan dampak yang dapat diukur. Gabungan data dari delapan penelitian menghasilkan rasio peluang (odds ratio) yang hampir tepat satu, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan.

Untuk periode lebih dari enam bulan, gabungan tujuh penelitian menunjukkan peningkatan risiko sekitar 32% untuk setiap penambahan konsentrasi 10 parts per billion (ppb).

Sulfur dioksida, ozon, dan karbon monoksida tidak menunjukkan hubungan gabungan yang signifikan ke arah mana pun.

Polusi udara sudah diketahui menyebabkan orang harus berobat ke dokter. Penelitian sebelumnya telah mengaitkannya dengan rawat inap di rumah sakit, dan tinjauan ini menunjukkan bahwa paparan yang sama juga berdampak pada hasil yang sangat berbeda.

Hasil Terkait Kebisingan dan Air Masih Belum Jelas

Sasaran tim peneliti mencakup empat jenis polusi. Namun, bukti mengenai polusi udara mendominasi: 38 dari 45 penelitian membahas udara, tiga membahas air, tiga membahas kebisingan, dan hanya satu yang membahas polusi cahaya.

Data dari tiga penelitian mengenai kebisingan dapat digabungkan, dan setiap kenaikan satu desibel dikaitkan dengan peningkatan risiko sekitar 12%.

Namun, interval kepercayaan mencakup angka satu, sehingga faktor kebetulan tidak dapat dikesampingkan sebagai penjelasannya.

Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya mengenai kebisingan lalu lintas dan kesehatan mental pada kaum muda, meskipun belum memberikan kesimpulan pasti.

Data mengenai polusi air sama sekali tidak dapat digabungkan karena ketiga penelitian tersebut mengukur hal yang berbeda dengan metode yang berbeda pula, serta menunjukkan hasil yang saling bertentangan.

Satu-satunya studi mengenai cahaya buatan di malam hari menunjukkan adanya kaitan, namun studi tersebut berdiri sendiri tanpa dukungan studi lain.

Pengujian yang Lebih Ketat Menyusutkan Hasil Temuan Tersebut

Setiap studi dinilai tingkat biasnya menggunakan daftar periksa standar yang disesuaikan dengan desain penelitian masing-masing.

Sebagian besar memperoleh skor lima. Dua studi mendapat skor empat, dan satu studi mendapat skor dua.

Tim peneliti kemudian menyingkirkan studi dengan skor di bawah enam dan melakukan analisis ulang terhadap data tersebut. Sebagian besar kaitan yang sebelumnya ditemukan tidak lagi menunjukkan signifikansi statistik.

Kaitan dengan paparan PM2.5 jangka panjang tetap bertahan. Kaitan dengan nitrogen dioksida jangka pendek juga bertahan, namun arah hubungannya berbalik: dalam kelompok data yang lebih kecil tersebut, kadar gas yang lebih tinggi justru dikaitkan dengan risiko yang sedikit lebih rendah.

Tingkat heterogenitas, istilah statistik yang menunjukkan adanya ketidakselarasan antarstudi, tergolong tinggi di seluruh analisis. Untuk paparan PM2.5 jangka pendek, angka heterogenitasnya mencapai 99,9%.

Analisis subkelompok menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara pria dan wanita.

Bagaimana Polusi Udara Bisa Mencapai Otak?

Dr. Jones dan rekan penulisnya berfokus pada penghitungan kaitan statistik alih-alih menelusuri mekanisme biologisnya, dan mereka sangat berhati-hati dalam membedakan kedua hal tersebut.

Mekanisme yang mereka sebutkan berasal dari penelitian pihak lain.

Partikel halus dan nitrogen dioksida telah dikaitkan dengan peradangan kronis serta kerusakan saraf, yang dapat memengaruhi suasana hati dan kemampuan seseorang dalam mengelola stres.

Air yang mengandung arsenik, timbal, litium, atau nitrat juga dikaitkan dengan dampak serupa.

Kebisingan dan cahaya buatan di malam hari tampaknya meningkatkan stres dengan cara mengganggu ritme jam biologis tubuh.

Sebuah studi terpisah telah mengaitkan kebisingan lalu lintas jangka panjang dengan penyakit Parkinson melalui jalur biologis yang saling tumpang tindih.

Setiap jalur tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi suasana hati atau perilaku. Namun, belum ada satu pun jalur yang berhasil ditelusuri secara langsung mulai dari paparan polutan hingga terjadinya kematian.

Dr. Jones mengatakan bahwa temuan ini pada akhirnya dapat memperluas cara pandang para pembuat kebijakan mengenai pencegahan bunuh diri.

“Memahami pengaruh-pengaruh yang lebih luas ini, serta potensi mengintegrasikan kesehatan lingkungan ke dalam kebijakan kesehatan mental melalui kolaborasi lintas sektor, dapat memainkan peran penting dalam mengurangi risiko bunuh diri dan meningkatkan kesejahteraan mental populasi secara keseluruhan,” kata Dr. Jones.

Keterbatasan Bukti yang Ada

Penelusuran data dilakukan mulai Januari 2010 hingga April 2024, menghasilkan 6.585 catatan, dan menyisakan 45 studi yang memenuhi kriteria.

Sebelas studi berasal dari negara-negara Eropa dan 10 dari Amerika Utara, sementara sebagian besar sisanya berasal dari Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, dan Jepang.

Tidak ada studi dalam tinjauan ini yang berasal dari Afrika, Asia Selatan, atau Timur Tengah.

Bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan pemikiran untuk bunuh diri digabungkan menjadi satu kategori luaran karena jumlah studi yang ada terlalu sedikit untuk memisahkannya. Ketiganya bukanlah peristiwa yang sama, dan para penulis pun mengakui hal tersebut.

“Temuan ini menyoroti betapa pentingnya mengenali paparan lingkungan sebagai faktor risiko yang dapat dimodifikasi dalam upaya pencegahan bunuh diri,” ujar para peneliti.

Hasil penelitian ini telah dimuat di Journal of Epidemiology and Community Health; hasil lengkapnya dapat diakses di sini.

Belum ada pihak yang mengukur dampak ketika paparan-paparan ini terjadi secara bersamaan, seperti kebisingan lalu lintas, cahaya lampu jalan, dan nitrogen dioksida yang memapar satu lokasi yang sama, sebagaimana yang lazim terjadi.

“Kami sedang melakukan analisis primer lebih lanjut mengenai topik ini, termasuk analisis untuk lebih memahami dampak kausal dan paparan kumulatif,” kata Dr. Jones. (rus)

Artikel Paparan Polusi Udara Memiliki Kaitan tak Terduga dengan Risiko Bunuh Diri pertama kali tampil pada KABARIKA.

KABARIKA.ID, JAKARTA–Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mencapai 11.562 ton atau 43 persen dari total alokasi 27.156 ton hingga 24 September 2026.

Regional CEO 4 Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani mengatakan, perusahaan terus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan sekaligus memperkuat tata kelola penyalurannya.

Hal itu disampaikan Wisnu dalam kegiatan Pilar Mina Bahari di Pangkep, Sabtu (26/9/2026).

“Pupuk Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan, sehingga kebutuhan pembudidaya ikan dapat terpenuhi. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan pupuk dapat diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Wisnu.

Pangkep Dapat Alokasi 27.156 Ton

Pada 2026, Pangkep mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan sebanyak 27.156 ton.

Hingga 24 September 2026, realisasi penyaluran mencapai 11.562 ton atau 43 persen dari total alokasi.

Realisasi tersebut terdiri atas 4.969 ton Urea, 790 ton pupuk organik dan 475 ton SP-36.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ikuti Ketentuan

Untuk sektor perikanan, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan dan terdaftar dalam e-RPSP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penebusan pupuk subsidi dilakukan menggunakan KTP melalui aplikasi iPubers. Sistem tersebut menjadi bagian dari tata kelola penyaluran dan pencatatan transaksi.

Untuk kegiatan pembesaran, ketentuan penerima mencakup luas lahan maksimal 2 hektare.

Pupuk Indonesia mendorong produsen, pemerintah daerah, penyalur dan pembudidaya ikan memahami serta menjalankan ketentuan penyaluran secara tertib.

Melalui kegiatan Pilar Mina Bahari, perusahaan juga memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan sektor perikanan di Pangkep.

KKP dan Pemkab Pangkep Tekankan Ketepatan Sasaran

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tb. Haeru Rahayu mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan perlu dimanfaatkan secara optimal oleh penerima yang memenuhi ketentuan.

Pemanfaatan pupuk bersubsidi diharapkan mendukung keberlanjutan kegiatan budi daya sekaligus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pupuk Indonesia mendorong produsen, pemerintah daerah, penyalur dan pembudidaya ikan memahami serta menjalankan ketentuan penyaluran secara tertib.

Melalui kegiatan Pilar Mina Bahari, perusahaan juga memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan sektor perikanan di Pangkep.

Sementara itu, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menekankan pentingnya memastikan berbagai bentuk dukungan dan bantuan pemerintah, termasuk pupuk bersubsidi, diterima masyarakat yang tepat sasaran.

Menurutnya, penguatan koordinasi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait diperlukan agar program subsidi dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat di Kabupaten Pangkep. (*)

Artikel Perkuat Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan, Kabupaten Pangkep Sulsel Terealisasi 11.562 Ton pertama kali tampil pada KABARIKA.

Forum nasional tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi para pengusul calon daerah otonomi baru (CDOB) dari berbagai wilayah Indonesia untuk menyatukan langkah sekaligus mengawal agenda penataan dan pembentukan daerah otonomi baru.

Kegiatan mengusung tema “Memperkuat Sinergi CDOB dan Seluruh Stakeholder untuk Mengawal Penyusunan RPP Penataan Daerah dan Desartada Tahun 2026 sebagai Pondasi Percepatan Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia.”

Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Forum Komunikasi Daerah (FORKODA) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Sulawesi Selatan (Forkoda PP CDOB Sulsel), Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM, mengatakan antusiasme peserta dalam Rapimnas tahun ini jauh lebih besar dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

“Alhamdulillah, Rapimnas kali ini dihadiri peserta yang membludak, lebih besar dari tahun sebelumnya. Kita laksanakan di Gedung Juang 45 karena kita memang dalam suasana perjuangan,” ujar Hasbi di sela-sela kegiatan.

# *Dua Agenda Utama Perjuangan Pemekaran*

Hasbi mengatakan terdapat dua agenda utama yang menjadi fokus konsolidasi nasional para pengusul DOB.

Pertama, mendorong pemerintah pusat mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Kedua, mengawal penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penataan daerah.

“Ada hal yang diperjuangkan, yaitu mencabut moratorium. Yang kedua, mengawal draft RPP. Semangatnya sangat luar biasa,” katanya.

Menurut Hasbi, kepastian mengenai kebijakan penataan daerah menjadi penting bagi daerah-daerah yang selama ini telah mengusulkan pembentukan DOB.

Konsolidasi tersebut, kata dia, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara para pengusul CDOB dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional.

# *Aspirasi Pemekaran Indonesia Timur Menguat*

Dalam forum tersebut, aspirasi pemekaran dari kawasan Indonesia Timur terlihat cukup kuat. Namun, Hasbi menegaskan bahwa agenda pembentukan DOB bukan hanya berasal dari kawasan timur Indonesia.

“Wilayah Timur Indonesia saat ini sangat seksi untuk isu pemekaran. Tapi tentu tanpa menafikan usulan dari wilayah barat yang juga tetap ada,” jelasnya.

Menurut dia, keberagaman aspirasi tersebut menunjukkan bahwa isu penataan daerah masih menjadi perhatian di berbagai wilayah Indonesia.

Karena itu, perjuangan pembentukan DOB perlu dikawal melalui jalur kelembagaan dan mekanisme yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus Sulawesi Selatan, Hasbi mengatakan terdapat sejumlah aspirasi pemekaran yang dibawa dalam konsolidasi nasional tersebut.

Sebanyak 12 orang delegasi dari Sulsel turut hadir untuk mengawal aspirasi pembentukan daerah baru.

“Untuk Sulsel ada empat CDOB kabupaten, yaitu Toraja Barat, Bone Selatan, dan Luwu Tengah, serta satu usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya,” tutur Hasbi.

Dengan demikian, aspirasi yang dibawa dari Sulsel mencakup empat usulan CDOB tingkat kabupaten serta satu usulan pembentukan provinsi.

Dalam forum tersebut, para delegasi melakukan konsolidasi untuk menyatukan aspirasi dan strategi perjuangan pemekaran sekaligus mendorong pemerintah pusat memberikan kepastian terhadap agenda penataan daerah.

Bagi Hasbi, keberadaan aspirasi tersebut merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat di daerah yang perlu terus diperjuangkan melalui mekanisme yang konstitusional.

# *Berkaitan dengan Pelayanan Publik*

Hasbi menilai pembentukan DOB tidak semata-mata menyangkut perubahan struktur administrasi pemerintahan.

Menurutnya, penataan daerah juga berkaitan dengan upaya mendekatkan pelayanan publik, memperluas jangkauan pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Karena itu, ia menilai aspirasi pembentukan daerah baru perlu terus dikawal secara konsisten.

“Kalau itu amanah konstitusi, hak konstitusional, tentu semua upaya akan kita lakukan,” tegasnya.

Selain jalur organisasi dan kebijakan pemerintah, Hasbi juga menyatakan dukungan terhadap wacana menempuh langkah hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun mendatang.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat sepanjang ditempuh sesuai koridor hukum.

“Itu adalah amanat konstitusi dan hak warga negara, jadi tidak ada masalah. Semua upaya akan kita lakukan karena pada dasarnya pemekaran itu adalah hak masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, perjuangan pembentukan DOB akan terus dilakukan melalui berbagai jalur yang tersedia, mulai dari konsolidasi organisasi, komunikasi kebijakan hingga upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

# *Hasbi: Perjuangan Akan Terus Dikawal*

Rapimnas dan Konsolidasi Nasional Forkonas PP DOB tersebut menjadi momentum bagi para pengusul DOB dari berbagai daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait penataan daerah kepada pemerintah pusat.

Hasbi menegaskan, BPW KKLR Sulsel bersama Forkoda PP CDOB Sulsel akan terus mengawal aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya dan sejumlah CDOB kabupaten.

“Harapan kita, perjuangan ini terus berjalan. Pemekaran itu sesungguhnya adalah hak daerah,” pungkasnya. (*)

Artikel Hasbi Syamsu Ali Bawa Aspirasi Pemekaran Daerah ke Rapimnas Forkonas PP DOB di Jakarta pertama kali tampil pada KABARIKA.

“Kita harus ingat, bapak-bapak ini pemimpin. Yang paling penting adalah kebijakan. Kebijakan yang salah jauh lebih berbahaya dari koruptor. Karena itu pemimpin harus berani mengambil keputusan yang benar dan berpihak kepada rakyat,” kata Mentan Amran.

Kepada peserta didik yang terdiri dari perwira menengah Polri, TNI, dan Kejaksaan tersebut, Mentan Amran menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya bekerja keras, tetapi harus mampu membaca persoalan, banyak belajar, lalu berani mengambil keputusan yang berdampak nyata. Ia mencontohkan terobosan kebijakan di sektor pertanian yaitu perubahan tata kelola pupuk yang mampu memangkas rantai distribusi dan menghasilkan penghematan besar bagi negara.

“Kami diperintah Pak Presiden Prabowo untuk selesaikan masalah pupuk. Kami analisis tiga hari, kami panggil Direktur Pupuk Indonesia. Kami selesaikan kebijakan untuk pupuk termasuk revitalisasi pabrik. Bayangkan, Rp500 triliun bisa kami hemat hanya karena secarik kertas. Itu baru satu kebijakan,” jelasnya.

Mentan Amran mengatakan perubahan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi swasembada pangan yang telah dicapai Indonesia. Hasilnya berbagai capaian ditorehkan sektor pertanian, mulai dari pencapaian swasembada pangan tercepat, stok pangan yang kuat, kesejahteraan petani meningkat, ekspor pertanian meningkat, impor pertanian menurun, dan lainnya.

“Kita sudah swasembada dan insya Allah berkelanjutan. Stok kita tertinggi selama merdeka pernah mencapai 5,37 juta ton. Kita juga mendapat dua penghargaan tertinggi dari FAO,” katanya.

Menurut Mentan Amran, capaian tersebut tidak lepas dari keberanian melakukan perbaikan kebijakan dan membangun kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa keberhasilan tidak mungkin dicapai oleh satu institusi atau satu orang saja.

“Kita tidak bisa sukses tanpa kolaborasi. Kalau ada pemimpin yang mengatakan ‘saya’, itu awal kehancuran. Tapi kalau kita mengatakan ‘bersama’, semua bisa bergerak. Sukses itu akumulasi, harus holistik,” ungkapnya.

Mentan Amran juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan lagi sekadar persoalan keamanan konvensional. Menurutnya, persaingan global saat ini semakin bertumpu pada penguasaan pangan, energi, dan sumber daya strategis lainnya.

“Sekarang perang bukan lagi soal senjata. Senjata terbaik adalah pangan, energi, dan air. Karena itu pangan dan energi harus kita perkuat sesuai arahan Bapak Presiden,” tegasnya.

Selain kompetensi dan kemampuan teknis, Mentan Amran menilai karakter merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan seorang pemimpin.

“Yang membuat seseorang sampai ke puncak bukan karena pendidikan, bukan karena kekayaan, tetapi karena karakter. Karakter yang membuat orang sukses di segala sektor,” ujarnya.

Pesan tersebut mendapat respons positif dari peserta. Kombes Pol Boy J Situmorang mewakili peserta didik Sespimti Polri menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi langsung dengan Mentan Amran. Menurutnya, berbagai capaian Kementerian Pertanian serta pengalaman kepemimpinan yang dibagikan menjadi pembelajaran berharga bagi calon pimpinan Polri ke depan.

“Hari ini kami sangat senang sekali bisa langsung diterima oleh Bapak Menteri Pertanian. Beliau menjelaskan capaian-capaian Kementerian Pertanian yang luar biasa dan memberikan banyak insight bagi kami calon pemimpin Polri ke depan,” ujar Boy.

Ia mengatakan keberhasilan menjaga swasembada pangan menjadi bukti bahwa kebijakan yang tepat mampu menghasilkan perubahan besar yang dirasakan masyarakat.

“Kami melihat capaian swasembada pangan yang sangat positif dan kami siap ikut menjaga keberlanjutannya. Apa yang disampaikan Pak Menteri memberikan pencerahan yang luar biasa, terutama bagaimana menjadi pemimpin yang adaptif menghadapi tantangan dan perubahan,” katanya.

Boy juga menyoroti pesan Mentan Amran mengenai pentingnya ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi kekuatan sebuah negara.

“Satu hal yang sangat kami ingat, peperangan di era saat ini bukan lagi mengangkat senjata, tetapi bagaimana menjaga ketahanan pangan dan energi. Pesan itu sangat kuat bagi kami,” ujarnya.

Senada, peserta dari Kejaksaan Republik Indonesia, Taufan Zakariah, menilai pertemuan tersebut memberikan inspirasi kepemimpinan yang dapat diterapkan di berbagai sektor.

Menurutnya, gaya kepemimpinan Mentan Amran menunjukkan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjalankan tugas, tetapi juga oleh kemampuan membangun sinergi dan menghargai semua pihak.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Menteri. Bukan hanya soal keberhasilan program pemerintah, tetapi juga banyak memberikan inspirasi kepemimpinan bagi kami semua,” pungkasnya. (*)

Artikel Di Hadapan Peserta Didik Sespimti, Mentan Amran: Kebijakan Menentukan Arah Bangsa pertama kali tampil pada KABARIKA.

Hal tersebut disampaikan Bramantyo menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pendidikan gratis hingga PTN. Pemerintah pada 23 September 2026 telah membahas opsi pelaksanaan serta penghitungan kebutuhan pembiayaan program tersebut dengan mempertimbangkan tahapan dan kemampuan fiskal negara.

“Ya, kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan pendidikan yang gratis kepada masyarakat. Tentunya hal ini perlu dikaji secara mendasar, meluas. Apakah kekuatan fiskal kita mencukupi untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut,” ujar Bramantyo dilansir pada Selasa (29/9/2026).

Bramantyo menegaskan, pendidikan tidak cukup hanya memastikan akses masyarakat menjadi lebih mudah. Aspek kualitas juga harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis.

“Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya bisa secara akses mudah, tetapi juga harus memastikan pendidikan tersebut berkualitas,” katanya.

Menurutnya, kualitas pendidikan sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang berada di dalam ekosistem pendidikan, termasuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan.

“Karena menurut kami salah satu poin untuk pendidikan adalah bagaimana kita bisa menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang ditopang oleh guru-guru, dosen-dosen, ataupun tenaga pendidikan yang berkualitas,” tutur legislator fraksi Demokrat tersebut.

Lebih lanjut, ia menyambut baik gagasan pendidikan gratis sebagai salah satu langkah untuk memperluas akses pendidikan masyarakat. Namun, ia menekankan perlunya memastikan keberlanjutan pembiayaan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan.

“Jadi kami harapkan bahwa ide ini adalah satu step yang baik untuk menunjukkan bahwa kemampuan negara untuk menyelenggarakan pendidikan, tapi di sisi lain harus kita pastikan bersama keuangan kita cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya. (*)

Artikel Wacana Pendidikan Gratis Hingga PTN, DPR: Apakah Kekuatan Fiskal Mencukupi? pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika IKA Teknik Unhas / Blogger (daengbattala.com)

“Setiap jam, lebih dari seribu nyawa melayang karena stroke dan serangan jantung akibat tekanan darah tinggi, dan sebagian besar kematian itu sebenarnya bisa dicegah.” Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Seribu nyawa dalam satu jam.

Kalimat itu terasa seperti hitungan mundur yang tak pernah berhenti, dan di balik setiap angka tersimpan wajah seorang ayah yang tak sempat pulang, seorang ibu yang rebah di dapur, atau seorang pemuda yang tumbang di lapangan futsal.

Untuk alasan itulah dunia berhenti sejenak setiap 29 September. Hari Jantung Sedunia dicanangkan pada 1999 oleh Federasi Jantung Sedunia (World Heart Federation) bersama WHO, lalu pertama kali diperingati pada 24 September 2000, dirayakan setiap Minggu terakhir September hingga 2011, dan sejak 2012 ditetapkan tetap pada tanggal 29 September.

Seperempat abad lebih berlalu, dan pesan yang dibawanya justru makin mendesak. Tahun ini Federasi Jantung Sedunia melanjutkan kampanye bertajuk “Don’t Miss a Beat”, yang dapat kita terjemahkan sebagai “Jangan Lewatkan Satu Detak Pun”, dengan pengingat bahwa penyakit jantung kerap bersembunyi di depan mata.

Kampanye ini mengajak kita mengenali tanda bahaya, melindungi jantung lewat pencegahan, dan menuntut para pengambil kebijakan untuk bertindak.

Taruhannya memang tidak kecil.

Menurut WHO, sekitar 19,8 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular pada 2022, atau kira-kira 32 persen dari seluruh kematian di dunia, dan lebih dari tiga perempat kematian itu terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia.

Federasi Jantung Sedunia dalam peluncuran kampanye 2026 menegaskan bahwa penyakit ini merenggut lebih dari 20 juta jiwa setiap tahun, padahal 80 persen kematiannya dipicu faktor risiko yang bisa dicegah atau dikendalikan. Di tanah air, jantung kita sendiri sedang mengirim sinyal darurat.

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia mencapai 651.481 jiwa per tahun, termasuk 245.343 kematian karena penyakit jantung koroner. Angka itu setara dengan hilangnya seluruh penduduk sebuah kota setiap tahun.

Namun peringatan tahun 2026 datang pada saat yang tidak biasa. Dunia sedang berjalan di atas tanah yang goyah. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan Prospek Ekonomi Dunia edisi Juli 2026 memproyeksikan pertumbuhan global hanya 3,0 persen tahun ini, dengan guncangan perang yang paling berat menekan negara pengimpor energi dan ekonomi yang rentan, sementara laju penurunan inflasi dunia tertahan.

Indonesia patut bersyukur karena ekonomi nasional masih tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026. Tetapi angka makro yang kokoh tidak selalu terasa sama di meja makan keluarga. Badan Pusat Statistik mencatat 7,22 juta orang masih menganggur pada Mei 2026, dan 59,30 persen penduduk bekerja berada di sektor informal yang penghasilannya naik turun tanpa kepastian.

Ketika harga energi dan kebutuhan pokok bergejolak, yang pertama kali dikorbankan sering kali justru kesehatan: sayur dan buah diganti makanan instan yang murah namun sarat garam, gula, dan lemak, jam kerja diperpanjang sehingga waktu tidur dan olahraga menyusut, stres menumpuk tanpa jalan keluar, dan pemeriksaan kesehatan ditunda karena merasa “masih kuat”. Tekanan ekonomi, pelan tapi pasti, menjadi faktor risiko jantung yang tak tertulis di buku kedokteran.

Tantangan berikutnya menyangkut ketahanan sistem pembiayaan kita. BPJS Kesehatan mencatat biaya layanan penyakit jantung mencapai sekitar Rp17,3 triliun pada 2025, menjadikannya penyakit berbiaya besar dengan pembiayaan tertinggi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Tindakan kateterisasi jantung saja menembus lebih dari 138 ribu kasus, dua kali lipat dibanding 2021. Ironisnya, pada tahun yang sama 87,1 persen dana dialirkan ke rumah sakit untuk pengobatan, sementara layanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi benteng pencegahan hanya menerima 12,9 persen.

Lebih jauh, kasus penyakit jantung yang dijamin JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus pada 2025, dari total biaya layanan JKN sebesar Rp191,3 triliun.

Tekanan itu kini terasa nyata: hari ini pemerintah memastikan suntikan dana tambahan Rp20 triliun dari APBN 2026 untuk menjaga arus kas BPJS Kesehatan agar klaim rumah sakit tetap terbayar.

Dengan kata lain, kita masih terlalu banyak membayar untuk memadamkan api, dan terlalu sedikit untuk mencegah percikannya. Di tengah ruang fiskal yang menyempit, pola seperti ini tidak akan bertahan lama.

Masalah terbesar barangkali terletak pada sifat penyakit ini yang sunyi. Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa hanya tiga dari sepuluh penderita penyakit tidak menular yang terdeteksi, dan dari tiga orang itu hanya satu yang berobat teratur.

Secara global pun gambarannya serupa: WHO mencatat 1,4 miliar orang hidup dengan hipertensi pada 2024, namun hanya sekitar satu dari lima yang tekanan darahnya terkendali.

Laporan yang sama memperkirakan penyakit kardiovaskular menguras sekitar 3,7 triliun dolar AS dari perekonomian negara berpenghasilan rendah dan menengah sepanjang 2011 hingga 2025, kira kira 2 persen dari gabungan produk domestik bruto mereka.

Artinya, jantung yang sakit bukan hanya urusan dokter, melainkan urusan menteri keuangan, pengusaha, dan setiap kepala keluarga.

Di sinilah secercah harapan mulai menyala. Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 73 juta orang hingga 31 Juli 2026, dan dari sekitar 52 juta peserta dewasa yang diperiksa tekanan darahnya ditemukan 4,9 juta orang dengan hipertensi serta 5,5 juta dengan prahipertensi.

Temuan yang lebih menyentak datang dari pemeriksaan ulang: sekitar satu juta orang yang tahun lalu dinyatakan sehat kini terdeteksi hipertensi.

Kabar baiknya, dari 2,4 juta penderita hipertensi yang kembali memeriksakan diri, 1,1 juta orang berhasil membawa tekanan darahnya kembali ke rentang normal.

Inilah bukti nyata bahwa ketika penyakit ditemukan lebih awal dan ditindaklanjuti, nyawa bisa diselamatkan dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding ruang operasi.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan bersama?

Jawaban pertama terletak pada keberanian menggeser uang dan perhatian ke hulu. Layanan primer harus menjadi garda terdepan yang sungguh sungguh diperkuat, bukan sekadar pintu rujukan.

Gagasan BPJS Kesehatan agar sekitar 23 ribu puskesmas dan klinik pratama memiliki alat rekam jantung serta dokter yang mampu mengenali gangguan irama jantung sejak dini patut didukung penuh, sebab mencegah satu serangan jantung jauh lebih hemat daripada memasang ring di rumah sakit.

Kedua, Cek Kesehatan Gratis jangan berhenti pada pemeriksaan. Setiap warga yang terdeteksi hipertensi perlu dipastikan mendapat obat generik yang murah secara berkelanjutan, dipantau oleh kader posbindu, dan diingatkan lewat pesan singkat di ponselnya.

Ketiga, negara perlu berani melindungi warganya lewat kebijakan: pengendalian tembakau yang lebih tegas, penuntasan cukai minuman berpemanis, label gizi yang jelas di bagian depan kemasan, serta ruang publik yang ramah pejalan kaki dan pesepeda.

Keempat, Indonesia layak memiliki rencana aksi nasional khusus penyakit jantung, sebagaimana diserukan Federasi Jantung Sedunia yang mencatat bahwa kurang dari 20 negara di dunia memiliki rencana mandiri untuk melawan penyakit ini.

Kelima, pelatihan pertolongan pertama henti jantung perlu masuk ke sekolah, kantor, masjid, gereja, dan pasar, agar setiap warga siap menjadi penyelamat dalam menit menit emas.

Semua itu bukan beban, melainkan investasi paling cerdas di masa sulit. Ketika anggaran harus dihemat, pencegahan adalah cara paling masuk akal untuk berhemat tanpa mengorbankan nyawa.

Setiap tekanan darah yang terkendali berarti satu keluarga yang tidak jatuh miskin karena biaya pengobatan, satu pekerja yang tetap produktif, satu anak yang tetap memiliki orang tuanya. Menuju Indonesia Emas 2045, bonus demografi yang kita banggakan hanya akan bermakna bila jantung generasi produktif hari ini berdetak sehat.

Maka, pada Hari Jantung Sedunia ini, marilah kita mulai dari hal yang paling sederhana. Periksakan tekanan darah hari ini, ajak orang tua kita ke puskesmas akhir pekan nanti, kurangi garam di masakan rumah, berjalan kaki dua puluh menit sehari, dan matikan rokok untuk selamanya.

Jantung kita telah setia berdetak sekitar seratus ribu kali setiap hari tanpa pernah meminta imbalan. Sudah saatnya kita membalas kesetiaan itu dengan perhatian yang tulus, karena setiap detak adalah hadiah, dan tak satu pun boleh terlewatkan.

“Kesehatanlah kekayaan yang sesungguhnya, bukan kepingan emas dan perak.” Mahatma Gandhi, tokoh kemanusiaan dan pemimpin kemerdekaan India

Artikel Jantung Sehat, Negeri Kuat: Investasi Kehidupan di Tengah Tekanan Ekonomi pertama kali tampil pada KABARIKA.

KABARIKA.ID–“Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Jakarta, 18 September 2026. Pernyataan itu menyentuh harapan keluarga di seluruh penjuru tanah air. Ia membangkitkan semangat bagi mereka yang bermimpi melanjutkan kuliah di universitas tetapi terkendala karena ketidakmampuan ekonomi.

Namun, bagi anak dari pulau terpencil yang diterima di perguruan tinggi negeri, pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) baru mengatasi satu persoalan. Ia masih membutuhkan biaya tambahan untuk keperluan ongkos kapal, tempat tinggal, makanan, buku, dan perangkat belajar lainnya. Bagaimana memaknai pendidikan gratis dalam perspektif universitas di Timur Indonesia?

Meski dibahas di dalam rapat terbataspemerintah pada 23 September 2026, pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri masih sebatas wacana. Ia masih memerlukan kalkulasi serius dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara matang dan terukur. Belajar dari pengalaman Universitas Hasanuddin (Unhas), pendidikan gratis yang hanya sebatas bebas UKT tidaklah cukup.

Biaya Kuliah Tunggal

Kuliah gratis bagi mahasiswa dalam definisi bebas UKT belum menyelesaikan masalah substantif pendidikan. Supaya proses belajar berlangsung maksimal – biaya penyelenggaraan pendidikan termasuk diantaranya gaji dosen, operasional laboratorium dan perpustakaan, layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, serta kegiatan praktikum dan penelitian – harus selalu tersedia. Kalaupun UKT dihapus, pemerintah harus menyediakan dana pengganti dengan sistem penyaluran yang tepat waktu.

Kebutuhan dana per mahasiswa juga berbeda menurut bidang studi. Pendidikan kedokteran dan teknik, misalnya, membutuhkan fasilitas praktik yang tidak sama dengan bidang lainnya seperti di rumpun ilmu sosial humaniora. Skotlandia misalnya, menggunakan kelompok biaya pengajaran menurut bidang studi sebagai salah satu dasar alokasi dana perguruan tinggi. Contoh ini menunjukkan bahwa pembebasan UKT perlu disertai perhitungan biaya lainnya agar mutu pembelajaran tetap terjaga.

Sebagai contoh program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Meski mereka yang mendapatkan KIP otomatis bebas UKT dan menerima uang saku bulanan selama kuliah normal, tidak terdapat jaminan bahwa proses pendidikannya berjalan secara maksimal.

Siapa yang kemudian menanggung biaya pendidikan lainnya seperti praktikum di lab, studi lapangan, kerja praktik, biaya buku dan biaya penunjang lainnya? Mengingat bantuan biaya hidup bagi penerima KIP bervariasi mulai dari Rp 800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan, jumlah tersebut untuk konteks Sulawesi Selatan misalnya terhitung sangat jauh dari standar layak.

Olehnya itu, kebijakan nasional untuk kuliah gratis perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing mahasiswa dan lokasi dimana mereka menempuh pendidikan. Hal teknis lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah ketepatan waktu pencairan dana pendidikan yang menyesuaikan dengan waktu pembayaran UKT, pembayaran sewa kamar pada awal semester, pembelian buku, peranggkat digital dan biaya praktikum.

Kepastian pencairan bantuan adalah niscaya karena universitas membutuhkan kepastian penyaluran dana agar kegiatan laboratorium dan praktikum dapat berjalan sesuai jadwal. Karena itu, rancangan kuliah gratis perlu menetapkan jadwal pencairan yang jelas, saluran pengaduan, serta langkah penanganan ketika bantuan atau pendanaan terlambat.

Beban yang variatif

Kesempatan pendidikan yang adil tidak selalu tercapai dengan memberikan bantuan yang sama kepada setiap mahasiswa. Laporan UNESCO tentang pendidikan inklusif mengingatkan bahwa kemiskinan, lokasi tempat tinggal, bahasa, dan disabilitas dapat menghambat seseorang untuk belajar.

Dua mahasiswa yang sama-sama bebas UKT pun dapat menghadapi keadaan berbeda: yang satu tinggal dekat kampus dan memiliki internet stabil, sedangkan yang lain harus bekerja pada malam hari untuk membayar sewa kamar.

Karena itu, dukungan transportasi dan tempat tinggal, akses digital, bimbingan akademik, serta layanan kesehatan mental perlu disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa agar mereka memiliki peluang yang lebih setara untuk menyelesaikan studi.

Pandangan UNESCO tentang pendidikan sebagai kebaikan bersama memperkuat alasan bagi negara untuk membiayainya. Manfaat perguruan tinggi tidak berhenti pada kenaikan pendapatan lulusannya.

Dokter yang melayani warga di pulau terpencil, guru yang meningkatkan kemampuan baca masyarakat, dan peneliti yang membantu petani mengatasi persoalan produksi juga memberi manfaat bagi orang lain. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi yang bermutu dapat menjadi investasi sosial, dengan hasil yang melampaui kepentingan pribadi mahasiswa.

Kapabilitas Amartya Sen

Pendekatan kapabilitas Amartya Sen membantu menjelaskan persoalan ini. Kesempatan formal untuk mendaftar kuliah belum tentu memberi seseorang kemampuan nyata untuk memilih, menjalani, dan menuntaskan pendidikan. Bantuan yang tepat dapat memperluas pilihan mahasiswa: ia tidak perlu mengorbankan kesehatannya atau bekerja berlebihan hanya untuk bertahan selama studi. Dengan demikian, keadilan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah kursi yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Melalui program vokasi multikampus, Unhas mendekatkan pendidikan tinggi dengan kebutuhan daerah. Kehadiran kampus di luar Makassar dapat meringankan keluarga yang sulit menanggung ongkos perjalanan dan biaya hidup anak selama kuliah di kota.

Namun, akses yang lebih dekat harus disertai dosen yang kompeten, fasilitas praktik yang sesuai dengan program studi, serta standar kurikulum dan penjaminan mutu yang sama kuatnya. Sekiranya tidak memenuhi standar, perluasan kampus berisiko memindahkan ketimpangan pendidikan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Untuk memperkuat kompetensi mahasiswa, kurikulum K-23 Unhas memuat Mata Kuliah Penguatan Kompetensi (MKPK), yang memungkinkan kegiatan seperti magang, organisasi, kompetisi, dan pengabdian kepada masyarakat diakui sebagai bagian dari pembelajaran sesuai ketentuan akademik. Pendidikan berbasis kompetensi menilai kemampuan mahasiswa menerapkan pengetahuannya, dengan umpan balik dan kesempatan untuk memperbaiki hasil belajar.

Dalam bidang pertanian, misalnya, mahasiswa dapat diminta merancang solusi atas persoalan yang dihadapi petani setempat, kemudian menjelaskan dasar ilmiah dan kelayakan rancangannya. Namun, kompetensi tidak boleh dibatasi pada keterampilan teknis: penalaran kritis, etika, dan kepedulian sosial juga penting agar lulusan mampu menghadapi persoalan yang terus berubah.

Memaksimalkan Kemitraan
Dalam pelaksanaannya, mitra daerah dan masyarakat dapat membantu mahasiswa mengenali persoalan yang perlu dikaji, mulai dari layanan kesehatan di wilayah kepulauan hingga pengolahan hasil laut. Dosen membimbing ketelitian metode, sementara warga memberi masukan tentang kebutuhan setempat dan kegunaan hasilnya. Ketika penelitian serta pembelajaran menghasilkan pengetahuan yang dapat dipakai masyarakat, manfaat pendidikan tinggi melampaui ruang kelas. Inilah salah satu alasan bagi negara untuk membiayainya.

Kuliah gratis perlu dilaksanakan secara bertahap, dengan sumber pendanaan yang jelas dan terbuka. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah mahasiswa yang bebas UKT. Pemerintah dan kampus perlu melihat apakah calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat diterima, apakah mereka mampu melanjutkan studi hingga lulus, dan kemampuan apa yang mereka peroleh untuk berkarya. Data penerimaan, keberlanjutan studi, dan hasil belajar itu perlu dianalisis menurut asal daerah, kondisi ekonomi, serta kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas agar kesenjangan yang masih ada dapat terlihat.

Dari perspektif Unhas, pendidikan gratis bermakna ketika anak dari pulau terpencil dan dari wilayah pegunungan yang aksesnya sangat terbatas dapat menempuh kuliah tanpa biaya yang memaksa keluarganya berkorban di luar kemampuan ekonominya. Pendidikan yang inklusif dapat dimaknai apabila orang tua tidak perlu menjual sawah, menggadaikan kebun, meminjam ke rentenir atau berutang di bank hanya untuk membayarkan biaya kuliah anak-anaknya.

Mereka belajar di ruang kelas, praktikum di lab dan studi lapang di berbagai tempat tanpa harus memikirkan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Mereka belajar dengan dukungan yang memadai, dan membawa pulang ilmu yang berguna bagi daerahnya. Hanya jika kondisi tersebut terpenuhi, maka gagasan Presiden tentang pendidikan gratis akan menjadi kenyataan. Semoga!

Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi. (*)

Artikel Memaknai Pendidikan Gratis: Perspektif dari Timur Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda kebanggaan IKA Unhas Jabodetabek yang mempertemukan alumni dari berbagai profesi sekaligus menggalang kepedulian untuk masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Turnamen secara resmi dibuka oleh Ketua IKA Unhas Jabodetabek, dr. Andi Afdal, yang juga menjabat sebagai Direktur Operasional Perum Bulog, bersama Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, selaku Ketua PGA UNHAS, serta Prof. Kadir, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pembukaan turnamen menjadi simbol kolaborasi alumni Universitas Hasanuddin lintas sektor yang terus memperkuat jejaring, persaudaraan, dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Ketua IKA Unhas Jabodetabek: Golf Menyatukan Alumni dan Menghadirkan Manfaat bagi Sesama
Ketua IKA Unhas Jabodetabek, dr. Andi Afdal, menyampaikan bahwa Turnamen Golf & Charity bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan momentum memperkuat kebersamaan alumni sekaligus menebarkan manfaat bagi masyarakat.

“Golf Tournament & Charity IKA Unhas Jabodetabek adalah ruang silaturahmi yang mempertemukan alumni Universitas Hasanuddin dari berbagai angkatan, profesi, dan daerah. Kami ingin kebersamaan ini tidak berhenti di lapangan golf, tetapi juga melahirkan kepedulian dan kontribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa semangat IKA Unhas Jabodetabek adalah membangun organisasi alumni yang solid, profesional, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi tradisi yang terus mempererat persaudaraan alumni sekaligus memperkuat peran IKA Unhas Jabodetabek dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan,” tambahnya.

Sportivitas Warnai Turnamen, Selamat kepada Seluruh Pemenang
Turnamen berlangsung meriah dengan diikuti para alumni Universitas Hasanuddin, mitra, sponsor, dan undangan dari berbagai institusi. Para peserta menampilkan permainan terbaik dengan menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan.

IKA Unhas Jabodetabek menyampaikan selamat kepada seluruh pemenang di berbagai kategori pertandingan atas prestasi yang telah diraih.

Sekretaris Jenderal IKA Unhas Jabodetabek, Firmansyah Arifin, memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyukseskan turnamen.

“Selamat kepada seluruh pemenang Golf Tournament & Charity IKA Unhas Jabodetabek 2026. Prestasi yang diraih adalah hasil dari semangat kompetisi yang sehat dan sportivitas yang luar biasa. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menjadikan turnamen ini sebagai ajang mempererat persaudaraan keluarga besar alumni Universitas Hasanuddin,” ucapnya.

Menurut VP Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) ini, keberhasilan penyelenggaraan turnamen menunjukkan kuatnya kolaborasi dan solidaritas alumni Unhas di Jabodetabek.

Ketua Panitia: Terima Kasih kepada Sponsor dan Seluruh Mitra

Ketua Panitia Golf Tournament & Charity IKA Unhas Jabodetabek 2026, Ryan Saputra Alam, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor, mitra, peserta, dan keluarga besar alumni Universitas Hasanuddin yang telah berkontribusi menyukseskan Golf Tournament & Charity IKA Unhas Jabodetabek 2026. Dukungan ini menjadikan kegiatan ini bukan hanya sukses sebagai turnamen olahraga, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas melalui aksi kemanusiaan,” ujar Ryan.

Dosen STIE Mulia Pratama menambahkan bahwa dukungan para sponsor menjadi bagian penting dalam menghadirkan kegiatan berkualitas sekaligus memperkuat semangat gotong royong alumni.

Bendahara IKA Unhas Jabodetabek: Charity Menjadi Wujud Kepedulian Alumni

Bendahara IKA Unhas Jabodetabek, Indry Annantah, menegaskan bahwa nilai utama kegiatan ini adalah kepedulian terhadap sesama melalui program charity.

“Terima kasih kepada seluruh sponsor, donatur, dan peserta yang telah berbagi melalui Golf Tournament & Charity IKA Unhas Jabodetabek. Partisipasi dan kepedulian ini menjadi bukti bahwa keluarga besar alumni Universitas Hasanuddin selalu hadir untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi musibah,” kata Indry.

Indry berharap semangat berbagi yang ditunjukkan para alumni dapat terus menjadi budaya dalam setiap kegiatan IKA Unhas Jabodetabek.

Membawa Misi Kemanusiaan untuk Korban Bencana Alam di NTT
Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, Golf Tournament & Charity 2026 juga mengusung misi kemanusiaan melalui penggalangan dana yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan charity ini menjadi bentuk nyata solidaritas keluarga besar alumni Universitas Hasanuddin dalam membantu proses pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

Komitmen IKA Unhas Jabodetabek
Melalui Golf Tournament & Charity 2026, IKA Unhas Jabodetabek kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kegiatan yang memadukan silaturahmi alumni, olahraga, networking profesional, dan pengabdian kepada masyarakat.

Semangat “Bermain dengan Sportivitas, Bersatu dalam Persaudaraan, Bergerak untuk Kemanusiaan” menjadi pesan utama dari Golf Tournament & Charity IKA Unhas Jabodetabek 2026, sekaligus menegaskan bahwa kebersamaan alumni dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (*)

Artikel IKA UNHAS Jabodetabek Sukses Gelar Turnamen Golf Charity 2026 dengan Semangat Persaudaraan dan Sportivitas pertama kali tampil pada KABARIKA.

Ada diam yang lahir karena takut. Tetapi ada pula diam yang lahir karena cinta. Dan sering kali, diam orang tua ketika dikecewakan anaknya adalah cinta yang sedang menahan luka.

Jangan kira mereka diam karena tidak punya jawaban. Jangan pula menganggap mereka tidak mampu melawan. Mereka tahu apa yang ingin dikatakan, tahu kesalahan yang telah dilakukan, bahkan mungkin memiliki seribu alasan untuk marah. Tetapi mereka memilih menahan kata, karena tahu bahwa kata-kata orang tua memiliki kekuatan yang berbeda, sekali terucap dalam amarah, ia bisa menjadi luka yang dibawa anak sepanjang hidup.

Maka mereka diam. Bukan karena kalah. Tetapi karena cinta membuat mereka lebih memilih menyelamatkan anak daripada memenangkan pertengkaran.

Orang tua bisa kecewa, tetapi berusaha tidak membuat anak kehilangan tempat untuk pulang. Mereka bisa terluka, tetapi tetap memikirkan masa depan anaknya. Bahkan ketika hatinya sendiri dihancurkan, yang mereka khawatirkan justru jangan sampai anaknya hancur oleh kata-kata mereka.

Betapa dalam cinta orang tua: yang terluka adalah dirinya, tetapi yang tetap dipikirkannya adalah kita.

Namun jangan salah memahami diam. Diam bukan berarti kesalahan dibenarkan. Diam bukan berarti orang tua tidak memiliki batas. Ada saatnya mereka menegur, menasihati, bahkan bersikap tegas. Tetapi ketegasan yang lahir dari cinta bertujuan memperbaiki, bukan membalas, menyadarkan, bukan menghancurkan.

Dan mungkin di sinilah seorang anak perlu berhenti sejenak dan bertanya kepada dirinya sendiri:

Sudahkah aku menyadari berapa banyak kecewa yang ditelan orang tuaku demi menjaga perasaanku?

Kita kadang merasa orang tua terlalu banyak menuntut, menasihati, atau mengatur. Tetapi kita lupa bahwa sebagian besar hidup mereka telah mereka habiskan agar kita baik-baik saja.

Kita menghitung apa yang tidak mereka berikan, sementara mereka tidak pernah menghitung apa yang telah mereka berikan.

Kita mudah meminta dimengerti, tetapi sering lupa belajar memahami.

Kita ingin kesalahan kita dimaklumi, tetapi terkadang begitu sulit memaklumi kelemahan mereka.

Jangan sampai kita dewasa dalam usia, tetapi terlambat dewasa dalam menghargai orang tua.

Sebab ada luka yang masih bisa disembuhkan dengan meminta maaf. Ada hubungan yang masih bisa dipulihkan dengan kerendahan hati. Tetapi ada kesempatan yang tidak selalu datang dua kali.

Jika hari ini orang tua masih ada, jangan tunggu mereka pergi untuk menyadari nilainya. Datanglah ketika masih bisa datang. Peluklah ketika masih bisa memeluk. Genggam tangannya ketika tangan itu masih bisa kita genggam. Dan katakan maaf sebelum penyesalan tidak lagi memiliki tempat untuk menyampaikannya.

Sebab suatu hari nanti, yang paling menyakitkan bukanlah ketika orang tua memarahi kita.

Yang paling menyakitkan adalah ketika kita ingin mendengar suara mereka, tetapi yang tersisa hanya kenangan.

Maka, jika hari ini orang tua memilih diam, jangan gunakan diam itu untuk semakin menjauh.

Bisa jadi di balik diamnya ada air mata yang disembunyikan, kecewa yang ditelan, doa yang tidak pernah berhenti, dan cinta yang(meskipun terluka) masih membuka pintu bagi anaknya untuk kembali.

Orang tua mungkin mampu membalas, tetapi memilih memaafkan. Mampu berkata keras, tetapi memilih menahan diri. Mampu meninggalkan, tetapi memilih tetap mendoakan.

Itulah ketika amarah kalah oleh cinta. Dan mungkin, itulah pesan paling sunyi yang perlu kita dengarkan:

Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan tunggu penyesalan untuk belajar meminta maaf. Dan jangan biarkan ego membuat kita terlambat pulang kepada hati yang sejak awal tidak pernah berhenti mencintai kita.🙏

Artikel Ketika Amarah Kalah oleh Cinta: Mengapa Orang Tua Memilih Diam? pertama kali tampil pada KABARIKA.

Sebagai pengamat liar kehidupan sehari-hari, saya melihat satu rutinitas yang makin sulit dipisahkan dari keseharian kita: apa pun kegiatannya, rasanya belum lengkap kalau belum ada FOTO.

Dulu kita pergi ke suatu tempat untuk menikmati suasananya. Sekarang, kita menikmati suasana sambil memastikan kamera sudah siap. Bahkan kadang belum sempat menikmati tempatnya, kita sudah sibuk jepret sana-jepret sini.

Pergi jogging, selfie. Memancing di waduk, selfie. Ngopi di Warkop H. Edie, selfie. Makan kapurung di Jl. Marantika, selfie. 𝘛𝘶𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘪𝘱𝘶𝘭𝘶𝘯𝘨 membahas 𝘮𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘳𝘦’𝘵𝘰𝘫𝘢𝘯𝘨, selfie 𝘮𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘨. Hadir dalam kegiatan pengukuhan guru besar, selfie. Pengajian arisan pun 𝘰𝘯𝘳𝘰𝘢𝘯𝘯𝘢 selfie. Begitulah zaman sekarang, ke mana pun pergi, wajah harus ikut pulang dalam bentuk foto.

Pokoknya, selama tangan masih bisa mengangkat HP Android, peluang untuk selfie terbuka 24 jam nonstop. 𝘈𝘭𝘢𝘬𝘰𝘰𝘰!

Sisa dua momen selfie yang belum pernah saya temukan: saat sujud dalam salat dan ketika sedang dikejar anjing beranak.

Kalau sedang sujud, foto mungkin masih bisa diatur—meskipun tentu bukan itu tujuan ibadah. Namun, kalau sedang dikejar anjing, kamera mendadak tidak ada penting-pentingnya. Bahkan HP mahal sekalipun bisa terasa seperti batu bata.

Yang penting cuma satu:
Lari kecepatan seribu!
Bila perlu, lompati pagar tinggi. Urusan jatuh belakangan.

Pada saat seperti itu, tidak ada lagi pikiran tentang angle, pencahayaan, filter, apalagi caption.
Yang ada cuma satu jeritan dalam hati:
“Ya Allah, selamatkan nyawaku! Foto belakangan!”

Nanti kalau sudah lolos, barulah kita sadar: ternyata ada momen dalam hidup yang memang lebih baik dialami daripada didokumentasikan.

Saya jadi teringat waktu kecil pernah dikejar anjing beranak karena tidak sengaja menginjak ekornya. Saya lari super kilat, 𝘵𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘯𝘢 𝘭𝘢𝘭𝘦𝘯𝘨 𝘶𝘸𝘰𝘭𝘢—bukan jalanan lagi yang saya tempuh.

Boleh jadi, kecepatan lari saya waktu itu melebihi tikus yang sarangnya dibongkar. Bedanya, tikus lari karena takut ditangkap, sedangkan saya takut digigit.

Saking ingin selamat, pagar setinggi dua meter mendadak berubah menjadi arena atletik lompat galah. Yang penting lompat dulu, urusan gaya belakangan!

Saat itu saya tidak berpikir untuk membuat konten, sebab memang belum ada HP Android. Kalau waktu itu sudah ada, mungkin saya sempat selfie dulu:
“Guys, mohon doanya. Saya sedang dikejar anjing galak.”

Untung HP belum ada. Kalau ada, mungkin sekarang videonya sudah ditonton 76 juta orang. Masalahnya, yang jadi konten saya, yang jadi korban juga saya. 𝘔𝘦𝘭𝘰’𝘮𝘰𝘱𝘰!

Andai ada fotografer Lasingkono yang bisa merekam kejadian itu, mungkin aksi saya langsung viral. Sebab, biar pot bunga 𝘵𝘢𝘣𝘣𝘢𝘭𝘪-𝘵𝘢𝘣𝘣𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘨 saya tabrak—apa saja yang ada di depan, saya tubruk!

Bukan lagi prinsip, “Kejarlah daku, kau kutangkap.” Itu cocok untuk film romantis.
Prinsip saya waktu itu jauh lebih sederhana:
“Kejarlah daku, saya yang kabur duluan!”

Saat itulah saya sadar, manusia kalau sudah terdesak bisa berubah menjadi atlet dadakan. Yang biasanya naik tangga saja ngos-ngosan, tiba-tiba mampu melompati pagar dua meter. Rupanya bakat olahraga kadang baru muncul kalau nyawa ikut terancam.
Dan akhirnya, saya selamat.

Sejak saat itu saya belajar satu hal penting: ada momen yang tidak perlu di-selfie-kan. Cukup disyukuri karena kita masih hidup.
Inilah yang disebut BERUNTUNG.

Beruntung itu tidak selalu mendapat hadiah. Kadang beruntung itu sederhana: dikejar anjing beranak, tetapi selamat dan pulang membawa cerita.

Kalau sampai digigit, ceritanya mungkin bukan lagi Lensa Jurnalistik Islami…
Bisa-bisa berubah menjadi Lensa Klinik Puskesmas!
Nah, kebiasaan selfie rupanya bukan hanya terjadi ketika kita sedang santai. Pergi memancing pun begitu. Kail sudah dipasang, umpan sudah dilempar, tetapi ikan buronang—eh, baronang belum tentu ada. Yang pasti ada: foto!

Caption-nya:
“Doakan: sedang menunggu rezeki.”

Saya setuju. Memancing memang mengajarkan kesabaran. Namun di zaman media sosial, ada satu kesabaran tambahan yang harus dipelajari: menunggu 𝘭𝘪𝘬𝘦.

Kadang ikan belum menyambar, tetapi notifikasi sudah disambar duluan. Mata masih mengawasi pelampung, tetapi tangan sesekali mengawasi HP. Ikan ditunggu di air, like ditunggu di layar. Dua-duanya belum tentu datang.

Lebih lucu lagi kalau sudah berjam-jam memancing, ikan tidak didapat, tetapi foto sudah puluhan. Pulang pun masih sempat membuat konten:
“Pengalaman memancing hari ini: belajar menerima kenyataan pahit.”

Rapat organisasi juga tidak kalah menarik. Sebelum rapat, foto. Saat rapat berlangsung, foto. Setelah rapat, foto bersama.

Dokumentasinya begitu lengkap sampai orang yang melihatnya mungkin mengira organisasi baru saja mengadakan konferensi internasional dengan delegasi berbagai negara.
Padahal agendanya cuma satu: menentukan kapan rapat berikutnya.

Yang lebih menarik, kadang orang lebih sibuk mencari posisi terbaik untuk difoto daripada memperhatikan narasumber. Narasumber sedang menjelaskan sesuatu dengan serius, tetapi peserta malah sibuk melirik kiri-kanan mencari kamera. Begitu fotografer lewat, langsung dikode:
“Ssst… sekali dong!”

Bukan meminta penjelasan tambahan, melainkan meminta difoto!

Kalau hasilnya bagus, katanya mau dicuci dan dibesarkan—𝘓𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘦-𝘣𝘦𝘭𝘭𝘦. Akhirnya inti uraian narasumber tidak terlalu diperhatikan, yang penting dokumentasinya lengkap.

Itulah bedanya dokumentasi dengan hasil kerja. Foto bisa membuktikan kita hadir, tetapi tidak selalu membuktikan kita berkontribusi.

Ada gaya foto yang tak kalah menarik. Ada orang yang kalau difoto sejak muda sampai sekarang posisinya tidak pernah berubah: selalu bersedekap dengan tangan menyilang di dada. Mirip orang melihat tagihan restoran: tangan menyilang di dada, wajah pucat. Bukan karena bijaksana, melainkan sedang menguatkan jantung sebelum melihat angka terakhir.

Dari zaman rambut masih hitam sampai mulai jujung tasi ulunna (beruban), gayanya tetap sama.
Dan kalau foto bersama, ada lagi kebiasaan unik. Rombongan laki-laki yang berdiri berjajar hampir semuanya memajukan tangan dan menyilangkannya di depan celana. Mirip kesebelasan Barcelona sedang pose bersama sebelum pertandingan liga dunia.

Ada juga yang mengacungkan dua jari.
Saya kadang bertanya dalam hati: “Ini foto bersama atau sedang memberi kode poligami? Kok dua jari?”

Tentu saja itu cuma guyonan.
Mungkin dua jari itu tanda kemenangan. Namun lucunya, tidak ada pertandingan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, bahkan rapat pun belum selesai.

Mungkin sebenarnya itu bukan tanda kemenangan, melainkan bahasa tubuh yang paling jujur:
“Acara sebentar lagi selesai. Sudah boleh pulang.”

Saya mengalami sendiri kejadian yang jauh lebih lucu.

Pekan ini, usai ceramah Maulid di Pinrang, kami hendak berfoto bersama panitia dan beberapa Pongawa daerah. Semuanya sudah siap. Orang-orang sudah berdiri rapi, senyum sudah dipasang, pakaian dibetulkan. Tinggal satu masalah yang kelihatannya sederhana tetapi ternyata cukup rumit: tidak ada yang mau menjadi fotografer.

Kalau dia memotret, dia tidak ada di dalam foto. Kalau ikut dipotret, tidak ada yang memegang kamera.

Ada teman saya yang paling malas bertugas memotret. Alasannya sederhana dan sangat manusiawi:
“Kalau saya yang foto, saya tidak ada potonya.”

Akhirnya kami seperti sedang melakukan musyawarah tingkat nasional:
“Siapa yang mau jadi korban?”
Semua saling pandang, tidak ada yang mengacungkan tangan. Mungkin masing-masing berpikir, menjadi fotografer itu amal sosial: orang lain masuk foto, kita masuk angin.

Tiba-tiba lewat seorang kakek, gayanya mirip Pu Katte (marbot masjid).

Nah, ini dia sang penyelamat!
Kami langsung memanggil:
“Pak, tolong fotokan kami.”

Kakek itu menerima HP Android dengan penuh percaya diri. Gaya memegangnya meyakinkan sekali. Kami pun langsung mengambil posisi. Ada yang merapikan baju, membetulkan peci, menarik perut sambil menahan napas, dan memasang senyum seolah-olah baru menerima penghargaan nasional.

Namun setelah HP berada di tangannya, muncul pertanyaan yang sangat mendasar:
“Apanya ditekan?”
Wuaddu!

Saya langsung berteriak:
“Pesse’i ero mapeca’-peca’e!” (Tekan yang agak menonjol itu!)
Ditekanlah.
Prett!
Selesai.

Kami langsung mendekat untuk melihat hasilnya.
Wuallaaa!

Wajah kami tidak ada!
Yang masuk gambar malah leher sampai ke bawah.

Tombol kameranya berfungsi dengan baik. HP-nya lancar. Cuma satu yang gagal: wajah kami!
Tidak tampak, mirip kuntilanak gunung Latimojong!

Kami foto bersama, tetapi yang terdokumentasi malah anatomi tubuh bagian bawah. Kalau gambarnya dikirim ke grup, mungkin orang akan bertanya:
“Ini acara Maulid atau pemeriksaan kesehatan?”

Kalau fotonya dibuat rontgen, mungkin yang kelihatan malah tulangnya.
Kami semua tertawa. Bukan karena hasilnya bagus, melainkan karena kami baru sadar: ternyata memotret orang itu tidak cukup hanya dengan menekan tombol. Objeknya juga harus masuk!

Akhirnya kami belajar satu hal penting: meminta tolong memotret ternyata juga membutuhkan kompetensi.

Belum selesai urusan itu, muncul lagi seorang ibu yang berkali-kali minta selfie. Ini masih di acara Maulid.
“Poto ki, Ustadz!”

Saya pun siap, mirip mau poto paspor.

Dia kemudian jepret sendiri dengan HP-nya.
Setelah saya lihat perangkatnya, saya mulai curiga. Kameranya menghadap kami, tetapi bentuk HP-nya seperti sudah melewati beberapa generasi zaman.
Saya pikir ini HP peninggalan sejarah! Kameranya mungkin sudah lebih tua daripada sebagian panitia.

Begitu dijepret, hasilnya keluar: buram, kurang terang, dan tidak jelas. Wajah kami seperti sedang dicari menggunakan teropong dari jarak lima kilometer.

Saya lihat hasilnya sambil menahan tawa. Dalam hati saya berkata:
“Ini bukan selfie. Ini rekonstruksi wajah manusia sebelum ditemukan kamera digital.”

Kalau gambarnya dipasang di museum, orang mungkin bertanya: “Ini foto siapa?”
Jawabannya: “Belum diketahui. Peneliti masih melakukan penelitian.”

Begitulah selfie. Kadang kita terlalu sibuk memastikan wajah kita terlihat oleh manusia, padahal dalam kehidupan ini ada yang lebih penting: memastikan amal kita bernilai di hadapan Allah.

Foto bisa disimpan di galeri, tetapi amal tersimpan dalam catatan Allah. Maka selfie boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai sibuk memperlihatkan diri kepada manusia hingga lupa memperbaiki diri di hadapan-Nya.

𝟮𝟵 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲 (𝗦𝗙)

Artikel Selfie pertama kali tampil pada KABARIKA.

Melalui hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, Marten Sutadi Fuad resmi ditunjuk sebagai Ketua Forum Kolaboratif Tata Kelola Agraria, didampingi Abdul Malik Sudak yang mengemban amanat sebagai Sekretaris. Kegiatan krusial ini mengusung tema “Penyepakatan Bentuk dan Desain Dasar Forum Tata Kelola Kawasan Transmigrasi Weri-Saharey”.

Diskusi mendalam diisi oleh deretan narasumber utama, yaitu perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Fakfak, Kepala Bagian Hukum Setda Fakfak, Kepala Kampung Weri, Kepala Kampung Saharey, serta Kepala Distrik Fakfak Timur.

Proses pembentukan forum kolaboratif ini didampingi dan difasilitasi oleh Tim 18 TEP Universitas Hasanuddin (UNHAS). Hadir langsung Ketua Tim 18 TEP UNHAS, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si., bersama anggota tim, Mohammad Ichsan Abdillah, Fery Kurniawan, Putri Dwi Steffani, Ulfa Amelia, dan Nisbah. Dalam kesempatannya, Dr. Andi Lukman Irwan menyampaikan pentingnya momentum ini. “Pembentukan forum ini merupakan salah satu langkah yang sangat baik demi menjamin masa depan sanak cucu masyarakat kampung,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal dan kepastian hak-hak adat, acara ini turut dihadiri oleh perwakilan tua-tua adat dari beberapa kampung sekitar, meliputi Kampung Tunas Gain, Kiria Bisa, Urat, dan Sanggeram. Kehadiran para tokoh adat ini menegaskan komitmen inklusif bahwa tata kelola agraria di Kawasan Transmigrasi Weri-Saharey akan berjalan selaras dengan nilai-nilai adat dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan disepakatinya struktur dan desain dasar forum tata kelola agraria ini, Kawasan Transmigrasi Weri-Saharey diharapkan mampu mewujudkan tata kelola agraria yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan demi kemajuan Kabupaten Fakfak, khususnya di Kawasan Transmigrasi Weri-Saharey. (*)

Artikel Kawasan Transmigrasi Weri-Saharey Menemui Babak Baru, Forum Kolaboratif Tata Kelola Agraria Resmi Dibentuk! pertama kali tampil pada KABARIKA.

Kemitraan strategis ini melibatkan Pemprov Kaltara bersama Kedutaan Besar Australia, Austrade (Komisi Perdagangan dan Investasi Australia di Indonesia), serta Briton English Education yang beroperasi di bawah naungan PT Cahaya Rahmat Edukasi.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk melipatgandakan mutu sumber daya manusia di wilayah Kaltara.

Ia menambahkan, penguasaan bahasa Inggris merupakan salah satu kecakapan krusial bagi generasi muda dalam menghadapi persaingan global yang makin kompetitif, terlebih mengingat posisi Kaltara yang amat strategis sebagai daerah perbatasan negara.

“Kerja sama ini jangan hanya berhenti pada penandatanganan MoU. Kita ingin ada program yang nyata, terukur, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya bisa dirasakan dunia pendidikan di Kaltara,” tegas Zainal.

Terdapat dua fokus utama yang tertuang dalam kesepakatan tersebut. Pertama, fasilitasi penyelenggaraan Program Sekolah Berbahasa Inggris (SBI) beserta pengembangan sekolah unggulan. Kedua, fasilitasi jejaring sekolah berskala internasional melalui skema sister school di Kaltara.

Rangkaian Program SBI meliputi pemetaan kompetensi, penguatan metodologi pengajaran guru berstandar Cambridge English, pengembangan pelatih (trainer development), hingga penjaminan mutu (quality assurance). Inisiatif ini dirancang guna memoles mahir berbahasa Inggris sekaligus memperluas wawasan dan rasa percaya diri para siswa.

Zainal menilai bahwa kemahiran bahasa asing perlu dibiasakan dalam interaksi harian agar para peserta didik mampu menguasainya secara alami.

“Kalau kita ambil contoh seperti di Bali yang banyak warganya fasih berbahasa Inggris. Atau di Kampung Inggris Pare di Kediri, Jawa Timur. Bahasa Inggris itu jadi bahasa sehari-hari selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah,” ungkapnya.

Di samping penguatan bahasa Inggris, kolaborasi ini turut membidik revitalisasi pendidikan vokasi. Program tersebut dirancang agar sektor pendidikan senantiasa relevan dan adaptif terhadap tuntutan dunia kerja serta dinamika industri modern.

Melalui penguatan pendidikan kejuruan ini, para lulusan diharapkan berbekal pemahaman teoritis serta keterampilan teknis yang matang sehingga siap terserap di dunia kerja.

Zainal berharap manfaat dari kerja sama ini dapat terdistribusi secara merata dan berkesinambungan bagi seluruh sekolah, tenaga pendidik, dan siswa di seluruh pelosok Kaltara.

“Dengan pendidikan yang berkualitas, keterampilan yang relevan, dan kemampuan bahasa internasional yang baik, kita ingin generasi muda Kaltara mampu berperan dalam pembangunan dan bersaing di tingkat global,” tutupnya.

Prosesi penandatanganan MoU dilakukan langsung bersama Pimpinan Briton English Education, Sirajuddin Tenri, M.Ed (Mgmt), yang kemudian dirangkaikan dengan penyerahan cenderamata serta sesi foto bersama. (*)

Artikel Siapkan SDM Unggul di Perbatasan, Kaltara Inisiasi Sekolah Berbahasa Inggris Berstandar Internasional pertama kali tampil pada KABARIKA.

KABARIKA.ID–“Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Jakarta, 18 September 2026. Pernyataan itu menyentuh harapan keluarga di seluruh penjuru tanah air. Ia membangkitkan semangat bagi mereka yang bermimpi melanjutkan kuliah di universitas tetapi terkendala karena ketidakmampuan ekonomi.

Namun, bagi anak dari pulau terpencil yang diterima di perguruan tinggi negeri, pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) baru mengatasi satu persoalan. Ia masih membutuhkan biaya tambahan untuk keperluan ongkos kapal, tempat tinggal, makanan, buku, dan perangkat belajar lainnya. Bagaimana memaknai pendidikan gratis dalam perspektif universitas di Timur Indonesia?

Meski dibahas di dalam rapat terbataspemerintah pada 23 September 2026, pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri masih sebatas wacana. Ia masih memerlukan kalkulasi serius dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara matang dan terukur. Belajar dari pengalaman Universitas Hasanuddin (Unhas), pendidikan gratis yang hanya sebatas bebas UKT tidaklah cukup.

Biaya Kuliah Tunggal

Kuliah gratis bagi mahasiswa dalam definisi bebas UKT belum menyelesaikan masalah substantif pendidikan. Supaya proses belajar berlangsung maksimal – biaya penyelenggaraan pendidikan termasuk diantaranya gaji dosen, operasional laboratorium dan perpustakaan, layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, serta kegiatan praktikum dan penelitian – harus selalu tersedia. Kalaupun UKT dihapus, pemerintah harus menyediakan dana pengganti dengan sistem penyaluran yang tepat waktu.

Kebutuhan dana per mahasiswa juga berbeda menurut bidang studi. Pendidikan kedokteran dan teknik, misalnya, membutuhkan fasilitas praktik yang tidak sama dengan bidang lainnya seperti di rumpun ilmu sosial humaniora. Skotlandia misalnya, menggunakan kelompok biaya pengajaran menurut bidang studi sebagai salah satu dasar alokasi dana perguruan tinggi. Contoh ini menunjukkan bahwa pembebasan UKT perlu disertai perhitungan biaya lainnya agar mutu pembelajaran tetap terjaga.

Sebagai contoh program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Meski mereka yang mendapatkan KIP otomatis bebas UKT dan menerima uang saku bulanan selama kuliah normal, tidak terdapat jaminan bahwa proses pendidikannya berjalan secara maksimal.

Siapa yang kemudian menanggung biaya pendidikan lainnya seperti praktikum di lab, studi lapangan, kerja praktik, biaya buku dan biaya penunjang lainnya? Mengingat bantuan biaya hidup bagi penerima KIP bervariasi mulai dari Rp 800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan, jumlah tersebut untuk konteks Sulawesi Selatan misalnya terhitung sangat jauh dari standar layak.

Olehnya itu, kebijakan nasional untuk kuliah gratis perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing mahasiswa dan lokasi dimana mereka menempuh pendidikan. Hal teknis lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah ketepatan waktu pencairan dana pendidikan yang menyesuaikan dengan waktu pembayaran UKT, pembayaran sewa kamar pada awal semester, pembelian buku, peranggkat digital dan biaya praktikum.

Kepastian pencairan bantuan adalah niscaya karena universitas membutuhkan kepastian penyaluran dana agar kegiatan laboratorium dan praktikum dapat berjalan sesuai jadwal. Karena itu, rancangan kuliah gratis perlu menetapkan jadwal pencairan yang jelas, saluran pengaduan, serta langkah penanganan ketika bantuan atau pendanaan terlambat.

Beban yang variatif

Kesempatan pendidikan yang adil tidak selalu tercapai dengan memberikan bantuan yang sama kepada setiap mahasiswa. Laporan UNESCO tentang pendidikan inklusif mengingatkan bahwa kemiskinan, lokasi tempat tinggal, bahasa, dan disabilitas dapat menghambat seseorang untuk belajar.

Dua mahasiswa yang sama-sama bebas UKT pun dapat menghadapi keadaan berbeda: yang satu tinggal dekat kampus dan memiliki internet stabil, sedangkan yang lain harus bekerja pada malam hari untuk membayar sewa kamar.

Karena itu, dukungan transportasi dan tempat tinggal, akses digital, bimbingan akademik, serta layanan kesehatan mental perlu disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa agar mereka memiliki peluang yang lebih setara untuk menyelesaikan studi.

Pandangan UNESCO tentang pendidikan sebagai kebaikan bersama memperkuat alasan bagi negara untuk membiayainya. Manfaat perguruan tinggi tidak berhenti pada kenaikan pendapatan lulusannya.

Dokter yang melayani warga di pulau terpencil, guru yang meningkatkan kemampuan baca masyarakat, dan peneliti yang membantu petani mengatasi persoalan produksi juga memberi manfaat bagi orang lain. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi yang bermutu dapat menjadi investasi sosial, dengan hasil yang melampaui kepentingan pribadi mahasiswa.

Kapabilitas Amartya Sen

Pendekatan kapabilitas Amartya Sen membantu menjelaskan persoalan ini. Kesempatan formal untuk mendaftar kuliah belum tentu memberi seseorang kemampuan nyata untuk memilih, menjalani, dan menuntaskan pendidikan. Bantuan yang tepat dapat memperluas pilihan mahasiswa: ia tidak perlu mengorbankan kesehatannya atau bekerja berlebihan hanya untuk bertahan selama studi. Dengan demikian, keadilan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah kursi yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Melalui program vokasi multikampus, Unhas mendekatkan pendidikan tinggi dengan kebutuhan daerah. Kehadiran kampus di luar Makassar dapat meringankan keluarga yang sulit menanggung ongkos perjalanan dan biaya hidup anak selama kuliah di kota.

Namun, akses yang lebih dekat harus disertai dosen yang kompeten, fasilitas praktik yang sesuai dengan program studi, serta standar kurikulum dan penjaminan mutu yang sama kuatnya. Sekiranya tidak memenuhi standar,  perluasan kampus berisiko memindahkan ketimpangan pendidikan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Untuk memperkuat kompetensi mahasiswa, kurikulum K-23 Unhas memuat Mata Kuliah Penguatan Kompetensi (MKPK), yang memungkinkan kegiatan seperti magang, organisasi, kompetisi, dan pengabdian kepada masyarakat diakui sebagai bagian dari pembelajaran sesuai ketentuan akademik. Pendidikan berbasis kompetensi menilai kemampuan mahasiswa menerapkan pengetahuannya, dengan umpan balik dan kesempatan untuk memperbaiki hasil belajar.

Dalam bidang pertanian, misalnya, mahasiswa dapat diminta merancang solusi atas persoalan yang dihadapi petani setempat, kemudian menjelaskan dasar ilmiah dan kelayakan rancangannya. Namun, kompetensi tidak boleh dibatasi pada keterampilan teknis: penalaran kritis, etika, dan kepedulian sosial juga penting agar lulusan mampu menghadapi persoalan yang terus berubah.

Memaksimalkan Kemitraan
Dalam pelaksanaannya, mitra daerah dan masyarakat dapat membantu mahasiswa mengenali persoalan yang perlu dikaji, mulai dari layanan kesehatan di wilayah kepulauan hingga pengolahan hasil laut. Dosen membimbing ketelitian metode, sementara warga memberi masukan tentang kebutuhan setempat dan kegunaan hasilnya. Ketika penelitian serta pembelajaran menghasilkan pengetahuan yang dapat dipakai masyarakat, manfaat pendidikan tinggi melampaui ruang kelas. Inilah salah satu alasan bagi negara untuk membiayainya.

Kuliah gratis perlu dilaksanakan secara bertahap, dengan sumber pendanaan yang jelas dan terbuka. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah mahasiswa yang bebas UKT. Pemerintah dan kampus perlu melihat apakah calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat diterima, apakah mereka mampu melanjutkan studi hingga lulus, dan kemampuan apa yang mereka peroleh untuk berkarya. Data penerimaan, keberlanjutan studi, dan hasil belajar itu perlu dianalisis menurut asal daerah, kondisi ekonomi, serta kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas agar kesenjangan yang masih ada dapat terlihat.

Dari perspektif Unhas, pendidikan gratis bermakna ketika anak dari pulau terpencil dan dari wilayah pegunungan yang aksesnya sangat terbatas dapat menempuh kuliah tanpa biaya yang memaksa keluarganya berkorban di luar kemampuan ekonominya. Pendidikan yang inklusif dapat dimaknai apabila orang tua tidak perlu menjual sawah, menggadaikan kebun, meminjam ke rentenir atau berutang di bank hanya untuk membayarkan biaya kuliah anak-anaknya.

Mereka belajar di ruang kelas, praktikum di lab dan studi lapang di berbagai tempat tanpa harus memikirkan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Mereka belajar dengan dukungan yang memadai, dan membawa pulang ilmu yang berguna bagi daerahnya. Hanya jika kondisi tersebut terpenuhi, maka gagasan Presiden tentang pendidikan gratis akan menjadi kenyataan. Semoga!

Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi.

Artikel Memaknai Pendidikan Gratis: Perspektif dari Timur Indonesia pertama kali tampil pada KABARIKA.